Bantuan Pangan Non Tunai Batal, BULOG Diminta Siapkan Rastra

bpnt bulog pkh

Atas pembatalan pemberian e-vouchertersebut, Pardiono langsung berkoordinasi dengan Bulog Sub Divre IV Banyumas untu menyiapkan rastra dan mengepak ulang kemasan rastra.

Jumlah penerima rastra di Banyumas sebanyak 136.864 KK dan masing-masing mendapat alokasi 10 kilogram.

Semula rencana pemberian e-voucher ini sudah dilakukan berbagai persiapan. Kabupaten Banyumas bahkan sudah menggandeng pihak Bank Mandiri, Bulog serta pemerintahan desa dengan menunjuk warung khusus sebagai tempat penukaran e-voucher.

Pemkab juga sudah melakukan survei dan menunjuk beberapa warung untuk penukaran e-voucher. Pihak Bulog juga sudah memperbanyak Rumah Pangan Kita (RPK) yang siap melayani penukaran e-voucher.

Mekanismenya sudah disiapkan warung khusus seperti e-warung dari Kemensos dan Rumah Pangan Kita dari Bulog. Untuk e-warung kita juga sudah menggandeng Bank Mandiri, terang Pardiono.

Dalam distribusi rastra, Pemkab Banyumas menurut Pardiono, berwenang mengecek kelayakan konsumsi dari beras yang dibagikan. Termasuk pula mengecek stock beras di Bulog sudah sesuai dengan jumlah KPM atau belum.

“Kami jelas minta beras baru, jika tidak, beras harus difumigasi. Intunya harus layak dan setiap desa nanti kirim sampel beras yang diterima, kita crosscek sesuai atau tidak, ” tegasnya.

Kata Moeldoko, Bantuan Pangan Non Tunai Belum Tepat Sasaran

Berita sebelumnya dari Kompas menyebutkan bahwa Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui bantuan pangan nontunai (BPNT) dalam implementasinya belumlah tepat sasaran.

Demikian salah satu hasil evaluasi program BPNT yang mengemuka dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (7/2/2018).

“Tadi evaluasi dari beberapa perjalanan selama ini, diharapkan segera ada perbaikan. Khususnya data, karena itu sangat signifikan. Kalau masalah data, ada yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Dan kebalikannya. Ini (harus) disinkronkan dalam satu pintu,” kata Moeldoko.

Lebih lanjut, dia menegaskan kepada pelaksana program ini di lapangan untuk mengevaluasi pendataan yang telah dilakukan.

“Tidak boleh lagi (pendataan) itu diintervensi kanan-kiri,” katanya.

Meski demikian, Moeldoko tidak menjelaskan secara detil mekanisme pendataan agar tidak ada intervensi yang memungkinan penerima program ini tidak tepat sasaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, realisasi BPNT bulan Januari sedikit meleset, tidak mencapai target 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Artinya tidak tepat sasaran dan masih ada beberapa yang belum menggunakan kartu, karena belum paham. Jadi sosialisasi mesti harus diperbaiki,” kata Bambang.

Rakor tingkat menteri program BPNT dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani, dan diikuti sejumlah menteri dan pejabat terkait diantaranya Moeldoko, Bambang Brodjonegoro, Gubenur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, perwakilan dari Kementerian Sosial, TNP2K, Bulog, dan bank-bank Himbara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*