Momentum Merombak BULOG

Tugasnya tidak hanya menjaga ketersediaan pangan, tapi juga harus mengamankan harga di tingkat produsen dan konsumen.

Bidang usaha tak hanya logistik, tapi juga diperluas ke produksi, perdagangan dan jasa, serta industri berbasis pangan. Ada juga tugas-tugas ad hoc.

Meskipun demikian, kinerja Bulog belum begitu menggembirakan. Keuntungan korporasi bisa dipertahankan, bahkan naik selama kepemimpinan Djarot Kusumayakti.

Namun, selama bertahun-tahun target penyerapan beras tidak tercapai. Stabilisasi harga pangan juga tidak optimal dilakukan. Ini terjadi karena sejumlah hal.

Pertama, atasan Bulog terlalu banyak: 9 kementerian/lembaga. Akibatnya, proses pengambilan keputusan korporasi lambat. Bulog terkesan tidak responsif terhadap masalah dan perubahan.

Kedua, dukungan pendanaan kurang optimal. Saat ini Bulog beroperasi memakai kredit komersial. Padahal, merujuk UU No 18/2012 tentang Pangan, tugas-tugas sosial yang diemban Bulog saat ini ialah tugas pemerintah.

Ketika tugas itu diserahkan ke Bulog, segala konsekuensi yang timbul dari tugas sosial harus ditanggung pemerintah, termasuk dana. Dana komersial membuat Bulog kurang optimal dalam bekerja.

Ketiga, menggabungkan tugas sosial dan tugas komersial. Sebagai Perum, tugas utama direksi Bulog ialah mencari laba sehingga bisa menyetorkan keuntungan pada negara.

Di sisi lain, tugas pelayanan publik (public service obligation/PSO) potensial membuat Bulog merugi, bahkan rugi besar.

Jika merugi, direksi bisa dipecat setiap saat karena dianggap tidak perform. Tidak peduli dia merugi karena tugas PSO atau bukan.

Menggabungkan dua fungsi Bulog, antara tujuan memupuk laba dan fungsi sosial, akan menimbulkan komplikasi dan konflik kepentingan.

Kedua tujuan itu sulit bersatu karena fungsi sosial kebijakan sering kali bersifat sekunder. Karena sifatnya sekunder, misi kebijakan yang bersifat sosial, seperti menstabilkan harga gabah/beras, menyalurkan subsidi, menyerap beras/gabah petani dan menjaga stok pangan nasional, sering kali jadi kambing hitam.

Jika tidak ingin masalah-masalah ini terus berulang, perlu dicari solusi.

Pertama, mendesain ulang kelamin Bulog. Bulog dipilah dua: BUMN yang bergerak di jasa logistik dan institusi yang berfungsi sebagai lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) murni yang dibiayai APBN.

Lembaga pertama murni mencari laba, sedangkan yang kedua bertugas menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan.

Kedua, Bulog LPNK langsung di bawah presiden agar proses pengambilan keputusan sederhana.

Ketiga, membentuk badan pangan, seperti amanat Pasal 126-129 UU Pangan No 18/2012. Badan pangan inilah yang merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengarahkan semua pembangunan pangan.

Bulog bisa jadi tangan kanan lembaga ini untuk menangani tugas pengadaan, pengelolaan stok/cadangan, dan stabilisasi harga.

Penulis: Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*