bpnt bulog pkh

Kelola Pangan Strategis Via Kartu, DPR: Berisiko Bagi Ketahanan Pangan

Posted on

Keinginan pemerintah mengganti program bantuan beras untuk masyarakat sejahtera (Rastra) menjadi program bantuan pangan non tunai sebaiknya dievaluasi kembali.

Belum siapnya infrastruktur, jaringan distribusi, personel dan tidak ada institusi yang ditugaskan menstabilisasikan harga akan sangat berisiko terhadap ketahanan pangan nasional ke depan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengingatkan, UU 18/2012 tentang Pangan mewajibkan pemerintah memenuhi pangan masyarakat harus mengacu pada aspek pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok baik ditingkat produsen maupun konsumen.

Selain itu mengelola distribusi dan cadangan pangan pokok juga pemenuhan pangan bergizi kepada masyarakat.

”DPR menginginkan sesuai amanat UU Pangan, penugasan ini, BULOG lah yang menjadi representasi pemerintah menjaga pengelolaan pangan strategis,” ujar Herman dalam Focuss Group Discussuon Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pangan di Jakarta, Jumat (22/9/2017).

Malah, secara eksplisit keinginan pemerintah agar BULOG mengelola komoditas pangan bukan hanya terpaku pada komoditas beras tapi juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Perum BULOG.

Baca juga : BPNT, Program Yang Layak Dikaji Ulang

Selain itu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan.

Menurut Herman penugasan ini dinilai sangatlah relevan merujuk bidang usaha yang ditekuni BULOG selama lebih empat dekade bukan hanya logistik, namun diperluas masuk ke produksi, perdagangan dan jasa baik beras maupun jenis pangan lainnnya.

“Kalau tidak ada BULOG siapa yang distribusikan? Pedagang? harganya pasti mahal. Kalau tidak ada BULOG maka harga di puncak jaya pasti bisa sampai Rp 30.000. Sementara BULOG mengirimkan rasta dititik distribusi hanya Rp 1.600 per kilogram . Sama harganya dengan di Aceh, dan kampung saya di Cirebon. Jadi pola distribusinya tidak gampang,” tegas Herman.

Karenanya, Herman pun meragukan efektifitasnya apabila sejumlah peran ini diambil alih oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kartu atau voucer pangan.

“Kadang –kadang, kartu kredit saya macet meski masih berada di kota besar, bagaimana di kota kecil? Terus siapa yang mendistribusikannya, tidak ada selain BULOG” tukasnya.

Atas hal ini, Herman pun mencontohkan permintaan Gubernur Sulawesi Utara yang ingin mengelola berasnya sendiri. DPR pun memberi lampu hijau kepada daerah dengan mendelegasikan budget penyaluran rasta dengan percobaan satu bulan.

” Ternyata tidak dapat berjalan. Karena untuk melaksanakannya harus ada infrastruktur pergudangan dan pengalaman” tegas Herman.

Herman menambahkan ketika pemerintahan dibawah Susilo Bambang Yudhono menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), instrumen Raskin diberikan hingga 15 kali dalam satu tahun dari sebelumnya 12 kali.

Kebijakan tersebut terbukti dapat meredam potensi lonjakan kenaikan inflasi.Pada tahun 2012, jumlah rumah tangga miskin yang dicover sebesar 17.48 juta. Namun pada tahun 2017, jumlah berkurang menjadi 14,2 juta jiwa.

“Rupanya belum cukup. Ada wacana dikurangi lagi tinggal 5 juta jiwa saja yang menjadi sasaran penerima manfaat. Itu nanti dikonversi menjadi bantuan langsung kepada masyarakat. Saya menjadi makin tidak mengerti terhadap kebijakan strategis pangan pemerintah. Seharusnya BULOG bisa menambah daya simpan minimal 20 persen sekarang tinggal delapan persen,” tegasnya.

“Jika diturunkan lagi menjadi 5 juta jiwa itu berarti tinggal lima persen saja. Saya tidak mengerti bagaimana mekanisme serapan gabah dan pengelolaan cadangan beras pemerintah nanti. Tidak hanya menyangkut program rasta. Padahal dalam pelaksanannya terjadi subsidi silang,” sambungnya.

Seharusnya, lanjut Herman, kehadiran program BNPT hanya untuk membenahi rumah tangga sasaran atau pengganti kartu rasta. Sejumlah dampak bagi masyarakat penerima apabila program BNPT diterapkan penuh maka kebutuhan selain beras terpenuhi.

Namun bagi mereka yang berada diwilayah terpencil akan dikenakan biaya transportasi lebih mahal dan aksesnya pun mengecil. Peluang terjadinya penyimpangan seperti digunakan rokok, pulsa sangat mungkin terjadi apabila pengawasan lemah.

Adapun bagi BULOG, penerapan BNPT akan mengurangi jumlah outlet. Akibatnya jumlah beras yang diserap tidak dapat disalurkan. Begitu pula fungsi sebagai penyangga cadangan pangan dan stabilitator akan tereduksi.

Baca juga : Meluruskan Kebijakan Pangan

Sebagai informasi saja,melalui kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menghadirkan program BPNT di 44 kota degan jumlah lebih 1,29 juta keluarga.

Program ini secara bertahap menggantikan peran Raskin yang berjalan saat ini. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dapat membeli bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

Setiap KKS menerima Rp 110.000 pr bulan yang hanya dapat dibelanjakan kebutuhan pangan seperti beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu dengan total nilai Rp 1,7 triliun. Adapun tahun 2018, rencananya jumlah KPM diperluas lebih dari 10 juta keluarga.

Sumber berita : http://www.kabarbisnis.com/read/2879000/kelola-pangan-strategis-via-kartu–dpr–berisiko-bagi-ketahanan-pangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *