Hasil Mediasi Terkait Harga Daging, Bertentangan Dengan Instruksi Mendag

Pemerintah Kota Bengkulu lakukan Rapat Pembahasan Daging Beku BULOG guna mengatur strategi untuk stabilkan harga daging segar di Pasar-pasar Tradisional di Ruang Wakil Walikota Bengkulu pada Kamis(12/4) pagi.

Namun yang mengejutkan keputusan mediasi bertentangan dengan instruksi Menteri Perdagangan RI (Mendag).

Rapat Pembahasan Daging Beku yang dilaksanakan kamis pagi ini dihadiri oleh Penjabat Walikota melalui Assisten Walikota Matriani, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dewi Dharma, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu.

Kepala Divre BULOG Bengkulu melalui Kepala Bidang Komersial Divre Perum Bulog Danurdoro Anindito, Perwakilan Pedagang Kota Bengkulu atas nama Sinarwan, Satgas Pangan, dan ILKI.

Perwakilan Pedagang yang turut hadir dalam Rapat Pembahasan kali ini  Pedagang mengungkapkan keberatan dengan kehadiran daging Beku Bulog. Pasalnya, menurut laporan pedagang, Bulog sudah menjual daging beku secara besar- besaran.

Sedangkan fungsi awal daging Beku Bulog itu sendiri pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, dalam hal ini komoditi daging sapi menjelang hari-hari besar atau ketika terjadi bencana.

Dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait tingginya harga daging, Disperindag menjembatani masyarakat untuk mediasi dengan pihak Pemerintah Kota Bengkulu untuk mencari solusi dari Permasalahan tersebut.

Dipahami bahwa tuntutan yang diminta pedagang bukan meminta agar Perum Bulog memberhentikan pasokan daging melainkan memberikan kebijakan terkait penjualan daging beku agar tidak merugikan pedagang daging segar.

Dan dengan adanya Rapat Pembahasan ini, akan ditemukan kejelasan akankah Bulog mampu mengurangi atau membatasi kuota daging beku yang beredar di masyarakat.

“Kita sebagai penjembatan, artinya kita memediasi antara polemik yang terjadi dengan adanya daging beku ini. Jadi dari Asosiasi Pedagang Daging itu mengemukakan bahwa mereka tidak meminta kebijakan kepada bulog untuk bisa menurunkan kuota yang saat ini istilahnya semakin hari semakin naik.

Karna masyarakat sudah menggandrungi daging beku ini dikarenakan harganya sangat jauh berbeda dengan harga daging segar. Oleh karena itu kami dari Disperindag bersama perlindungan konsumen melakukan mediasi ini untuk bisa mengambil suatu kebijakan tapi kami tidak bisa memutuskan, kami hanya menjembatani,” jelas Dewi kepada awak media usai Rapat berlangsung.

Dewi Dharma juga meminta agar pedagang dapat bekerjasama dengan Pemerintah untuk menjalankan program, dimana harga daging maksimal Rp 100 ribu.

Akan tetapi jika memang hal tersebut tidak memungkinkan, maka Pemerintah akan terus berupaya menekan harga daging tidak terlalu jauh dari Program yang sudah dicanangkan.

Dijelaskan Pula oleh Kadisperindag Dewi Dharma bahwa menurut Permendag Nomor 17 tahun 2017 Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk daging beku yakni Rp 80.000 dan daging segar dengan berbagai klasifikasi berada di angka Rp 105.000.

Mahalnya harga daging ini juga ditengarai karena kurangnya pasokan sapi yang dimiliki oleh Bengkulu sehingga harus memasok sapi dari daerah lain.

Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan yang dalam hal ini membawahi RPH, mengklarifikasi bahwa RPH tidak menjual daging.

RPH hanya melayani masyarakat yang ingin memotong sapi, dengan biaya retribusi sebesar Rp 60.000 per kepala.

Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan menilai, jika Pemerintah ingin menurunkan harga daging sapi segar di pasaran, harga sapi hidup yang harus ditekan.

Karena menurut hasil perhitungan Dinas Pertanian dan Peternakan, omzet dari Peternak berkisar di angka Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu.

Apabila Pemerintah masih ingin menekan harga daging sapi segar di pasaran, bukan pedagang atau RPH yang ditekan, melainkan Peternak sapi yang menaruh harga tinggi untuk satu ekor sapi hidup.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*