BPNT kartu keluarga sejahtera bulog

Penyaluran BPNT Dinilai Belum Optimal

Posted on

Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) selama Januari-Juni 2017 tercatat masih menghadapi kendala yang membuat penyaluran subsidi ini tidak berjalan mulus, sehingga membutuhkan perbaikan.

Beberapa kendala yang ditemui dilapangan seperti akurasi data yang masih bermasalah dan kesiapan infrastruktur pendukung. Meski demikian, penyaluran dinilai baik oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hal ini disebabkan produk yang selama ini diterima KPM merupakan produk yang berasal dari Perum Bulog.

Hal ini berdasarkan riset Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) terhadap 36 e-warong dan 180 KPM di Menteng, Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung, pada 16 Juni – 23 Juni 2017.

Ketua Pataka Yeka Hendra Fatika menjelaskan, riset menunjukkan bantuan masih belum tepat sasaran, masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai KPM, padahal layak. Selain itu belum ada mekanisme penyaluran bagi KPM sudah pindah alamat dan meninggal.

Baca Juga : BPNT, Program yang Layak Dikaji Ulang

Selama penyaluran tersebut, petugas bank mendampingi E-Warong dalam melakukan transaksi. Masih banyak pelaksana E-Warong yang belum memahami bagaimana caranya menggunakan mesin EDC.

Menurut Yeka, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan kepada pengelola E-Warong belum berjalan dengan baik, sehingga penyaluran KPM sangat tergantung pada kehadiran petugas dari Bank.

Selain itu, bantuan yang dalam transaksinya menggunakan sistem elektronik, tetapi masih terkendala saldo rekening kosong, PIN terblok, mesin EDC rusak, gangguan sinyal, dan kartu ganda untuk satu KPM. Tahun ini penyaluran BPNT baru di 44 Kota.

“Di kota-kota saja masih terjadi hal seperti ini, bagaimana nanti kalau diperluas ke luar wilayah perkotaan?, “ ujar Yeka.

Kepala Sub Direktorat Bantuan Stimulan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial Etty Rahmiati mengatakan, tahun depan rencananya BNPT akan diperluas ke 54 kota lainnya, sehingga total pada 2018 akan ada 98 kota yang ditargetkan menerima BPNT.

Dengan demikian, dari total masyarakat yang menerima subsidi sebesar 1.286.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun ini, bertambah 438.975 KPM di tahun depan menjadi 1.725.069 KPM.

“Tahun 2018 akan bertambah 54 kota, jadi total 98 kota di 2018. Total KPMnya 1.725.069 penerima,” ungkap Etty.

Menurut Vivi Yulaswati, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas, bantuan pangan yang diterima KPM tidak hanya meliputi beras dan gula saja, akan tetapi meliputi pangan bernutrisi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti telur dan susu. Pada intinya masyarakat bebas membeli produk pangan yang mereka butuhkan asalkan tidak melebihi besar bantuannya.

Akan tetapi, menurut Yeka, dilapangan tidaklah demikian, KPM tetap harus menerima produk yang tersedia, yaitu beras dan gula, dengan jumlah yang telah ditentukan.

Untuk bantuan sebesar 110.000 rupiah, KPM menerima beras sebanyak 10 kilogram dan gula sebanyak 2 kilogram. Yeka pun mempertanyakan, kenapa produk yang ada di E-Warong, semuanya merupakan produk yang berasal dari Perum Bulog.

Kepala Pokja Kebijakan Bantuan Sosial Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sri Kumastuti Rahayu mengatakan, BPNT merupakan transformasi dari bantuan beras Raskin dan Rastra yang penyalurannya melalui Bulog.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak hal baru bagi KPM maupun pendamping. Sehingga, kesalahan 15% dianggap wajar dan perlu segera diperbaiki. “Kami membuka layanan pengaduan, agar kendala bisa segera tertangani,” tuturnya.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, Pemerintah harus membenahi hilir seperti menyiapkan infrastruktur untuk mendukung penyaluran bantuan. Juga perlu membuka layanan pengaduan langsung sebagai langkah pengawasan program. Pihaknya pun mengingatkan pemerintah harus segera memperjelas posisi Bulog setelah BPNT berjalan.

Sepakat dengan itu, Anggota Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, pelaksanaan BPNT akan mengubah tugas Bulog dalam stabilisasi pasar.

“Ketika ada input, juga harus ada output. Jika Pemerintah tetap menugaskan Bulog melakukan penyerapan gabah petani ketika harga jatuh, jika tidak diperkuat dengan penyalurannya, maka Bulog akan mati,” katanya

Sumber berita http://www.beritasatu.com/ekonomi/444487-penyaluran-bpnt-dinilai-belum-optimal.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *