beras bulog

Peran BULOG Butuh Diperkuat

Posted on

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perheppi) Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah membuat aturan harga eceran tertinggi (HET) secara lengkap. Kebijakan HET yang tidak komprehensif akan memicu kebingungan semua pihak.

Bayu menilai, penetapan harga eceran beras akan memicu komoditas ini menjadi komponen barang yang harganya diatur pemeritah (administered price), sama seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Menurut Bayu, penegakan hukum otomatis harus dilakukan. Namun, di sisi lain, pelaku usaha beras juga terdiri atas pedagang tradisional skala kecil.

“Kurang lebih 1.000 pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Kalau harga ini tidak bisa diterapkan di pasar bagaimana? Ini tantangan sulit kalau aturan tidak jelas,” kata Bayu di Jakarta.

Bayu mengusulkan, kapasitas Perum BULOG sebagai BUMN perberasan harus ditingkatkan. Seperti Pertamina yang menguasai sektor perminyakan dan gas serta PLN yang memegang penuh penyediaan listrik. Hal ini perlu dipikirkan pemerintah agar HET yang sudah ditetapkan menjadi efektif.

“Jadi kapasitas BULOG jangan hanya 8 persen tapi 70 persen. Sama seperti Pertamina dan PLN,” ujarnya.

Direktur Pengadaan Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Tri Wahyudi Saleh mengatakan, siap menjalankan tugas pemerintah, khususnya menjaga ketahanan pangan.

Ia sepakat kapasitas BULOG harus terus ditingkatkan agar fungsi sebagai stabilisator harga dapat lebih maksimal.

“BULOG bisa saja seperti Pertamina dan PLN karena BULOG berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum),” ujar dia.

Namun, kata dia, tak hanya soal gudang penyimpanan, kondisi outlet beras perlu diperhatikan karena hingga kini belum banyak. Kapasitas dan jumlah outlet perlu ditambah agar penyaluran dari hasil serapan gabah dari petani dapat terjual.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ninuk Rahayuningrum mengatakan, sesuai instruksi Menteri Perdagangan, prioritas penerapan HET masih di tahap toko ritel modern.

“Di pasar (tradisional) belum dulu. Pak Menteri juga bilang biarkan dulu. Belum tahu sampai kapan (dibiarkan). Maksudnya dibiarkan, pengawasan satgas pangan belum sampai ke pasar. Namun, kita terus memantau.” kata Nunik.

Dia mengatakan, selama ini satgas pangan juga tidak banyak masuk pasar karena memahami kondisi perdagangan tradisional. Satgas pangan, kata dia, akan lebih cenderung memantau sektor perdagangan modern yang sudah pasti.

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Mulyadi Hendiawan mengimbau pengusaha beras jujur dan tidak memalsukan jenis beras.

“Perbedaan butir patah untuk membedakan jenis beras premium dan medium. Itulah yang bisa kita lakukan. Jadi kalau memproduksi beras medium, jangan mengaku premium,” kata Mulyadi.

Sumber berita http://www.harnas.co/2017/09/07/peran-bulog-butuh-diperkuat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *