Polemik Beras BULOG

Polemik Beras dan Visi Kedaulatan Pangan

Posted on

Terlepas dari polemik beras PT IBU, sejatinya akar sengkarut persoalan perberasan di Tanah Air bisa dikatakan dari kebijakan pemerintah sendiri yang cenderung irasional. Paling tidak ada dua kebijakan strategis pemerintah di bidang tata niaga perberasan yang demikian.

Pertama, kebijakan mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah. Di dalam kebijakan tersebut di antaranya diatur mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG) dan beras. Untuk HPP GKP tercatat sebesar Rp 3.750,00/ kg, HPP GKG sebesar Rp 4.600,00/ kg dan HPP beras sebesar Rp 7.300,00/ kg.

Bagi petani, hitungan HPP dari pemerintah tersebut bisa dikatakan sama sekali tidak menarik. Sebagai gambaran, di awal panen raya tahun 2014 saja harga GKP sudah menembus Rp 4.700,00/ kg. Maka tentu, jika ada pelaku usaha yang memberikan tawaran harga lebih tinggi, petani jelas akan menjual gabah dan berasnya kepada pelaku usaha tersebut.

Di lain sisi, HPP yang ditetapkan dalam Inpres Nomor 5/2015 tersebut membuat Bulog menjadi tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing mendapatkan gabah maupun beras berkualitas dari para petani. Itulah mengapa, beras yang dimiliki oleh Bulog mempunyai kualitas yang cenderung buruk.

Celakanya lagi, terkait produksi gabah yang mendapat subsidi input dari pemerintah, tidak ada regulasi yang mengharuskan para petani untuk menjual hasil produksi gabahnya ke Bulog. Alhasil, sebagai badan usaha yang bertanggung jawab mengurusi kedaulatan pangan, sesungguhnya Bulog tidak mempunyai daya saing yang sepadan dengan para pelaku usaha di tata niaga beras nasional.

Baca Juga : Polemik Kedaulatan Pangan

Hal serupa termaktub pula dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27/M-DAG/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Untuk harga pembelian, baik GKP, GKG, dan beras mempunyai nilai yang sama dengan ketentuan Inpres Nomor 5/2015. Sementara, untuk harga acuan penjualan dipatok Rp 9.500,00/ kg.

Dalam konteks itu, selain berakibat pada rendahnya daya saing yang dimiliki, margin keuntungan yang diperoleh Bulog pun menjadi sedikit. Kulminasinya, Bulog menjadi tidak bisa berkembang, bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat akan “gulung tikar”. Itu berarti, visi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, terutama beras, tidak mustahil hanya akan menjadi sekedar mimpi belaka.

Berdaya Saing

One thought on “Polemik Beras dan Visi Kedaulatan Pangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *