Operator BPN Diminta Fokus Jalankan Fungsi Pelayanan

Legislator minta lembaga operator bertransformasi maksimal di bawah naungan Badan Pangan Nasional atau BPN. Transformasi diarahkan agar persoalan pangan nasional tidak menjadi makin semrawut.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menekankan, Perpres 66/2021 tentang BPN mesti diikuti dengan langkah transformasi lembaga operatornya. Yakni, menjalankan fungsi secara optimal tanpa melibatkan kepentingan mencari keuntungan.

“Jadi ketika menjadi operator BPN, mestinya Bulog menjadi lembaga seperti sebelum menjadi Perum di bawah BUMN,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Selasa (31/8).

Saat ini, jelasnya, Bulog memiliki dualisme fungsi yang menyatu dalam satu lembaga, yakni Kewajiban Pelayanan kepada Publik (public service obligation/PSO) dan mencari keuntungan.

Jika demikian, persoalannya akan mirip dengan yang terjadi pada program Pupuk Subsidi. PT PI, selain berproduksi pupuk untuk mencari keuntungan, juga berproduksi pupuk subsidi yang berasal dari APBN.

“Akibatnya, berbagai persoalan yang ada, hingga kini tak pernah ada solusinya,” tutur Akmal.

Lantas, legislator Sulawesi Selatan II ini mempertanyakan, kemungkinan Bulog menentukan pilihan. Antara fokus menjadi badan pencari untung atau badan yang menjadi tangan pemerintah untuk melaksanakan PSO.

Sebaiknya pun, Andri menyarankan, fungsi pencari keuntungan diserahkan pada holding pangan di bawah RNI. Di mana mereka melalui BUMN yang lain dapat melakukan fokus kerja bisnis pangan milik pemerintah.

“(Karena) selama Bulog masih dualisme menjalankan amanat kerjanya, saya yakin, persoalan pangan untuk melayani masyarakat akan terbentur kepentingan yang tidak akan pernah selesai,” katanya.

Secara skema, terang Akmal, keberadaan BPN akan mengubah skema penugasan kepada Perum Bulog menjadi satu arah, tanpa melibatkan banyak instansi pemerintah. Kendati, dirinya menyoroti posisi Bulog yang masih berkoordinasi dengan BUMN, potensi dapat bersoal pada kemudian hari.

Karena itu, dirinya harap, pengendalian jenis pangan mulai dari distribusi hingga tata niaganya dapat berjalan lancar di masa depan. Utamanya pada sembilan jenis pangan yang menjadi tugas-fungsi BPN seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

“Terpenting, setelah adanya BPN, jangan ada lagi polemik impor yang nanti membuat petani bergejolak. Selama petani terakomodasi dan ternyata masih ada kekurangan, saya kira impor bukan hal tabu,” pungkasnya.

Optimalkan Sinergi 

Terpisah, anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan, pada perpres terkait BPN disampaikan, penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional diputuskan oleh Kepala BPN.

Oleh sebab itu, fraksinya meminta agar Perum Bulog dapat bersinergi dengan BPN. Adapun salah satu persiapan perseroan dalam pelaksanaan tugas BPN adalah kolaborasi dengan pasar domestik pada pangan pokok tertentu.

“Kami meminta Perum Bulog juga dapat berkolaborasi dengan petani melalui sistem kemitraan, sehingga petani mendapatkan kepastian pasar. Bila dimungkinkan, Perum Bulog juga memberikan pendampingan mulai dari produksi sampai pasca panennya,” jelas Dwita, Senin (30/8).

Dirinya juga menyadur dalam beleid yang sama bahwa BPN juga memiliki kewenangan penetapan harga pembelian. Pihaknya meminta agar ke depan tidak lagi menggunakan harga pembelian pemerintah.

“Namun, menggunakan harga dasar sesuai dengan UU 2/2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Di mana pada pasal 63 ayat 1 menyebut, pemerintah pusat menetapkan harga dasar budidaya pertanian strategis nasional,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga meminta agar Bulog terus memperbaiki tata kelola dan teknisnya, dalam melakukan penyimpanan, perawatan stok, serta distribusi penyebaran stok ke seluruh wilayah Indonesia.

Bulog juga diminta untuk mampu menjaga kualitas mutu penyimpanan beras, dan memperbaiki penataan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu mengantisipasi penyimpangan produksi beras agar stoknya tidak menumpuk, yang justru menambah biaya perawatan penyimpanan.

“Fraksi Partai Gerindra juga menyarankan agar Bulog lebih berperan aktif. (Dengan) mengusulkan membentuk lembaga dan struktur organisasi dari APBN 2022 yang belum dianggarkan. Kami juga mendorong agar memperkuat sinergitas dengan Badan Pangan Nasional,” pungkasnya.

Sumber : https://www.validnews.id/ekonomi/operator-bpn-diminta-fokus-jalankan-fungsi-pelayanan