Mekanisme Baru Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Dikaji

Posted on

Pemerintah sedang mengkaji mekanisme pembayaran baru untuk memaksimalkan anggaran pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog.

Yakni, dengan hanya menghitung selisih antara harga pembelian beras oleh Bulog dan harga jual di tingkat konsumen.

“Jadi kalau kita jual beras melalui operasi pasar kan Rp 8.000 dan harga pembelian Bulog di atas harga tersebut. Nah, selisihnya itu saja yang dijadikan dana pembayaran,” kata Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud, di Jakarta, Selasa (27/3).

Sehingga, perputaran uang dapat menjadi maksimal karena dana yang kembali pada Bulog dapat digunakan untuk pengadaan CBP lagi.

Dengan mekanisme ini, diharapkan Bulog dapat menyediakan lebih banyak beras dengan anggaran yang sama untuk mencapai target penyerapan Bulog.

Sementara hingga saat ini, dari dana Rp 2,5 triliun dari APBN hanya bisa memenuhi pengadaan 260 ribu ton beras.

“Jadi dengan dana segitu kita dapat banyak. Bisa kok sampai 1,2 juta-1,4 juta ton kita dapatkan dengan anggaran yang sama,” lanjutnya.

Musdhalifah mengatakan, mekanisme pembayaran yang lama kemungkinan adalah salah satu dari banyak penyebab pengadaan beras Bulog tidak mencapai target.

“Karena Bulog itu kan penyangga harga. Kalau harga petani di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah), Bulog wajib beli. Kalau CBP juga harus ada mekanisme baru biar hasilnya beda,” lanjutnya.

Selain itu, Musdhalifah mengaku belum ada rencana untuk meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras yang ada saat ini.

Saat ini HPP berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 adalah Rp 3.700 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP). Padahal biaya produksi kini bisa mencapai Rp 4.200 per kg.

“Belum dibicarakan. Yang pasti harga sudah ada fleksibilitas, masih mengakomodir kalau ada yang harus kita naikkan. Jadi masih pakai UU yang ada,” pungkasnya. (Kumparan.com)

Sebelumnya diberitakan oleh mediaindonesia.com bahwa BULOG menerapkan fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *