kartu sejahtera bpnt bulog

BPNT, Program Yang Layak Dikaji Ulang

Posted on

Bantuan pangan non tunai (BPNT) yang digembar-gemborkan pemerintah untuk menggantikan rastra tahun depan banyak mengalami hambatan. Tahun 2017, BPNT telah diujicobakan di 44 Kabupaten/Kota. Terungkap, bahwa ujicoba mengalami berbagai kendala dan hambatan.

Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi  (Rakor) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi Z.A. Dulung di Hotel Sheraton Bandar Lampung Jum’at 4 Agustus 2017. (www.detiklampung.com).

Keterlambatan BPNT terlihat dari jumlah serapan yang baru 18 persen. Kendalanya antara lain; lambatnya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima BPNT, bantuan Rp 110.000 ke KKS terlambat, lambatnya pendirian e-waroeng, distribusi barang dari BULOG sering mengalami keterlambatan, mesin EDC dari BRI sering mengalami error hingga terdapat beberapa nama yang dobel dan beberapa nama yang salah.

Kesulitan lain dalam penerapan BPNT di lapangan adalah penyalahgunaan kartu. Sangat sulit memastikan bahwa masyarakat pemegang kartu tidak membeli barang-barang kebutuhan lain.  Jika BULOG yang menyediakan seperti tahun ini yaitu komoditas beras 10 kg  dan gula 2 kg, maka pengawasan penggunaan kartu bisa dilakukan.

Namun, tahun 2018 penyedia kebutuhan pokok untuk BPNT ini tidak lagi pemerintah yang dalam hal ini BULOG, tetapi siapa saja bisa (free market). Sehingga, penyalahgunaan kartu seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak bisa saja terjadi.

Baca juga : BPNT di Tengah Pusaran Mafia Pangan

Bayangkan jika pemegang kartu membeli rokok yang justru bisa membahayakan kesehatan. Alih-alih mau menuntaskan kemiskinan, namun justru pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk memberi subsidi pada rumah sakit.

Namun, ada beberapa dampak kekhawatiran yang lebih besar lagi dari penerapan BPNT, yang mana imbasnya bisa mempengaruhi kestabilan makro ekonomi secara keseluruhan.

Program ini dinilai begitu kontraproduktif  dengan kebijakan atau program pemerintah yang sudah dicanangkan sebelumnya.  Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

  • Swasembada pangan

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah dalam 3 tahun sudah menggelontorkan anggaran senilai 50 Triliun. Presiden Jokowi memprioritaskan untuk mewujudkan program swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Hasil panen petani tidak semuanya baik, oleh karena itu harus ada yang membelinya yaitu BULOG.

Jika BPNT dilaksanakan tahun depan, artinya akan ada lebih kurang 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin yang tidak akan menerima beras raskin sebanyak 2,78 juta ton.

Sehingga, jika dikaitkan dengan tugas BULOG melakukan pembelian gabah/beras petani, pasti tidak akan berjalan efektif jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertimbangannya adalah hilangya captive market sebagai tempat penyaluran hasil pembelian beras petani dalam negeri selama ini.

Argumentasinya adalah berkaitan dengan target pengadaan yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini yang berkisar di angka 4 juta ton. Jika captive market berupa rastra sebanyak 2,78 juta ton hilang, apakah pemerintah tetap menyuruh BULOG melakukan pengadaan gabah/beras petani sebanyak 4 juta ton.. ? jawabannya tentu tidak.

Namun jika pemerintah tetap memaksakan untuk membeli sebanyak itu, maka potensi kerugian negara bisa dipastikan jika tidak dibarengi dengan penyaluran. Beras membutuhkan perawatan khusus agar tetap layak dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.

  • Stabilisasi harga di tingkat petani

Berkurangnya penyerapan gabah beras di tingkat petani berdampak terhadap potensi kejatuhan harga di tingkat petani. Penyerapan gabah beras yang berkurang di tingkat petani, akan membuat para tengkulak/spekulan/mafia beras lebih besar memainkan peranannya.

Mereka dikawatirkan akan semaunya menentukan harga di tingkat petani dikarenakan tidak adanya pesaing dari pihak pemerintah. Peran yang begitu besar dari para mafia pangan, tentu saja akan sangat sulit untuk diawasi oleh pemerintah.

Andaikan memang seperti itu, anjloknya harga gabah beras pada tingkat petani sudah pasti hampir dapat dipastikan. Fenomena tersebut akan sangat sulit untuk diatasi dan ini muaranya akan berimbas kepada kesejahteraan petani. Petani yang sudah lemah kemudian dihadapkan kondisi seperti itu, akan membuat fenomena kemiskinan yang bertambah di perdesaan.

  • Stabilisasi harga di tingkat konsumen

Stabilisasi harga pangan terutama beras sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Beras merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan dan sudah menjadi rahasia umum sebagai pemicu kenaikan harga pangan lainnya. Dengan berkurangnya jumlah gabah beras yang diserap BULOG, ini menunjukkan bahwa stok beras yang dikuasai BULOG juga sedikit.

Baca juga : Harga Beras Terancam Tidak Stabil Akibat BPNT

Jumlah stok yang kecil akan membuat langkah pemerintah yang dalam hal ini BULOG untuk menstabilkan harga pangan tidak akan menjadi leluasa. Program raskin/rastra dan operasi pasar merupakan senjata utama andalan pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran.

Dengan hilangnya senjata utama rastra sebagai penstabil harga, dapat dipastikan harga menjadi sulit untuk dikendalikan. Sekedar mengingatkan saja, bahwa beras merupakan golongan bahan makanan yang sangat besar menyumbang inflasi.

  • Pengentasan kemiskinan

Konsekuensi terakhir yang harus diterima dengan penghapusan rastra adalah kemiskinan yang bertambah. Tidak adanya instrumen penstabil harga tentu akan menjadikan beras yang powerfull ini  menjadi lokomotif dalam memimpin kenaikan harga-harga pangan yang lain.

Harga-harga yang sudah terlanjur meroket akan sulit dikendalikan. Inflasi yang tinggi akan membuat masyarakat kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok, akibatnya adalah rakyat miskin di negeri ini justru akan bertambah banyak.

Oleh karena itu, dampak besar yang harus diwaspadai pemerintah adalah timbulnya riak-riak kerusuhan sosial. Orang kalau sudah lapar, biasanya pikirannya pendek serta tidak memperdulikan lagi keadaan disekitar dan inilah bahayanya.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan program BPNT seharusnya juga mempertimbangkan hasil ujicoba yang sudah dilakukan selama ini. Semuanya tidak lain dan tidak bukan, agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari.

Artikel by Julkhaidar Romadhon

*) Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya

2 thoughts on “BPNT, Program Yang Layak Dikaji Ulang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *