kartu tani himbara jateng

Kartu Tani Jangan Hanya Simbolis

Posted on

SEMARANG – DPRD Jateng meminta agar penggunaan kartu tani sesuai aturan dan jangan sampai ada penyelewengan. Jika terjadi penyelewengan, pemprov diminta memberikan sanksi tegas, jika perlu berupa pencabutan kartu tani tersebut.

Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Messy Widiastuti mengatakan, sanksi perlu diberikan agar penggunaan kartu tani lebih optimal. Pengawasan harus diperketat agar kartu tani tidak diselewengkan oleh petani, pengecer dan distributor pupuk. ”Dengan adanya sanksi, ke depan petani, pengecer maupun distributor akan lebih bisa tertib. Dengan demikian tidak akan terjadi penyelewengan alokasi pupuk,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi B sudah memantau langsung distribusi kartu tani di Desa Wonoyoso, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pihaknya ingin melihat sekaligus menerima masukan dari petani yang sudah mendapatkan kartu tani. ”Ada tujuh rekomendasi dalam distribusi dan penggunaan kartu tani, termasuk adanya sanksi,” ujarnya.

Enam rekomendasi lain yakni, masalah pembayaran pupuk bisa dilakukan setelah masa panen, pembelian pupuk harus berdasarkan takaran. Misalnya untuk satu hektare menggunakan pupuk 250 kilogram, maka petani harus membeli sesuai ukuran itu. Selain itu, setiap petani wajib gabung dengan kelompok tani; penggunaan pupuk harus tepat waktu, jumlah dan macamnya serta petani tetap harus mengembangkan pupuk organik. ”Pemprov harus lebih serius dan gencar ke bawah. Karena kami masih sering mendapatkan keluhan terkait kartu tani,” tambahnya.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani menegaskan, petani juga perlu membuat pupuk organik. Dengan begitu, petani tidak menggantungkan penggunaan pupuk kimia. Petani harus bisa betul-betul memahami fungsi dan kegunaan kartu tersebut. ”Kami tidak menginginkan pengadaan kartu yang didanai APBD ratusan miliar rupiah hanya dijadikan simbolis saja,” tambahnya.

Sebenarnya program kartu tani sangat bagus. Terlebih dengan adanya Jateng ijo royo-royo. Tetapi karena masalah pendataan dulu yang tidak akurat, akhirnya program tersebut harus dimulai dari awal. Selain itu, program kartu tani juga masih belum banyak manfaatnya untuk petani di Jateng. ”Ya karena fungsinya hanya untuk pengendali pupuk bersubsidi saja. Jadi masih belum menyentuh semua aspek kebutuhan petani,” tambahnya.

Dewan berharap program kartu tani bisa dimanfaatkan bagi petani di 35 kabupaten/kota di 2018. Terlebih program tersebut merupakan janji Gubernur Ganjar Pranowo yang sudah tertuangkan menjadi visi dan misi serta target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari sisi anggaran sudah dialokasikan sekitar Rp 2 miliar.

Sumber berita : Radar Semarang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *