Masalah Bulog Bukan Dirutnya, tapi Kewenangan Lembaga

kantor bulog jakarta

Itulah sebabnya stok beras nasional tak beranjak untuk bisa menyentuh angka 1 juta ton. Hingga Maret lalu, stok beras nasional yang dikuasai Bulog hanya ada di kisaran 700 ribu ton.

Deputi BUMN soal Buwas jadi Dirut Bulog: Sampai Sekarang Belum

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso, disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog. Informasi ini sudah beredar di kalangan wartawan, sejak Jumat (20/4) sore.

Dimintai komentar soal tersebut, Deputi Bidang Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro menjawab singkat, “Sampai sekarang belum ada (pergantian Dirut Bulog),” katanya kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (21/4).

Jawaban senada disampaikan Anggota Dewan Pengawas Perum Bulog, Spudnik Sujono Kamino “Saya enggak tahu. Belum dengar kabarnya,” katanya menjawab pesan singkat yang disampaikan kumparan.

Hingga saat ini, posisi orang nomor satu di Perum Bulog masih dijabat Djarot Kusumayakti. Mantan Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bank BRI itu, diangkat menjadi Dirut Perum Bulog pada 8 Juni 2015 silam. Jadi masa jabatannya belum genap 3 tahun.

Dalam beberapa waktu terakhir, Bulog menghadapi masalah rendahnya penyerapan beras produksi petani lokal. Akibatnya stok beras nasional tak beranjak untuk bisa menyentuh angka 1 juta ton. Hingga Maret lalu, stok beras nasional yang dikuasai Bulog hanya ada di kisaran 700 ribu ton.

Namun mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai, rendahnya penyerapan beras produksi petani lokal dan stok beras nasional yang dikuasai Bulog, bukan merupakan kesalahan BUMN pangan tersebut.

“Bulog itu sekarang hanya pelaksana kebijakan stok beras pemerintah. Bulog enggak punya ruang untuk pengembangan kebijakan. Jadi ya jangan salahkan Bulog,” tandasnya.

Buwas Disebut Jadi Calon Dirut Bulog, Bisakah Masalah Beras Diatasi?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai, Bulog memang menghadapi masalah rendahnya penyerapan beras produk petani lokal. Namun menurutnya, pemicu masalah itu bukan di Bulog, tapi di kebijakan pemerintah sendiri.

“Kalau soal Pak Budi Waseso jadi Dirut Bulog, selama belum terjadi saya enggak bisa komentar. Tapi siapa pun Dirut Bulog, enggak akan berubah (jadi lebih baik) kalau kebijakan pemerintahnya tidak diperbaiki,” kata Said dalam perbincangan dengan kumparan (kumparan.com), Sabtu (21/4).

Ketua Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) periode 2009-2013 itu menjelaskan, Bulog sulit meningkatkan stok beras nasional karena rendahnya harga pokok pembelian (HPP). Mengacu pada Inpres No. 5 tahun 2015, HPP Bulog untuk gabah kering panen dipatok Rp 3.700/kg, sementara harga pembelian beras Rp 7.300/kg.

“Sudah 3 tahun HPP Bulog enggak naik. Pemerintah enggak mau naikkan, karena takut inflasi tinggi,” tambahnya. Dengan HPP yang terlalu rendah, akibatnya Bulog tak bisa bersaing, karena petani memilih menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga Rp 4.200-Rp 5.000 per kilogram.

Itulah sebabnya stok beras nasional tak beranjak untuk bisa menyentuh angka 1 juta ton. Hingga Maret lalu, stok beras nasional yang dikuasai Bulog hanya ada di kisaran 700 ribu ton.

Selain masalah HPP yang terlalu rendah, Said Didu menambahkan, dana yang dimiliki Bulog melakukan pengadaan juga sangat terbatas. Itu pun merupakan dana komersial dengan biaya bunga tinggi, karena pemerintah tak mau memberikan pendanaan.

“Jadi masalahnya di pemerintah, bukan di direksi. Bulog itu kambing hitam kegagalan pemenuhan stok beras nasional,” tandasnya.

Sumber : kumparan.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*