beras impor

Impor Beras dan Validitas Data

Posted on

Secara berangsur-angsur beras impor telah tiba di Indonesia. Hingga 17 Februari 2018, sekitar 100 ribu ton dari 281 ribu ton beras telah tiba di sejumlah pelabuhan di Indonesia.

Kuota sisanya diharapkan tiba sebelum 28 Februari 2018. Bulog memastikan hanya 281 ribu ton dari 500 ribu ton (56,2%) izin impor beras yang bisa direalisasikan.

Pendeknya waktu yang disediakan membuat impor beras mustahil direalisasikan sesuai kuota. Ini salah satu pelajaran penting bagi pemerintah agar kejadian serupa tak terulang.

Diakui atau tidak, keputusan impor amat terlambat. Idealnya, impor diputuskan September-Oktober 2017. Kali ini impor baru diputuskan Januari 2018.

Keterlambatan ini tampaknya dilandasi optimisme produksi padi sepanjang 2017 yang tinggi.

Seperti diyakini Kementerian Pertanian, produksi padi 2017 mencapai 81,3 juta ton gabah kering giling, setara 46,3 juta ton beras.

Dengan konsumsi 114,8 kg/kapita/tahun, konsumsi beras 263 juta penduduk setara 30,19 juta ton beras. Ada surplus 16,11 juta ton beras.

Jika data ini benar, Indonesia seharusnya telah mencapai target surplus beras lebih 10 juta ton.

Lebih dari itu, seandainya surplus beras itu benar, stok beras yang dikuasai Perum Bulog, yang beredar di tengah masyarakat atau rumah tangga, yang disimpan penggilingan padi (kecil dan besar), yang dikuasai pelaku bisnis horeka (hotel, restoran, dan katering) dan yang jadi stok tahun berjalan (carry-over stock) seharusnya amat besar.

Masalahnya, surplus ini tidak selalu linier dengan kondisi lapangan. Sepanjang tahun 2017, Bulog hanya mampu menyerap 2,14 dari target internal 3,74 juta ton beras (57,2%).

Karena penyerapan rendah, stok awal tahun 2018 kurang dari 1 juta ton beras. Ini jumlah yang amat rendah. Jumlah beras yang disimpan di penggilingan pun hampir dipastikan kecil.

Sejak beleid harga eceran tertinggi (HET) beras berlaku 1 September 2017, penggilingan padi kecil yang beroperasi tinggal sepertiga.

Sisanya mati suri. Selain itu, dipastikan tak ada yang berani menimbun saat Satgas Pangan intensif masuk pasar.

Jika surplus itu benar, tentu pasar bakal “banjir” beras. Jumlah 16,11 juta ton beras itu setara setengah kebutuhan konsumsi beras nasional setahun.

Banjir beras juga bakal membuat harga tertekan ke bawah. Yang terjadi justru sebaliknya: harga beras terus naik sejak September 2017 sampai saat ini.

Jika kenaikan harga terjadi dalam 2-3 hari, amat mungkin ada ulah spekulan mengambil untung di air keruh.

Tapi jika kenaikan terjadi berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ini pertanda pasokan beras ada masalah.

Penjelasan ini bermuara pada satu hal: overestimasi sulit diverifikasi. Dengan kata lain, ada masalah dengan data pangan kita, terutama beras.

Fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa estimasi data produksi padi dilakukan bersama oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.

Angka produksi adalah perkalian data produktivitas (ton/hektare) dengan luas panen (hektare).

Data produktivitas adalah aproksimasi sampel lahan petani 2,5 meter x 2,5 meter (ubinan) yang dilakukan petugas lapangan BPS bekerja sama dengan kantor cabang dinas pertanian tanaman pangan atau dengan penyuluh pertanian lapang.

Data luas panen tidak diukur langsung, tapi dengan metode kira-kira sejauh mata memandang (eye estimate) menggunakan sistem blok pengairan, penggunaan bibit, dan pupuk.

Data ini sepenuhnya dikumpulkan oleh Kementan. Bias data metode ubinan bisa terjadi karena sampling error dan non-sampling error.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *