Kartu Tani Jangan Hanya Simbolis

kartu tani himbara jateng

SEMARANG – DPRD Jateng meminta agar penggunaan kartu tani sesuai aturan dan jangan sampai ada penyelewengan. Jika terjadi penyelewengan, pemprov diminta memberikan sanksi tegas, jika perlu berupa pencabutan kartu tani tersebut.

Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Messy Widiastuti mengatakan, sanksi perlu diberikan agar penggunaan kartu tani lebih optimal. Pengawasan harus diperketat agar kartu tani tidak diselewengkan oleh petani, pengecer dan distributor pupuk. ”Dengan adanya sanksi, ke depan petani, pengecer maupun distributor akan lebih bisa tertib. Dengan demikian tidak akan terjadi penyelewengan alokasi pupuk,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi B sudah memantau langsung distribusi kartu tani di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pihaknya ingin melihat sekaligus menerima masukan dari petani yang sudah mendapatkan kartu tani. ”Ada tujuh rekomendasi dalam distribusi dan penggunaan kartu tani, termasuk adanya sanksi,” ujarnya.

Enam rekomendasi lain yakni, masalah pembayaran pupuk bisa dilakukan setelah masa panen, pembelian pupuk harus berdasarkan takaran. Misalnya untuk satu hektare menggunakan pupuk 250 kilogram, maka petani harus membeli sesuai ukuran itu. Selain itu, setiap petani wajib gabung dengan kelompok tani; penggunaan pupuk harus tepat waktu, jumlah dan macamnya serta petani tetap harus mengembangkan pupuk organik. ”Pemprov harus lebih serius dan gencar ke bawah. Karena kami masih sering mendapatkan keluhan terkait kartu tani,” tambahnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*