Alasan Mendag Tak Tunjuk BULOG untuk Mengimpor Beras

beras impor

“Bulog sudah jelas memiliki infrastruktur yang panjang sampai ke daerah,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga mengatakan seharusnya Kemendag melakukan impor beras menunjuk Bulog sebagai importir karena jelas Bulog diberikan tugas sesuai Kepres Nomor 11 tahun 1969 yakni melakukan tata kelola persediaaan, menyalurkan dan mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga tugas negara dalam stabilkan harga dan menjaga stok, Bulog lah yang dikedepankan,” katanya.

Pada prinsipnya impor tidak salah karena dipayungi undang-undang pangan. Namun harus hati-hati dan dilakukan secara benar. Impor mesti dilakukan sesuai kebutuhan dalam rangka melindungi konsumen dikarenakan harga yang sudah tinggi dan langkah penurunan sudah diupayakan.

“Pemerintah tentu sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, namun soal PPI yang mendapat tugas, Mendag harus menjelaskan alasan utamanya. Kenapa tidak Bulog dan kenapa PPI yang ditunjuk supaya publik mengetahui dan tidak memunculkan spekulasi yang macam-
macam,” tukas Rahmad (http://politik.rmol.co)

Alasan Menunjuk PPI untuk Impor Beras

Terkait penunjukkan PPI sebagai importir, Kemendag beralasan beras yang akan diimpor oleh PPI bukan beras medium. PPI mengajukan impor beras untuk keperluan khusus dengan tingkat kepecahan di bawah lima persen. “Kita mengimpor beras khusus yang tidak ditanam dalam negeri dengan kadar pecah nol sampai lima persen,” kata Mendag.

Tidak ditampik, langkah yang diambil Kemendag itu bertentangan dengan Permendag Nomor 1 Tahun 2018 di mana pada pasal 16 ayat 1 menyatakan Impor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog.

Sementara itu, manajemen PPI belum mengetahui secara detil jenis beras yang akan diimpor. PPI masih menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan untuk memasok beras dari Thailand dan Vietnam pada akhir Januari mendatang.

“Sepertinya belum banyak yang bisa disampaikan. Hanysa saja PPI harus siap jika ditugaskan pemerintah,” kata Humas PPI Ira Berlianty Aziz, saat dihubungi Medcom.id.

Menanggapi langkah Kemendag yang menunjuk PPI dan bukan Perum Bulog, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti tak berkomentar banyak. Menurutnya wewenang impor beras umum seharusnya menjadi wilayah Bulog tapi untuk beras khusus maka impor bisa dilakukan oleh BUMN lainnya seperti PPI.

“Kalau untuk beras umum (untuk kepentingan umum) setahu saya harus Bulog. Sedangkan kalau untuk beras khusus tidak harus Bulog dalam arti bisa BUMN lain,” kata Djarot dalam pesan singkat kepada Medcom.id.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*