petani beras bulog

INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

Posted on

Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

Adapun anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

Hal itu dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PU-Pera, subsidi pupuk, dan subsidi benih.

Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp 40,2 triliun pada APBN 2014 menjadi Rp 65 triliun pada APBN 2017.

Artinya, empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan.

Enny mencontohkan, salah satu kebijakan yang belum optimal terkait padi, jagung, dan kedelai.

“Terjadi penurunan impor jagung karena kebijakan pemerintah setop impor jagung. Begitu impor jagung ditekan, impor gandum meningkat drastis,” kata Enny.

Kebijakan penyetopan impor jagung itu menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen.

Enny menjelaskan sebagian besar yang melakukan permintaan terhadap jagung adalah yang memiliki kebutuhan pakan ternak.

Dengan demikian, hal ini menimbulkan ketidakpastian usaha. Kemudian, lanjut dia, impor beras masih cukup besar.

Anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Ditjen Bea Cukai menunjukkan impor beras pada tahun 2016 sebesar 1,3 juta ton dan Januari-Mei 2017 sebesar 94.000 ton.

Sumber : Kompas

One thought on “INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *