Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso ingin adanya pengurangan jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP). Pengurangan tersebut dilakukan dengan melihat kebutuhan secara pasti.
Seperti diketahui, Bulog selaku pengelola CBP diberi amanat untuk mengamankan stok di angka 1 juta ton sampai 1,5 juta ton.
Buwas mengatakan alasan pengurangan tersebut karena penggunaan CBP makin tidak jelas. Sebab, bantuan sosial (bansos) rastra sudah tidak ada. Sementara, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah menjadi ranah Kementerian Sosial. Menurut dia, hal ini yang menjadi permasalahan.
Lebih lanjut, kata Buwas, CBP yang ada di Bulog pada saat ini hanya untuk kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH), golongan anggaran, dan bencana alam. Sementara berdasarkan evaluasi tiga tahun ke belakang, kata Buwas, untuk kebutuhan tersebut, rata-rata hanya memerlukan 800 ribu ton sampai 850 ribu ton.
“Sekarang kalau kita mau nyetok CBP 1,5 juta saja itu pasti berlebihan, walaupun ini perintah negara untuk kita siap 1,5 juta ton,” katanya, di Jakarta, Senin, 18 Oktober.
Lebih lanjut, Buwas mengatakan setiap tahunnya pasti ada sisa CBP. Sementara, kata Buwas, cadangan beras tersebut harus disimpan, sedangkan beras perlu perawatan khusus. Belum lagi, kualitas beras pasti turun.
Karena itu, Buwas meminta ada perencanaan yang pasti dari pemerintah terkait penggunaan CBP agar tidak menjadi mubazir dan Bulog terhindar dari kerugian.
“Kami ingin real-nya dibutuhkan negara untuk CBP itu apa? Supaya masalah sirkulasi daripada beras ini tetap terjaga, karena penggunaan CBP harus ditentukan negara melalui Rakortas, tidak bisa Bulog jual atau gunakan,” ucapnya.