kantor bulog jakarta

Masalah Bulog Bukan Dirutnya, tapi Kewenangan Lembaga

Posted on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dikabarkan akan mengganti Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, yang saat ini dijabat Djarot Kusumayakti.

Nama yang mencuat untuk menduduki kursi orang nomor satu di BUMN pangan itu, adalah Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso, yang baru saja mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kabar ini berembus, ketika Rini memanggil jajaran direksi Bulog ke kantor Kementerian BUMN, pada Jumat (20/4) sore kemarin.

Sementara Djarot sendiri tak ikut hadir, karena sedang mengikuti rapat persiapan penyediaan pangan untuk bulan puasa dan lebaran, di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Dikonfirmasi soal kabar pergantian Dirut Bulog ini, Deputi Bidang Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro tidak membantah.

“Sampai sekarang belum ada (pergantian Dirut Bulog),” katanya kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (21/4).

Menanggapi rencana pergantian Dirut Bulog, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah menilai pergantian Dirut Bulog seharusnya ditempatkan dalam konteks menjawab persoalan yang dihadapi BUMN tersebut.

“Sebelum bicara pergantain Dirut, saya pikir ada persoalan serius di konteks ruang kewenangan dan posisi kelembagaan Bulog, yang seharusnya jadi prioritas untuk dibenahi,” kata Said saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Sabtu (21/4).

Dia menjelaskan, sejak liberalisasi pada tahun 2000, Bulog telah berubah orientasi dari semula lembaga pelayanan menjadi entitas bisnis yang harus untung.

Sekarang, kata Said, dengan status Bulog sebagai Perum dipaksa untuk dapat untung. Tapi pada sisi lain diharuskan menjalankan public obligation-nya negara.

Situasi ini menyulitkan Bulog. Karena kemudian menjadi sangat tergantung ke kebijakan dan anggaran dari negara,” paparnya.

Menurut Said, hal inilah yang menyebabkan kemampuan serapan Bulog atas hasil panen padi sangat rendah.

“Rata-rata serapan Bulog atas hasil panen padi nasional per musim tidak lebih dari 10%. Bulog selalu kalah dengan para tengkulak,” tandas Said.

Mengacu pada Inpres No. 5 tahun 2015, HPP Bulog untuk gabah kering panen dipatok Rp 3.700/kg, sementara harga pembelian beras Rp 7.300/kg.

Dengan HPP yang terlalu rendah, petani pun memilih menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga Rp 4.200-Rp 5.000 per kilogram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *