Kelola Pangan Strategis Via Kartu, DPR: Berisiko Bagi Ketahanan Pangan

bpnt bulog pkh

“Jika diturunkan lagi menjadi 5 juta jiwa itu berarti tinggal lima persen saja. Saya tidak mengerti bagaimana mekanisme serapan gabah dan pengelolaan cadangan beras pemerintah nanti. Tidak hanya menyangkut program rasta. Padahal dalam pelaksanannya terjadi subsidi silang,” sambungnya.

Seharusnya, lanjut Herman, kehadiran program BNPT hanya untuk membenahi rumah tangga sasaran atau pengganti kartu rasta. Sejumlah dampak bagi masyarakat penerima apabila program BNPT diterapkan penuh maka kebutuhan selain beras terpenuhi.

Namun bagi mereka yang berada diwilayah terpencil akan dikenakan biaya transportasi lebih mahal dan aksesnya pun mengecil. Peluang terjadinya penyimpangan seperti digunakan rokok, pulsa sangat mungkin terjadi apabila pengawasan lemah.

Adapun bagi BULOG, penerapan BNPT akan mengurangi jumlah outlet. Akibatnya jumlah beras yang diserap tidak dapat disalurkan. Begitu pula fungsi sebagai penyangga cadangan pangan dan stabilitator akan tereduksi.

Baca juga : Meluruskan Kebijakan Pangan

Sebagai informasi saja,melalui kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menghadirkan program BPNT di 44 kota degan jumlah lebih 1,29 juta keluarga.

Program ini secara bertahap menggantikan peran Raskin yang berjalan saat ini. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dapat membeli bahan pangan melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong).

Setiap KKS menerima Rp 110.000 pr bulan yang hanya dapat dibelanjakan kebutuhan pangan seperti beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu dengan total nilai Rp 1,7 triliun. Adapun tahun 2018, rencananya jumlah KPM diperluas lebih dari 10 juta keluarga.

Sumber berita : http://www.kabarbisnis.com/read/2879000/kelola-pangan-strategis-via-kartu–dpr–berisiko-bagi-ketahanan-pangan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*