menteri bumn

Percepat Penyaluran BPNT, Kementerian BUMN Tandatangani Kesepakatan Ini

Posted on

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menandatangan kesepakatan tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Kerja sama tersebut dilakukan bersama Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rini mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan saasaran BPNT.

“Kita berharap ini bisa mempercepat dan mengoptimalkan penyaluran BPNT kepada keluarga penerima manfaat,” kata Rini di Kementerian BUMN.

Dengan begitu, kata Rini, upaya untuk pemerataan ekonomi bisa lebih adil. Mempercepat penyaluran BPNT menuurtnya juga bisa merealisasikan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat tersebut.

Untuk itu, Rini memastikan akan mengkoordinasikan dan menetapkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Himbara ini akan menyalurkan BPNT baik di Badan Usaha Milik Desa maupun e-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan,” ujar Rini.

Rini menegaskan Kementerian BUMN akan mengkoordinasikan dan mendorong BUMN untukberperan dalam penyaluran BPNT.

Sebab, penyaluran BPNT dengan dukungan Himbara akan dilakukan melalui penggunaan kartu yang mmeiliki multifungsi.

“Kartu yang dimiliki sebagau e-wallet yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan, sekaligus berfungsi sebagai kartu tabungan,” ungkap Rini.

Rini memastikan keterlibatan Himbara dalam penyaluran BPNT akan mengirimkan langsung ke penerima manfaat.
Penerima manfaat nantinya dapat mencairkan bantuan tersebut melalui agen Himbara dan e-Warong yang dioperasikan oleh koperasi di bawah koordinasi Kemensos (http://www.republika.co.id/).

BUMDes Jadi Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai

Tiga kementerian menyepakati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah. Terutama untuk bantuan komoditas telur dan beras.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Sosial menargetkan, tak kurang dari 6.000 BUMDes siap menyalurkan BPNT.

Mendes-PDTT Eko Putro Sandjojo menuturkan, jumlah BUMDes yang sudah terbentuk sebanyak 22.000 unit.
Kendati demikian, belum semua bisa mendukung program dari tiga kementerian tersebut. Menurut dia, jumlah BUMDes yang siap menyalurkan BPNT akan terus bertambah pada 2018.

“BUMDes yang tidak memiliki sektor pertanian terutama padi untuk menyalutkan BPNT, berasnya akan disuplai dari Bulog,” ucap Eko setelah menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarni dan Sekjen Kementerian Pertanian Hari Priyono, di Kantor Kementerian BUMN.

Ia menuturkan, BUMDes dilibatkan dalam program BPNT karena Kemensos menargetkan jumlah penerima manfaat program tersebut bertambah menjadi sebanyak 10 juta keluar.

Saat ini, tanpa sokongan BUMDes, Kemensos sudah menyalurkan bantuan tersebut kepada 1,28 juta Keluarga Penermia Manfaat (KPM).

“Kedepan, subsidi-subsidi dari pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes,” kata Eko.

Rini Soemarno mendukung penuh Kemendes-PDTT dan Kemensos dalam menjalankan program kerjasama tersebut.

Ia berharap, bantuan non tunai dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan utama lainnya di luar beras dan telur.

“Dengan mitra BUMDes harapannya daerah di mana ada padi kemungkinan bisa kita langsung adakan penggilingan di sana sekaligus packaging.

Sehingga perputaran uang di sana terus meningkat. Mitra BUMDes nanti juga nanti akan dipikirkan untuk beternak telur, sehingga masyarakat bisa dapatkan telur di sana, tidak dari pusat. Sehingga perputaran uang terjadi di daerah, tidak di pusat,” ujarnya.

Jumlah Penerima Bansos Rastra

Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, BPNT bagian dari program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) yang tahun ini telah mensasar sebanyak 15,6 juta KPM.

Dari jumlah tersebut, terkonversi sebanyak 1,28 juta menjadi bantuan pangan. Menurut dia, penerima bantuan pangan tersebut pada Januari 2018 mendatang akan bertambah menjadi 10 juta KPM.

“Jadi kalau dulu subsidi, sekarang sudah jadi Bansos. Kalau subsidi penerima bantuan pangan harus membayar Rp 1.600 per kilogram. Untuk 15 kilogram harus membayar Rp24.000.

Tapi tahun depan mereka tidak lagi berkewajiban membayar karena telah menjadi Bansos. Itu yang 5,6 juta. Yang 10 juta terkonversi tahun depan berupa pangan menjadi beras dan telur,” terangnya.

Ia berharap, BUMDes dan Mitra BUMDes yang telah diinisiasi oleh Kemendes-PDTT dan Kementerian BUMN dapat menjadi terobosan dan memaksimalkan program tersebut.

Ia berharap, Kementerian Pertanian dapat membantu memberikan data-data terkait pusat produksi dan penggilingan beras untuk disalurkan sebagai bantuan pangan non tunai.

“Jadi kesepahaman ini bentuk kerja sama kementerian dan lembaga terkait untuk menyukseskan Bansos,” katanya.

Sumber berita http://www.pikiran-rakyat.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *