kasus beras maknyus dan ayam jago

Belajar Dari Kasus Beras PT IBU

Posted on

Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan adanya berita penggerebekan pabrik beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera di Bekasi yang memproduksi beras merk Maknyuss dan Cap Ayam Jago.

Penggerebekan dilakukan oleh Bareksrim Mabes Polri yang tergabung dalam Satgas Pangan pada hari kamis sore, 20 Juli 2017. Fakta dilapangan ditemukan bahwa PT IBU melakukan pembelian gabah ditingkat petani Rp 4.900,- diatas harga pembelian pemerintah sehingga diduga dapat mematikan pelaku usaha lain.

Hal ini bisa dikarenakan mayoritas petani pasti menjual gabah ke PT IBU. Hasil pembelian gabah petani selanjutnya diproses dan dikemas oleh PT IBU dengan merk Maknyus dan Ayam Jago yang kemudian dijual dengan harga Rp 13.700 dan Rp. 20.400,-/kg (m.detik.com).

Silang pendapatpun terjadi dan masing-masing pihak saling memberikan argumentasi dan pembelaan. Oleh karena itulah artikel ini mencoba mengulas sisi lainnya yang menjadi akar permasalahan sebenarnya. Sehingga, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dibalik kasus besar ini.

Banyaknya sorotan dari berbagai pihak mengenai kinerja Kementan tiga tahun terakhir, mendorong Kementan untuk kerja keras dalam mencari tahu dibalik permasalahan dalam sektor perberasan. Publik menilai, tingginya alokasi anggaran yang digelontorkan ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Kritikan baru-baru ini datang dari Direktur INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017.

Bantuan tersebut menurut Kementan digunakan dalam bentuk subsidi input, berupa subsidi benih sekitar 1,3 Triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 Triliun. Selain subsidi input, pemerintah juga memberikan bantuan pupuk, benih, pestisida, asuransi pertanian, alat mesin pertanian dan jaringan irigasi kepada petani yang besarnya puluhan triliun.

Namun, anggaran yang besar tidak berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Indikator atau patokan keberhasilan pemerintah berswasembada pangan, secara awam dimata publik dapat diartikan dengan tidak adanya impor.

Swasembada = Tidak Impor

Indikator yang digunakan untuk menentukan beras negara lain masuk yaitu stok beras pemerintah itu sendiri. Stok-stok ini ditempatkan digudang-gudang milik pemerintah, yang dalam hal ini gudang BULOG. Stok aman minimal yang harus dikuasai pemerintah pada akhir tahun, agar tidak melakukan impor beras rata-rata harus diatas 1 juta ton.

Dengan konsumsi beras penduduk Indonesia lebih kurang 35 juta ton, stock beras minimal ini sebenarnya hanya mampu bertahan lebih kurang 2 minggu.  Namun kenyataannya sekarang, tahun ini pengadaan beras BULOG agak seret atau tidak selancar tahun lalu. Sehingga wajar, jika pemerintah mencoba mencari tahu apa yang terjadi dibalik semua ini.

Agar tulisan ini lebih objektif, maka saya akan membahas fakta-fakta yang didapat dari sumber koran ternama. Fakta pertama; hasil penggerebekan pabrik beras di bekasi satgas pangan menyebutkan bahwa mereka membeli gabah petani rata-rata Rp 4.900,- jauh diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp. 3.700.

Satu sisi kita melihat bahwa tidak ada yang salah dengan harga pembelian oleh PT IBU. Logikanya, dengan harga pembelian gabah yang lebih tinggi dari harga pemerintah berarti petani mendapat keuntungan yang lebih banyak sehingga petani lebih sejahtera lagi.

Hal ini senada dengan pendapat Ekonom INDEF Dradjad Wibowo, ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan PT IBU dalam bisnisnya merupakan sebuah inovasi tataniaga petani yang brillian. Menurutnya, perusahaan seperti produsen merk Maknyus seharusnya diberi penghargaan.

Dia juga menilai, pemerintahan ini seperti terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian. Sehingga dia berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri Jend. Tito Karnavian dan Mentan Amran Sulaiman.

Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana jika kejadian pembelian gabah diatas HPP oleh PT IBU ini terjadi diseluruh Provinsi sentra produksi di Indonesia. Bagaimana dengan penyerapan gabah oleh pihak BULOG… ?

Jawabannya sudah pasti tidak optimal, karena sudah bisa dipastikan petani menjual kepada pihak yang berani membeli dengan harga tinggi. (dampak lanjutan akan saya ulas pada bagian 2, terhadap kasus beras yang lain oleh satgas pangan) Kita juga harus ingat pernyataan KPPU beberapa tahun lalu yang mensinyalir bahwa perusahaan seperti PT IBU terdapat pada 11 Provinsi sentra beras (m.waspada.co.id).

Lantas pertanyaan selanjutnya, Apakah pemerintah punya hak untuk menyuruh petani agar menjual gabahnya kepada BULOG, dengan alasan karena mereka mendapatkan subsidi input…? tentu jawabannya bisa, namun pada era demokrasi rasanya kurang tepat,  pasti banyak pihak yang menentang.

Salah satunya datang dari Muhammad Said Didu, Ketua Umum Alumni IPB 2008-2013, yang mengatakan bahwa HPP adalah harga pembelian terendah gabah/beras Bulog kelas medium produk petani. Karena yang diatur harga terendah maka sangat tidak benar jika penegak hukum melarang petani jika menjual lebih mahal.

Ingat bahwa penerapan HPP minimum tujuannya adalah untuk melindungi petani, jangan digunakan untuk menekan harga petani, itu salah. Sehingga adalah lucu mengaitkan harga jual petani dengan alasan mendapatkan subsidi sehingga harus jual murah. Ini tidak ada aturannya. Jika prinsip bahwa tiap yang mendapatkan subsidi akan diatur harganya maka ini sangat otoriter dan lebih otoriter dari negara komunis.

Fakta selanjutnya yaitu, PT IBU bisa menjual produknya RP 13.700/kg untuk beras maknyuss dan Rp 20.400/kg untuk beras ayam jago. Pertanyaannya sekarang, mengapa PT IBU bisa menjual dengan harga semahal itu dan anehnya banyak juga pembelinya.

One thought on “Belajar Dari Kasus Beras PT IBU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *