mentan-amran-bulog

Kementan: INDEF Tidak Obyektif Kritisi Kebijakan Pangan Pemerintah

Posted on

Kementerian Pertanian menanggapi rilis Indonesia Development of Economics and Finance (INDEF) pada 10 Juli 2017 tentang evaluasi kebijakan pangan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dimana INDEF menilai kebijakan pangan pemerintah dan program stabilisasi harga membuat kesejahteraan petani menurun.

Kasubag Data Sosial Ekonomi, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Anna Astrid menyebut INDEF sangat tidak objektif, tidak mengungkapkan secara gamblang Rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang merupakan tupoksi utama Kementan.

“Bahwa rating FSI untuk aspek sustainable agriculture, Indonesia rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta berada di atas Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India. Intinya hasil riset ini menunjukkan Indonesia berada di atas Amerika Serikat,” ujar Anna dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2017).

Menurutnya, riset GFSI memang berbeda dengan FSI. Kementan tidak mencampur adukan antara GFSI dan FSI. Pada Juni 2016, peringkat GFSI Indonesia berada pada peringkat 71 dari 133 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin. “Hal yang perlu dicatat adalah peningkatan skor 2,7 ini merupakan peningkatan tertinggi di seluruh dunia,” ucap Anna.

Selain itu, Kementan menyatakan bahwa analisis INDEF sangat dangkal dalam menganalisis data impor dan tidak cross check dari berbagai sumber. INDEF dinilai salah menafsirkan data impor beras.

Perlu diketahui sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium. Bahkan hingga sekarang Kementan tidak menerbitkan rekomendasi impor beras medium dan Kemendag tidak menerbitkan ijin impor beras medium. Beras medium yang masuk Indonesia pada awal tahun 2016 sebesar 818 ribu ton merupakan luncuran dari kontrak impor BULOG tahun 2015.

Selanjutnya impor beras Januari-Mei 2017 sebesar 94 ribu ton itu bukan impor beras medium, tetapi beras pecah 100%, tepung beras dan gabah untuk benih. Pada tahun 2016 impor jagung turun 62 persen dan tahun 2017 hingga saat ini tidak ada impor jagung untuk pakan ternak.

“Silakan berpendapat berbeda terhadap capaian stabilisasi harga pangan. Yang jelas pada saat Ramadhan dan Lebaran tahun 2017 ini harga pangan stabil. Capaian atas harga stabil ini diakui oleh banyak pihak, termasuk anggota DPD-RI menyampaikan selamat dan terima kasih,” kata Anna.

“Bahkan ada yang mengatakan baru pertama kali sejak saya berusia 7 tahun harga pangan saat lebaran tidak ada gejolak sama sekali dan sangat stabil. Bukan saja stabil, bahkan data BPS menunjukkan pada Maret 2017 terjadi deflasi kelompok bahan makanan -0,66 persen dan April sebesar -1,13 persen. Hal yang sama juga terjadi deflasi kelompok bahan makanan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,” sambungnya.

Terkait Kesejahteraan Petani Menurun, Anna pun menegaskan INDEF terlalu sederhana menganalisis data kesejahteraan petani, hanya Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP) rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Tahun 2016 NTUP mencapai 109,8693 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015. Penduduk miskin di perdesaan September 2016 sebesar 17,28 juta jiwa turun dari September 2015 sebesar 17,89 juta jiwa; dan Gini rasio semakin membaik yakni September 2016 sebesar 0,316, turun dibandingkan September 2015 sebesar 0,329.

“Terkait Ketimpangan dan Kepemilikan Lahan, Analisis ketimpangan lahan di Indonesia dengan membandingkan data 1973 dengan 2013 tidak relevan mengevaluasi kedaulatan pangan era Jokowi-JK. Semestinya membandingkan data sebelum dan pada saat era Jokowi-JK 2015-2017,” ungkapnya.

Menurut Kementan, hasil survei tingkat kepuasan petani, Survei kepuasan petani itu justru dilakukan INDEF sendiri. Pada survei sudah ditentukan metodologi, jumlah dan kriteria sampel respondennya. Hasilnya 76,8% responden puas atas program/bantuan Kementan, sisanya sebesar 23,2% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas, jadi 76,8% responden puas, bukan 76,8% petani se-Indonesia puas.

Memang dengan kebijakan pertanian saat ini, lanjut Anna, banyak mafia pangan merugi atau bahkan tidak bergerak. Satgas Pangan Polri dan KPPU melaoprkan ada 212 kasus terkait pangan yang dibungkam.

“INDEF sebagai lembaga riset yang kredible sebaiknya hati hati dalam menyampaikan kritik, mengungkapkan tendensi kebencian yang tidak berdasar akan menjadi masalah besar,” tutur Anna.

Sumber : Nusantara News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *