beras bulog indonesia

Data Produksi Beras, Realitas atau Subjektifitas?

Posted on

Penyerapan gabah beras oleh Pemerintah akhir-akhir ini mulai dipertanyakan. Gonjang-ganjing tersebut dimulai ketika masa panen raya sudah lewat. Banyak pengamat mulai meragukan terget serapan gabah beras petani tahun ini mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut Husein Sawit untuk mengejar target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3,7 juta ton sangatlah mustahil, walaupun dengan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah sebesar 10 persen sehingga menjadi Rp 4.070 (GKP) dan Rp 8.030 (beras kualitas medium).

Hal senada juga diutarakan guru besar IPB Dwi Andreas Sentosa,  “Kalau kita berbicara realitas yang ada, pencapaian itu akan sulit. Kan 1,7 juta ton sampai Agustus, berarti Bulog perlu menyerap 1,5 juta ton lagi. Sementara, saat ini harga gabah di tingkat petani sudah jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah”.

Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah… Mengapa semua itu bisa terjadi? karena secara logika, BULOG sudah pernah menyerap beras petani sebanyak 4 juta ton dan pasti tidak akan kesulitan. Disisi lain, data yang direlease selalu menunjukkan surplus produksi. Terus, ada apa dengan tahun ini, apa yang menjadi pokok permasalahannya.. ?

Tulisan ini akan mencoba melihat secara objektif inti atau akar permasalahan yang terjadi. Dengan menyajikan beberapa fakta dari sumber yang valid, dengan harapan semua pihak berkepentingan bisa memahami kondisi perberasan sebenarnya.

Data Produksi Dipertanyakan

Data produksi beras akan ada kaitannya dengan jumlah serapan beras petani oleh pemerintah. Orang awam bisa melihat, ketika produksi surplus ini akan sejalan dengan pembelian BULOG.

Logikanya, jika kita benar-benar surplus, produksi beras melimpah maka BULOG tidak akan kesulitan melakukan penyerapan gabah beras petani. Ini sudah menjadi hukum alam atau fenomena biasa dalam ilmu ekonomi.

Nyatanya, hingga pertengahan bulan Agustus pengadaan BULOG baru mencapai 1.64 juta ton, atau baru terwujud 44 persen dari target Perum BULOG sebanyak 3,74 juta ton.

Semua orang tahu bahwa beras merupakan komoditas strategis, ekonomis sekaligus politis. Kegagalan dalam memproduksi beras akan sangat besar pengaruhnya terhadap sektor perekonomian lainnya.

Ketika data produksi menunjukkan minus, kita tentu bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Masyarakat akan panik, resah, khawatir sehingga keadaan ini akan memicu terjadinya fenomena “panic buying”.

Kekhawatiran persediaan yang sedikit akan mendorong masyarakat membeli dalam jumlah besar, untuk berjaga-jaga beberapa waktu ke depan.

Apa yang terjadi selanjutnya, kekosongan stock di pasaran akan terjadi sehingga potensi kerusuhan sosial dapat saja muncul setiap saat. Kerusuhan sosial sudah pasti akan memukul sektor perekonomian lainnya menjadi stagnan.

Masih ingatkah kita ketika terjadi polemik impor beras tahun 2015. Terjadi perbedaan pandangan pemerintah antara Presiden, Kementan dengan Wapres Jusuf Kalla.

Waktu itu Presiden dan Kementan berpegangan dengan data produksi diatas kertas yang mengatakan Indonesis surplus, sedangkan Wapres berpegangan dengan data real kondisi lapangan sebenarnya yaitu stock pemerintah yang ada di gudang-gudang BULOG yang tersebar di penjuru negeri.

Wapres JK yang notabene mantan Dirut BULOG, mengetahui secara persis apa yang terjadi sebenarnya dengan dunia perberasan tanah air. Pemerintah menurut JK tidak mau berjudi dan mengambil resiko terhadap komiditi beras.

Jika pasokan beras tak mencukupi kebutuhan, maka harga beras akan melonjak sehingga potensi meningkatnya kemiskinan semakin besar. Pemerintah selalu mengambil risiko yang agak pesimis, karena pemerintah tidak mau menanggung apapun.

Berikut pernyataan Wapres JK yang dikutip dari cnn.indonesia.com yang mengatakan bahwa permasalahan beras terjadi karena permasalahan rantai pasok, bukan akibat spekulasi mafia beras. Dia justru menantang para spekulan untuk menimbun beras.

“Ini urusan suplai, bukan mafia beras. Bulog menerapkan strategi beli saat harga beras turun dan baru melepasnya ke pasar ketika harga naik. Jadi pada saat harga naik, harus jual stoknya. Begitu teorinya, karena saya bekas Kepala Bulog jadi paham”.

Selanjutnya diambil dari sumber detik.com, JK mengatakan bahwa data produksi padi harus dievaluasi lagi agar mendapatkan data yang lebih akurat. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 Angka Ramalan (ARAM I) produksi mencapai 75,55 juta ton GKG atau setara 47 juta ton.

BPS memprediksi Indonesia akan meraih surplus beras 5 juta ton. Alasannya hal ini akan berdampak pada kebijaksanaan selanjutnya, apakah perlu impor beras atau sebaliknya. JK juga mengingatkan, agar para jajaran Kementerian Pertanian harus mewaspadai kemungkinan terburuk dari dampak cuaca ekstreem “el nino”.

Ketakutan Wapres Jusuf Kalla terhadap data produksi padi bukan tanpa alasan. Data-data mengenai produksi sifatnya hanyalah perkiraan-perkiraan, namun data real sebenarnya adalah di gudang-gudang beras milik pemerintah yang dalam hal ini BULOG.

Ketika penyerapan gabah beras oleh BULOG mengalami hambatan berarti ada sesuatu yang salah dan perlu dibenahi. Apakah itu, sisi supply (produksi) produsen, distribusi sebagai jembatannya, maupun sisi demand (kebutuhan) konsumen yang membentuk harga di pasaran.

Sisi peningkatan produksi gabah beras merupakan tugas utama dari Kementerian Pertanian (Kementan), namun juga bisa berkaitan dengan irigasi yang dibawahi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *