Petani Indonesia

Menggugah Nasionalisme Petani & Pedagang

Posted on

Target Presiden Jokowi untuk berswasembada pangan dalam waktu tiga tahun terhitung semenjak keterpilihannya, masih menyisakan sekelumit polemik.

Swasembada pangan khususnya beras menjadi target utama di dalam sektor pertanian. Target terus dikejar, namun tantangan juga terus berdatangan.

Seluruh aparatur pemerintah, mulai dari TNI, POLRI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan BULOG bahu membahu dalam mewujudkan tercapainya swasembada pangan.

Sorotan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak terus berdatangan terhadap capaian dan kebijakan yang diambil tiga tahun terakhir. Apalagi pada tahun 2017 ini, upaya Perum BULOG untuk merealisasikan target pengadaan beras sepertinya sulit tercapai.

BULOG merevisi target pengadaan berasnya dari 3,5 juta ton menjadi 2,5 juta ton. Menurut Dirut Perum BULOG, Djarot Kusumayakti, faktor ketersediaan dan tingginya harga gabah dan beras menjadi pemicunya.

Sampai dengan bulan Oktober 2017, jumlah beras yang diserap sebanyak 2 juta ton jauh dari target sebanyak 3,5 juta ton.

Menarik disini adalah melihat bagaimana cara TNI dan POLRI dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan.

TNI dengan caranya sendiri membentuk Tim Serap Gabah Petani (SERGAP) dengan menerjunkan Tim dari Mabes AD hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Sedangkan POLRI membentuk Tim Satgas Pangan yang pimpin Irjen Pol Setyo Wasisto, dimana didalamnya tergabung instansi-instansi terkait seperti Kementan, Kemendag, KPPU, BULOG, Bea Cukai dan Kemendagri.

Jika Tim Sergap TNI diterjunkan mulai dari sisi hulu (on farm atau budidaya) hingga penyerapan gabah beras petani, maka Tim Satgas Pangan berkonsentrasi pada sisi hilir yaitu pengawasan harga, ketersediaan sembako, hingga sisi penegakan hukum. Sebuah kolaborasi yang sangat baik.

Polemik PT IBU hingga Demo Petani di Pinrang

Masih ingatkah kita ketika dengan polemik kasus penggerebekan pabrik beras PT IBU beberapa waktu lalu. Penggerebekan dilakukan oleh Bareksrim Mabes Polri yang tergabung dalam Satgas Pangan pada hari kamis sore, 20 Juli 2017.

Satgas Pangan menemukan fakta dilapangan bahwa PT IBU melakukan pembelian gabah ditingkat petani Rp 4.900, jauh diatas harga pembelian pemerintah Rp 3.700. Sehingga diduga, kejadian ini dapat mematikan pelaku usaha lain. Hal ini bisa menyebabkan mayoritas petani pasti menjual gabah ke PT IBU.

Baca artikel : Belajar Dari Kasus Beras PT IBU

Polemik lainnya yaitu yang terjadi awal bulan Oktober tadi, dimana ratusan petani dari berbagai kelompok tani di Kabupaten Pinrang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Pinrang Sulawesi Selatan.

Mereka kecewa dengan adanya operasi yang dilakukan Satgas Pangan Pinrang atas larangan menjual gabah keluar dari wilayah Pinrang.

Mereka merasa dirugikan apabila dilakukan pelarangan karena harga jual di luar wilayahnya lebih tinggi daripada di Pinrang sendiri.

Baca berita : Dilarang Jual Gabah ke Luar Kabupaten, Petani Demo DPRD Pinrang

Disisi lain, Koran Tempo pada hari Rabu 14 Juni 2017, pada berita utamanya menurunkan artikel berjudul “Ada Pemaksaan dalam Penyerapan Gabah Petani oleh TNI”.

Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menyebutkan, berdasarkan kajian pihaknya periode Mei-November 2016 menemukan bahwa BULOG menerima gabah petani berkualitas buruk karena ada tekanan dalam bentuk pemaksaan dari pihak TNI agar membeli gabah beras petani.

Ombudsman juga menilai, program upaya khusus dan operasi serap gabah petani belum memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah penyerapan beras oleh BULOG. Sedangkan dalam operasi serap gabah, Ombudsman menemukan ada pemaksaan kepada petani.

Baca berita : TNI Dalam Perang Swasembada Pangan

Pelajaran apa yang dapat kita petik dari ketiga peristiwa yang terjadi diatas ?

Mengapa ketiga-tiganya menimbulkan kontroversi ?

Apa yang salah dengan kebijakan pangan yang diambil oleh pemerintah diatas ?

Menggugah Nurani Petani & Pedagang

Pelajaran berharga yang dapat kita petik adalah bahwa inilah gambaran atau potret sebenarnya karakterisitik dunia perberasan di tanah air. Karakteristik pasar yang bersifat terbuka, dimana beras dapat masuk dan keluar di suatu daerah sepanjang masih ada perbedaan marjin keuntungan.

Petani bebas menjual hasil padi mereka kemanapun sepanjang itu memberikan keuntungan. Keadaan ini akan terhenti jika sudah tidak ada lagi perbedaan marjin di kedua wilayah.

Itulah hukum ekonomi, alami dari sananya dan sampai sekarang pun belum ada yang mampu merubah teori tersebut. Sehingga, akan menjadi sia-sia dan terus menuai polemik jika langkah-langkah yang diambil oleh pihak TNI dan POLRI bertentangan dengan teori diatas.

Melarang petani menjual ke luar daerah serta memaksa petani dan pengusaha penggilingan padi agar menjual beras ke BULOG, tidak akan bisa dilakukan.

Negara kita yang menganut asas demokrasi, akan menggiring langkah-langkah yang diambil TNI dan POLRI yang bertentangan dengan asas tersebut kepada bentuk pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, diperlukan cara-cara pendekatan yang lebih humanis, agar komitmen TNI dan POLRI untuk membantu pemerintah mencapai target swasembada pangan dapat tercapai.

TNI dan POLRI dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada stake holder terkait, mulai dari petani, penggilingan, pedagang hingga pengusaha.

Bicara dari hati ke hati, merupakan langkah tepat untuk bisa menggugah nurani mereka agar lebih mengedepankan rasa nasionalismenya.

Petani, penggilingan, pedagang hingga pengusaha beras harus diberi pemahaman akan pentingnya memiliki rasa tanggung jawab dan cinta tanah air.

Salah satu bentuk nyata penerapan rasa nasionalisme yang dapat diterapkan oleh petani dan penggilingan adalah dengan penjualan gabah atau beras ke gudang BULOG.

Dengan terpenuhinya gudang BULOG dengan beras petani dalam negeri tentu pemerintah dan masyarakat akan merasa aman, karena stok beras yang ada sudah mencukupi untuk beberapa bulan ke depan.

Selain itu, pedagang dan pengusaha beras juga tidak boleh melakukan kecurangan berupa penimbunan dan mengambil marjin yang begitu besar. Karena ini, semua akan menyusahkan rakyat, sesama anak bangsa karena membeli dengan harga tinggi.

Rasa nasionalisme memang harus ditumbuhkan oleh petani dan pedagang ditengah situasi ekonomi negeri ini yang sedang mengalami kelesuan. Petani harus memikirkan dampak ke depannya jika mereka tidak menjual gabah dan berasnya ke gudang BULOG.

Begitupula jika pedagang mengambil untung terlalu tinggi, hingga menyebabkan harga beras meroket. Impor adalah sesuatu yang hampir pasti dilakukan sebagai solusi jangka pendek jika target pengadaan gabah beras oleh BULOG tidak tercapai. Impor beras akan berdampak luas terhadap perekonomian dan ongkos politiknya tentu akan lebih mahal.

Beras impor yang lebih murah akan membanjiri pasar-pasar di Indonesia. Sudah bisa kita tebak, konsumen pasti lebih suka memilih beras impor yang lebih bagus penampakannya, lebih bersih, sedikit butir patah dan yang pasti harganya lebih murah jika dibandingkan dengan beras dalam negeri.

Dampak yang sangat fatal dari kebijakan ini tentu akan terpulang ke para petani dalam negeri. Petani akan malas menanam padi jika mengingat konsumen lebih suka membeli beras produksi luar.

Dengan ongkos usaha tani padi yang besar, belum pupuk yang mahal ditambah lagi banyak bibit yang palsu, ini semua akan semakin membuat petani semakin malas menanam.

Dampak luasnya sudah bisa kita tebak, tiap tahunnya kita akan ketergantungan akan impor beras dari negara lain.

Jika mengingat banyaknya bantuan yang telah diberikan pemerintah selama ini, sebenarnya target 2,5 juta ton beras dapat tercapai.

Perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap pertanian di negeri ini, seharusnya juga disadari oleh petani, penggilingan, pedagang dan pengusaha.

Banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah seperti pembangunan irigasi, pemberian bibit gratis, pupuk bersubsidi, alat mekanisasi pertanian, pendampingan serta penyuluhan seharusnya juga mereka pikirkan.

Bantuan besar yang telah dilakukan pemerintah berpuluh-puluh tahun dampaknya sudah banyak mensejahterakan pelaku pertanian tanah air.

Cara-cara yang humanis diatas, dengan memberikan pemahaman menyeluruh tentang nasionalisme merupakan langkah tepat yang dapat diambil TNI dan POLRI jika dibandingkan dengan bentuk pemaksaan dan pelarangan.

Oleh karena itu, alangkah indahnya jika semua pelaku perberasan tanah air memahami dan menyadari akan pentingnya mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentigan pribadi atau golongan.

Artikel by Julkhaidar Romadhon, Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *