Berita BULOG Terkini Informasi Berita BULOG Terkini dari berbagai daerah di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan alasan Perum BULOG tak masuk dalam Holding BUMN Pangan. Menurut dia, keputusan itu lantaran perbedaan fungsi kedua grup pangan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa BUMN Pangan disiapkan untuk menyerap (off taker) dan memasarkan hasil pangan petani dan nelayan. Sementara, BULOG ditugaskan untuk menjadi stabilisator harga pangan.
Erick menyebut BULOG disiapkan untuk mengintervensi pasar ketika harga pangan melambung dengan menyerap hasil pangan dan disimpan di cold storage atau tempat penyimpanan.
“Memang ada pertanyaan kenapa BULOG tidak dimasukkan, visi BUMN ada dua, isitilahnya ada dua grup pangan. Satu BULOG sebagai fasilitator di mana BULOG mengintervensi ketika harga naik dan BULOG bisa membeli barang-barangnya dengan nilai tertentu,” jelasnya pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (25/1).
Erick menambahkan, ke depan, PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo tak lagi bersaing dengan nelayan karena akan fokus menjadi off taker dan pemasar produk nelayan.
Sebelumnya, Kementerian BUMN membentuk Holding BUMN Pangan yang terdiri dari 9 perusahaan dengan PT RNI bertindak sebagai induk holding.
Sementara itu, anggota holding mencakup PT Berdikari (Persero), PT Perikanan Indonesia Persero atau Perindo, PT Perikanan Nusantara (Persero) atau Perinus, dan PT Pertani (Persero).
Selanjutnya, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, dan PT Garam (Persero).
Erick mengatakan, Kementerian BUMN memiliki visi untuk mempunyai dua grup pangan, yakni Bulog dan ID Food. Menurut dia, Bulog berperan sebagai stabilisator yang dapat melakukan intervensi ketika ada harga pangan naik, sehingga harga-harga pangan tetap terjaga. Adapun ID Food dibentuk untuk fokus ke pasar.
Terkait orientasi ke pasar, Erick menyampaikan, salah satunya telah dilakukan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan memberlakukan standardisasi produk gurita untuk bisa diekspor di luar negeri.
“Kita rapat dengan Menteri KKP, Perinus-Perindo nggak perlu lagi punya kapal yang bersaing dengan nelayan, tapi harus jadi off-taker, dan dampingi ini nelayan dengan produk yang bisa distandardisasi. Contoh, gurita, sekarang dari Perinus sudah bisa di-upgrading gurita distandarin size yang benar, di-steam lalu divakum, kita kirim ke banyak negara di luar negeri,” ujar Erick.
Sementara itu, Sang Hyang Seri bisa memulai produksi beras dengan kualitas tinggi, lalu dikemas dengan metode vakum sehingga bisa diekspor ke Timur Tengah. Erick menambahkan, pemerintah juga akan menerapkan hal serupa untuk komoditas tebu, jagung, dan beras ke depannya.
“Jadi peran Holding (BUMN) Pangan kita ini off-taker, tak lagi menyaingi petani, peternak, nelayan. Ini memang perlu konsolidasi bertahap, tapi kalau mau bisa kita contoh itu Program Makmur,” kata Erick.
Direktur Utama RNI Arief Prasetyo Adi mengatakan, peluncuran Holding BUMN Pangan dengan identitas baru ID Food diharapkan menjadi pemicu semangat dalam mendukung ketahanan pangan nasional, inklusivitas bagi petani, peternak, dan nelayan serta menjadi perusahaan pangan berkelas dunia.
“Semoga Holding BUMN Pangan dapat memberikan peran yang lebih kepada ekosistem pangan nasional, sehingga dapat hadir di tengah masyarakat Indonesia,” kata Arief.
Arief menyampaikan, ID Food juga telah melakukan sejumlah perbaikan, mulai dari transformasi sumber daya manusia hingga refocusing model bisnis. “Holding pangan dikondisikan sebagai komersial. Harapannya, dengan ekosistem yang ada maka ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan pasokan (pangan nasional) bisa kita jaga,” ujar Arief.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, ia tidak mempermasalahkan apakah Bulog masuk atau tidak dalam klaster pangan. Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan ranah pemerintah.
Budi mengatakan, Bulog berkomitmen menjalankan tiga pilar dalam menjaga ketahanan pangan nasional, antara lain, ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility), dan stabilitas (stability). “Biarkan itu ada di kebijakan pemerintah. Paling penting, realisasi Bulog ada peran kepada masyarakat tiga pilar tadi,” kata Budi, beberapa waktu lalu.
Sumber : Republika dan CNN
