Membaca Tafsir Impor Beras

beras-impor

Akhir-akhir ini publik dipertontonkan oleh dua isu yang sangat hangat dan meruncing. Isu tersebut adalah polemik impor beras dan surplus produksi.

Kedua isu ini membuat opini publik menjadi terbelah dua. Masyarakat menjadi aneh dan bertanya-tanya, mengapa impor beras dilakukan disaat pemberitaan panen raya dimana-mana?

Dua Kementerian yang sedang berpolemik sekarang adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Masing-masing memiliki pendapat serta argumentasinya.

Kementerian Pertanian tetap ngotot bahwa kita tidak perlu impor beras karena surplus atau produksi melimpah. Sedangkan Kementerian Perdagangan juga tetap bersikukuh melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi ?

siapa yang bertanggung jawab tehadadap polemik impor beras ini? Kementerian Perdagangan kah yang mengambil keputusan impor?

Ataukah Kementerian Pertanian yang tidak bisa menjamin tersedianya produksi?

Artikel ini akan membahas dua sisi yang saling terhubung dan berkaitan yaitu sisi supply dan demand yang tercermin dari harga.

Alasan Dibalik Impor Beras

Pemerintah akhirnya memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

“Di depan para wakil rakyat, Enggar menyebutkan impor beras terpaksa dilakukan untuk menambah suplai komoditas pangan itu di dalam negeri. Minimnya pasokan beras itu yang kemudian memicu kenaikan harga beras. Sejak awal tahun, tren harga beras memang terus naik,” katanya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.

Lanjutnya lagi, Menurut Enggar, kenaikan harga beras ini juga diikuti oleh stok beras di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog yang masih belum maksimal.

Hingga 17 Januari 2018, kata Enggar, stok beras PSO (Public Service Obligation) Bulog hanya mencapai 854 ribu ton, atau berada di bawah angka psikologis stok sekitar satu juta ton (https://bisnis.tempo.co/read/1051661/jelaskan-impor-beras-ke-dpr-enggar-saya-tak-mau-ambil-risiko).

Hal ini sangat beralasan, karena berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, awal tahun 2018, harga beras di beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan harga beras yang melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Harga rata-rata beras medium di Jakarta Rp. 14.100 per kilogram, melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram. Angka ini melebihi harga beras pada awal tahun lalu sekitar Rp 9.500 (tribunnews.com).

Guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Sentosa menyebutkan kenaikan harga beras mengikuti peningkatan harga gabah di sejumlah daerah.

Kami ikut memantau dari jaringan di 84 kabupaten/kota, kisaran harga gabah kering panen mencapai Rp 5.200-Rp 6.000. Sehingga jika dikonversi ke kering giling mencapai Rp 7.000.

Itu naik sekitar 25%, yang kemudian menyebabkan harga beras jenis medium ada yang mencapai Rp 11.000 di Pasar Induk Cipinang. Di pasaran pasti lebih tinggi lagi, itu rekor nasional baru.

Dia memperkirakan gejolak harga beras akan terjadi sampai awal maret 2018 dan meminta agar pemerintah segera mengantisipasinya.

Melihat fenomena diatas, sehingga bisa dipahami alasan Menteri Perdagangan melakukan impor beras.

”Saya tidak mau berdebat bagaimana penyebabnya segala macem. Nanti kita lupa bagaimana menyelesaikan kebutuhan rakyat, kebutuhan perut” tegasnya. “Yang pasti di pasar kekurangan beras medium” (m.kumparan.co.id).

Alasan yang sangat logis dilontarkan, karena sejarah telah mengajarkan jika salah mengantisipasi, beras untuk kesekian kalinya akan menunjukkan jati dirinya kembali sebagai komoditas strategis, politis dan ekonomis yang bermuara kepada kerusuhan sosial.

Oleh karena itulah Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak mau berjudi dengan sesuatu yang tidak pasti.

Argumentasi Surplus Produksi

Kementerian Pertanian (Kementan) tetap mempertanyakan rencana impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto menyebut sampai saat ini produksi beras dalam negeri masih mencukupi kebutuhan nasional.

Tak hanya itu, rencana ini, kata Gatot, cukup ganjil. Sebab, Kementan sudah memastikan bahwa pasokan beras selama ini selalu dijaga pada batas aman.

Luas tambah tanam Indonesia, kata Gatot, selalu berada di atas angka 1 juta hektare dari Juni hingga saat ini. “Luas segitu sangat cukup,” ujarnya.

Kementan, kata Gatot, justru mencurigai ada sesuatu yang ganjil dalam kenaikan harga beras karena alasan kelangkaan selalu berulang setiap tahunnya.

Ia menilai, aktor intelektual di balik kenaikan ini perlu diselidiki lebih lanjut. “Apakah benar ini by nature atau by design, saya gak tahu, itu yang harus dijawab,” katanya (https://bisnis.tempo.co/read/1049923/kementan-pertanyakan-alasan-menteri-perdagangan-impor-500-ribu-ton-beras).

Hal ini mereka buktikan dengan melakukan panen raya di karawang. Keberhasilan petani Karawang yang melakukan panenan padi saat musim paceklik ini, mendapat apresiasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaeman.

Bahkan, menteri melakukan panen padi, pada hari Rabu (3/1).  Amran juga menyampaikan,” di 2018, Indonesia sudah swasembada pangan dan tidak lagi mengimport beras, bahkan sudah bisa ekspor beras naik 0,09  persen”.

“Kondisi itu berkat keberhasilan program pertanian yang sesuai dengan paradigma modern. Di samping, Kementerian Pertanian juga menurunkan Tim Upsus serta memberikan bibit unggul bantuan alsintan” (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/03/p1z7ct396-karawang-panen-raya-padi-musim-paceklik).

Namun seakan berbalik tiga ratus enam puluh derajat, keberhasilan panen raya dibantah oleh petani padi disana pasca datangnya Menteri Pertanian Amran Sulaeman ke Kabupaten Karawang
beberapa hari lalu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*