gabah petani bulog

Agar Pengendalian Inflasi Pangan Pokok Menyejahterakan Petani

Posted on

Dibandingkan emak-emak istri tukang batagor, seorang presiden lebih takut pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Sebab itulah salah satu indikator penting berhasil-tidaknya pemerintah. Apalagi, sejarah kejatuhan pemerintahan di Indonesia adalah sejarah lonjakan harga-harga, terutama harga pangan pokok.

Saya lebih sreg menggunakan frasa “mengendalikan inflasi” dibandingkan “menjaga stabilitas harga”.

Saya khawatir khalayak pahami istilah stabilitas harga sebagai harga tetap, bukan sebagai persen selisih antara harga patokan dengan rata-rata pergerakan harga pada tingkat yang dapat ditoleransi.

Harga tidak mungkin konstan. Inflasi (sesekali deflasi) adalah keniscayaan.

Pertama karena tidak ada perekonomian yang sanggup menjadikan semua kebutuhan pokok sebagai administered price.

Kedua, tidak ada pemerintahan yang sanggup menjaga administered pricetanpa penyesuaian dalam kurun waktu tertentu.

Tugas pemerintah adalah mengendalikan fluktuasi harga agar tidak menembus persentase yang jadi patokan dan mengendalikan inflasi bulanan dan tahunan pada tingkat yang wajar (misalnya 4 persen plus/minus 1).

Inflasi yang terlampau tinggi akan menyebabkan peningkatan pendapatan nominal rakyat keteter mengimbangi laju harga riil kebutuhan hidup.

Sementara fluktuasi harga yang tidak terpola akan menyulitkan industri dan rumah tangga melakukan perencanaan keuangan, baik untuk investasi atau untuk konsumsi.

Soal prestasi mengendalikan inflasi, kita harus jujur memberikan kredit kepada Pemerintahan Jokowi dan Bank Indonesia.

Tingkat inflasi dalam 3 tahun ini (2015, 2016, 2017) belum ada yang tembus angka 4 persen. Bandingkan dengan kondisi 2013 dan 2014 yang di atas 8,3 persen.

Bicara pemerintahan Jokowi berarti bicara kementerian terkait seperti Kemendag, Kemenperin, Kementan, hingga Kementerian Kelautan.

Ya, berterima kasihlah kepada mereka. Tetapi jangan berlebihan juga agar mereka tidak melupakan sejumlah pekerjaan rumah yang mendesak untuk dibenahi.

***

Artikel ini tidak dibuat untuk menyanyikan puja-puji atau melitanikan cemooh kepada pemerintah. Saya hanya hendak memberi masukan sebagai orang awam, siapa tahu ada benarnya dan sedikit berguna.

Saya tidak bicarakan inflasi umum, melainkan fokus pada pengendalian harga pangan pokok karena sejumlah alasan.

Pertama, setahu saya harga pangan pokok sering menjadi pemicu tingginya tingkat inflasi.

Pada 2014 misalnya, lebih dari 40 persen tingkat inflasi disumbangkan oleh harga bahan pangan, pangan olahan dan tembakau (3,37 persen dari tingkat inflasi 8,36 persen).

Dalam beberapa tahun terakhir, hanya pada 2017 komponen bahan makanan jadi kontributor terkecil terhadap tingkat inflasi.

Sejak November 2017 hingga Februari 2018 ini, kenaikan harga pangan kembali jadi kontributor terbesar.

Kedua, mayoritas rakyat Indonesia miskin. Pengeluaran terbesar rumah tangga miskin adalah pada belanja pangan.

Maka ketika harga pangan naik, tingkat kesejahteraan rakyat juga tergerus signifikan.

Gara-gara ini, sumbangan garis kemiskinan makanan (GKM) terhadap garis kemiskinan masih yang paling besar.

***

Ada banyak produk perundang-undangan yang mengamanatkan pengendalian harga pangan pokok kepada pemerintah.

UU 18/2012 tentang Pangan menetapkan kewajiban pemerintah untuk mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok, dan distribusi pangan pokok.

UU 7/2014 tetang perdagangan menugaskan pemerintah dan pemda untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah NKRI.

Dalam kondisi yang mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah wajib menjamin menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

Pengendalian ketersediaan dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan produktivitas pertanian pangan nasional dan pembelian oleh BULOG.

Jika oleh sebab tertentu produksi nasional tidak mencukupi, pemerintah membuka keran impor.

Pengendalian harga dilakukan dengan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga eceran tertinggi.

Berdasarkan penetapan harga ini, BULOG melakukan operasi pasar murni (OPM) dengan menggelontorkan cadangannya ke pasar.

Selama ini kebijakan operasi pasar murni yang berasal dari impor (terutama beras) dipandang merugikan petani.

Kritik dan kekhawatiran banyak pihak ini beralasan tetapi bisa juga berlebihan.
Impor beras memang seharusnya langkah akhir ketika produksi beras nasional terganggu.

Impor juga perlu dilakukan sangat hati-hati agar tidak sampai menyebabkan kelebihan pasokan yang berdampak pada turunnya harga beras di tingkat petani.

Tetapi tuduhan bahwa operasi pasar murni hanya akan merugikan petani kadang kurang berasalan.

Mayoritas petani pangan, terutama padi dan jagung adalah juga net consumerketika off-season.

Di musim panen, petani menjual beras atau Jagung pada harga rendah, berkisar HPP. Ketika musim paceklik tiba mereka harus membeli kembali pada harga tinggi, kadang tiga kali lipat dari harga jual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *