BULOG Diminta Mutlak Perbaiki Manajerial Produksi Perberasan Nasional

Pengamat menilai Perum Bulog mesti meredefinisi peran yang ada selama ini untuk meningkatkan manajerial penyaluran beras nasional. Penyesuaian yang tepat di tubuh Bulog bakal menghasilkan efek yang positif kepada perusahaan di masa depan.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menyarankan, saat ini semua pihak perlu meredefinisi peran Perum Bulog dalam menjalankan tiga pilar ketahanan pangan. Saat ini peran Bulog sebagai perusahaan umum tidak salah jika selalu dituntut untung.

“Kalau Bulog lama kan bentuknya Badan Penyangga pangan, sehingga kalau ada kerugian akan dibebankan ke APBN. Untuk sekarang kan enggak bisa,” katanya kepada Validnews, Jakarta, Kamis (18/3).

Kendati pun ada redefinisi, Andreas meminta peran Bulog yang utama tetap terus ada. Seperti penyelamatan petani dari kerugian lewat penyerapan komoditas dalam musim-musim panen. Serta, stabilisasi harga untuk menyelamatkan konsumen ketika harga komoditas berada di level yang tinggi.

Perbaikan kinerja dan profesionalitas juga diminta ditingkatkan. Saat ini, Andreas menilai, kinerja dan profesionalitas manajemen dalam penyaluran beras buruk. Penyaluran beras seret sehingga terjadi penumpukan di gudang Bulog.

Berdasarkan data Bulog, per 14 Maret 2021, stok beras ex-impor 2018 yang ada di tahun ini ada sekitar 275.811 ton, sekitar 106.642 ton diantaranya mengalami penurunan mutu.

Sebelumnya, pada RDP dengan Komisi IV DPR RI, Dirut Bulog Budi Waseso mengeluhkan, pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP hanya aktif di sisi hulu, namun cenderung menurun di hilir. Sehingga ia meminta pemerintah segera mereview kebijakan berkaitan CBP saat ini.

Buwas mensinyalir berhentinya program bansos rastra sejak 2018 membuat Bulog kehilangaan penyaluran rutin beras sebanyak 2,6 juta ton setiap tahunnya. Harapannya, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang untuk menjaga kualitas beras dan ruang gudang produksi petani.

“Tanpa kebijakan penyaluran efektif, maka kebijakan CBP sebanyak itu (penyerapan beras 1-1,5 juta ton) perlu dipertimbangkan kembali. Sehingga tidak membebani kinerja bulog finansial dan operasional,” jelas Buwas, Senin (15/3).

Kendati demikian, Andreas menilai, peniadaan program Rastra dan sejenisnya yang berubah menjadi BPNT sudah sangat tepat dilakukan dalam menyelamatkan anggaran. Bahkan, kajian KSP pada 2018 menunjukkan, jumlah uang yang diterima peserta BPNT bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan 46% lebih banyak daripada program Rastra sebelumnya.

“Sekarang tergantung Bulog bagaimana menyikapi sehingga beras yang diproduksi bisa diterima pasar dalam hal ini peserta BPNT dan itu sangat memungkinkan,” tegas Andreas.

Karenanya, Andreas berharap, Bulog terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas perusahaan. Sehingga Perum tersebut mampu berdiri sendiri dan mampu berkompetisi dengan pemain beras besar lainnya di Indonesia.

Bahkan, Andreas juga optimistis penyesuaian manajerial yang baik di internal dan teknis Bulog bisa menghasilkan keuntungan bisnis yang besar bagi perseroan. Apalagi, Bulog dianugerahi kekuatan stok beras yang hampir 10 kali lipat lebih besar daripada perusahaan beras lainnya dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Kalau ada peningkatan kapasitan manajemen, infrastruktur dan sebagainya juga ikut diperbaiki, wah luar biasa ini Bulog, pasti semua pedagang beras besar akan takut. Tapi, sekarang ini kan enggak terjadi,” jelas Andreas.

Tolak Keras Impor Beras
Selain itu, Andreas juga mengecam keras rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak sejuta ton untuk tahun ini. Pasalnya, keputusan impor dinilai sama sekali tidak tepat dilakukan di tengah proyeksi produksi beras nasional 2021 yang dipastikan akan meningkat.

Meskipun pemerintah berulangkali menjelaskan kebutuhan impor ditujukan untuk menjaga pasokan atau iron stock, Andreas meyakini impor tersebut tidak bakal bermanfaat sama sekali sepanjang 2021. Semestinya, rencana pemenuhan iron stock dilakukan dengan menyerap beras dari dalam negeri terlebih dahulu secara optimal.

“Jika pertanyaannya untuk stabilisasi beras juga gimana, yang ada malah harga gabah terus turun dan justru merugikan petani,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan AB2TI, harga gabah di sentra produksi sudah turun ke level Rp3.995/kg pada Februari 2021. Prediksinya, harga gabah akan terus melemah ke kisaran Rp3.600/kg pada Maret 2021.

“Bisa dibayangkan dalam kondisi ini, petani sengsara karena harga gabahnya jatuh lalu ada keputusan impor yang tidak tepat itu,” katanya.

Adapun Andreas merekomendasikan pemerintah segera membatalkan keputusan impor beras 2021. Jika pun ada pertimbangan ulang mengenai kebutuhan impor beras, maka pemerintah bisa melakukan Rakortas Juli-Agustus 2021 karena estimasi produksi sudah relatif akurat pada saat itu.

“Kalau memang kurang (persediaan.red), jalan satu-satunya ya impor. Tapi, perkiraan saya untuk tahun ini produksi beras akan lebih besar dan surplus,” ujarnya.

Lalu, pemerintah juga mesti memberi kebijakan untuk Bulog mesti meningkatkan serapannya, dari sekitar 1,4 juta ton ditingkatkan menjadi 2,5 juta ton.

Kemudian, ia juga berharap semua pihak meningkatkan harga pokok produksi atau HPP gabah kering panen di kisaran Rp4.200/kg sangat merugikan petani. “Kajian kami di 2019 menyatakan, biaya usaha tani untuk setiap kilo gabah sudah menyentuh Rp4.523, makanya kami menuntut HPP ini bisa naik menjadi Rp4.500/kg,” jelasnya. (Khairul Kahfi)

Sumber : https://www.validnews.id/Bulog-Diminta-Mutlak-Perbaiki-Manajerial-Produksi-Perberasan-Nasional-veu