Buwas Pimpin BULOG Dikhawatirkan Pakai Cara Militer Urusi Pangan

Kalau pemahaman pemerintah untuk meningkatkan serapan Bulog dengan pendekatan militer maka, dikatakannya, pemerintahan Indonesia sedang mengalami kemunduran. Walaupun dalihnya mungkin untuk menjaga keamanan pangan.

“Dengan memasangkan aparat di sana, kita kembali ke situasi sekitar tahun 1970-1980, ketika revolusi hijau. Saya bayangkan kalau betul argumentasi yang dipakai adalah menggunakan aparat hingga level Bulog karena serapan rendah, ini kemunduran jauh banget,” terangnya.

Lalu, ia menyebutkan antara tahun 2015 hingga 2017 saat Bulog di bawah kepemimpinan Djarot yang menjalin kerja sama dengan aparatur negara telah terjadi pemaksaan terhadap petani untuk menjual gabahnya kepada Bulog. Ia mengklaim hal itu banyak terjadi baik di Jawa atau di luar Jawa.

“Terakhir bulan lalu di Sulawesi, kami menemukan kasus bagaimana aparatur negara, TNI/polisi memaksa orang untuk menjual gabahnya ke Bulog. Saya mengkhawatirkan itu saja, jangan sampai pergantian dirut ini lari ke aparatur negara akan memunculkan sinyalemen buruk, dalam konteks [masifnya] pemaksaan [terhadap petani],” jelasnya.

Semestinya, pemerintah memilih sosok Dirut Bulog yang baru dengan mempertimbangkan aspek latar belakang pengetahuan (track record) yang mumpuni dalam konteks pertanian, bisnis, dan pendekatan dengan petani.

“Saya khawatir kalau ini disikapi sebagai langkah penegakan hukum, sifatnya wajib, kalau enggak ya melanggar hukum. Itu nanti agak ngawur,” lontarnya.

Sedangkan menurut Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Wahyu Kuncoro pada Jumat (27/4/2018) terkait alasan dipilihnya Budi Waseso menjadi Direktur Utama Perseroan, adalah untuk penyegaran dalam rangka mempercepat akselerasi program-program pemerintah dan memperkuat ketahanan pangan.

Selain itu, penyegaran manajemen perusahaan oleh Kementerian BUMN ini juga untuk memperkuat peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan serta bahan pokok lainnya di luar beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
“Alasan dipilihnya Budi Waseso karena Bulog butuh sosok pemimpin yang bisa mengurus organisasi yang kompleks, di mana dibutuhkan intensitas turun ke lapangan untuk monitoring gudang-gudang Bulog yang banyak. Kami tahu pak Budi Waseso ini orang lapangan. Terlebih ia juga merupakan eks aparat penegak hukum yang sudah terbiasa melakukan tindakan preventif,” jelas Wahyu di Kementerian BUMN.
Ia berharap dengan segala kompetensi Budi Waseso, bisa membawa kinerja Bulog semakin lebih baik lagi, baik dalam hal menjamin ketahanan pangan maupun dalam hal menyejahterakan petani.
Sumber : Tirto.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*