Mampukah Budi Waseso Mewujudkan Kedaulatan Pangan?

Posted on

Isu pergantian pucuk pimpinan BULOG akhirnya terjadi juga. Nama Budi Waseso (Buwas) yang sempat digadang-gadang akhirnya menjadi kenyataan. Selain itu, nama Teten Masduki yang mantan Kepala Staf Presiden menjadi Ketua Dewan Pengawas di lembaga ini.

Banyak pihak berharap terjadi perubahan signifikan terhadap dunia pangan tanah air. Darah baru ini diharapkan menjadi angin segar untuk membawa iklim perubahan.

Pergantian Dirut BULOG dari Djarot Kusumayakti ke Komjend Purnawirawan Budi Waseso, selain diharapkan membawa perubahan, juga diharapkan dapat menciptakan kedaulatan pangan.

Banyak pihak berpendapat, track recordBuwas selama ini akan menyelesaikan masalah pangan yang terus menuai polomik belakangan. Ada juga yang berpendapat sosok Buwas dapat memberangus mafia pangan yang sudah mengakar di republik tercinta ini.

Harapan pemerintah dan masyarakat untuk terwujudnya cita-cita kedaulatan pangan sangatlah tinggi. Dengan Buwas menjadi Dirut BULOG, masyarakat menjadi semakin yakin bahwa kedaulatan pangan yang selama ini diidam-idamkan seakan semakin menjadi kenyataan.

Namun, harus kita ketahui bersama dan Buwas sebagai sosok pemimpin yang selalu sukses juga harus tahu, bahwa BULOG sekarang sudah jauh berbeda dengan BULOG era Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Dengan berbentuk BUMN seperti sekarang, kewenangan lembaga menjadi terbatas. Semuanya harus dilaporkan kepada Menteri BUMN.

Oleh karena itu, inilah titik akar permasalahan yang terjadi. Rantai koordinasi yang panjang dan kewenangan BULOG yang terbatas menjadikan tugas utama selama ini menjadi sedikit terkendala.

Terkadang, keputusan semacam operasi pasar yang bersifat harus diputuskan segera seharusnya terlambat diputuskan. Hal ini, tentu akibat rantai koordinasi yang terlalu panjang.

Makanya, ada pihak yang menyangsikan siapapun pucuk pimpinan hasilnya akan tidak jauh berbeda, jika organisasi kelembagaannya tidak dibenahi.

Pemerintah seharusnya memandang BULOG sebagai perusahaan BUMN yang dituntut untuk mampu membiayai operasionalnya.

Namun, yang terjadi sekarang adalah pemerintah justru terjebak romantisme masa lalu ketika berbentuk LPNK yang langsung di bawah presiden dan segala biaya yang dikeluarkan ditanggung negara.

Hal ini bisa kita lihat, ketika penugasan yang selalu bersifat ad hoc atau sementara. Penugasan yang selalu mendadak dari pemerintah biasanya bersifat genting.

Pemerintah ingin secepat mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun dampak konsekuensi terhadap penugasan tersebut tidaklah dipikirkan.

Contoh konkret terhadap permasalahan diatas seperti penuagasan stabilisasi ditingkat petani dan konsumen. BULOG dalam penugasan stabilisasi di tingkat produsen, ditugaskan untuk membeli gabah dan beras petani. Sedangkan ditingkat konsumen BULOG ditugaskan untuk menyalurkan beras kepada masyarakat tak mampu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *