Polemik Kedaulatan Pangan

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Adapun anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

Hal itu disampaikan Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017). Dikutip dari laman Kompas dengan judul INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK.

Kementerian Pertanian menanggapi rilis Indonesia Development of Economics and Finance (INDEF) pada 10 Juli 2017 tentang evaluasi kebijakan pangan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kasubag Data Sosial Ekonomi, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Anna Astrid menyebut INDEF sangat tidak objektif, tidak mengungkapkan secara gamblang Rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang merupakan tupoksi utama Kementan.

Selain itu, Kementan menyatakan bahwa analisis INDEF sangat dangkal dalam menganalisis data impor dan tidak cross check dari berbagai sumber. INDEF dinilai salah menafsirkan data impor beras. “INDEF sebagai lembaga riset yang kredible sebaiknya hati hati dalam menyampaikan kritik, mengungkapkan tendensi kebencian yang tidak berdasar akan menjadi masalah besar,” tutur Anna. Pernyataan ini dikutip dari laman Nusantara News dengan judul Kementan: INDEF Tidak Obyektif Kritisi Kebijakan Pangan Pemerintah.

Sebenarnya apa yang membuat pihak Kementan seperti kebakaran jenggot dan menuduh INDEF mengungkapkan tendensi kebencian yang tidak berdasar dan akan menjadi masalah besar,… ? lalu, apa sebenarnya lembaga INDEF tersebut, sehingga Kementan meragukan release yang dikeluarkannya ?

Apa itu INDEF.. ?

INDEF adalah lembaga penelitian dan studi kebijakan yang independent dan otonom. Didirikan pada tahun 1995, INDEF fokus pada masalah ekonomi dan keuangan. Artinya, lembaga ini sudah bertahan hingga dua dekade sampai sekarang. Semua pasti tidak asing lagi dengan nama-nama seperti, Prof. Didin S Damanhuri, Prof. Didik. J. Rachbini, Dr. Dradjat H. Wibowo, Dr Enny Sri Hartati, Faisal H. Basri, MA, Prof. Rina Oktaviani, Prof Ahmad Erani Yustika, Dr. Aviliani serta nama-nama besar lainnya.

Dari sisi pengetahuan dan analisis tidak perlu diragukan lagi. Gelar Profesor dan Doktor yang disandang merupakan gelar akademik tertinggi yang menunjukkan tingkat keilmiahannya. Artinya, mereka merelease sesuatu pasti berdasarkan cara-cara atau metodologi ilmiah yang berdasarkan data dan analisa.
Ini bisa dibuktikan dengan latar belakang peneliti INDEF yang menerbitkan jurnal ilmiah baik nasional maupun nternasional, menulis buku, makalah dan artikel di berbagai media massa. Bahkan ada yang sudah menulis sekitar 500 artikel yang telah diterbitkan di koran atau majalah nasional. Sehingga kurang tepat jika ada pihak yang menuduh INDEF dengan tuduhan analisisnya dangkal serta tidak berdasar.

Patut kita ketahui bersama, tidak mudah untuk menerbitkan sebuah jurnal ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional. Jurnal internasional yang terbit, itu menunjukkan bahwa tahapan-tahapan keahlian dan kematangan metodologi ilmiahnya sudah teruji.

Review dari para pakar berbagai universitas ternama di luar negeri itulah, yang menilai jurnal tersebut apakah ilmiah tidak ilmiah, plagiat atau palsu hingga berbobot dan tidak berbobot. Satu hal lagi yang harus kita tahu yaitu waktu penerbitannya yang panjang bahkan bisa sampai 1 tahun lebih.

Dari sisi pekerjaan, orang-orang yang tergabung di dalam lembaga INDEF tidak boleh dipandang sebelah mata. Ada yang bekerja sebagai tenaga ahli diberbagai lembaga pemerintah seperti Bappenas maupun lembaga internasional seperti ILO, UNAIDS, dan UNDP, tenaga ahli bidang Ekonomi Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI), peneliti Komite Ekonomi Nasional (KEN) serta Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), akademisi diberbagai Universitas ternama di tanah air, pengajar dan ekonom terkenal.

Menurut Direktur INDEF, Dr. Enny Sri Hartati dalam menyampaikan pendapat dan kritik khususnya kepada pemerintah sebagai penyelenggara Negara, INDEF selalu menyampaikan sesuatu secara objektif dari berbagai macam aspek. Sehingga hal itu yang membuat diskursus kebijakan publik menjadi sesuatu yang hidup dan membumi.

Artinya ketika bicara ekonomi tidak sekedar angka-angka. Tetapi bagaimana angka-angka itu mempunyai implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Sejak didirikan, INDEF bukan merupakan korporasi. INDEF adalah lembaga yang didedikasikan untuk memperjuangkan kepentingan publik. Enny Sri Hartati

Polemik Kedaulatan Pangan

Apa yang direlease INDEF sebenarnya diamini juga menurut Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin. Ia menilai anggaran negara yang digelontorkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) cukup besar.

Pada tahun 2017 ini Kementan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 23,90 triliun. Walaupun menurun 13,34 persen dibandingkan anggaran 2016 yang mencapai Rp 27,58 triliun, namun seharusnya kinerja sektor pertanian dan pangan tidak pernah mengalami perbaikan yang signifikan.

Pada tahun 2017 ini, untuk mengejar target swasembada beras, pemerintah yang dalam hal ini Kementan mengeluarkan sebuah terobosan “kontroversial” yaitu kebijakan penyerapan “Gabah Diluar Kualitas” atau yang lebih dikenal dengan singkatan “GDLK”. Presiden Jokowi meminta para menteri serta kepala lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan, supaya petani padi tidak mengalami kerugian.

Hal tersebut dilatarbelakangi akibat cuaca yang tidak bersahabat, dimana curah hujan tinggi, banjir yang melanda beberapa daerah sentra produksi padi. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan hasil panen padi menjadi tidak baik. Petani menjadi kesulitan untuk mengeringkan gabah mereka karena matahari tidak kunjung muncul. Kadar air gabah tinggi serta butir hampa maupun butir hijau tinggi dapat mengakibatkan harga anjlok.

Pandangan mengenai penyerapan gabah diluar kualitas datang dari pengamat kebijakan pertanian Husein Sawit (23 maret kompas, 2017). Dia mengatakan bahwa baik buruknya kualitas gabah ditentukan oleh dua faktor utama yaitu kadar air dan kemurnian gabah.
Kedua hal itu sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas beras, kalkulasi keuntungan dan atau kerugian pelaku usaha. Dalam situasi tersebut tidak tepat membandingkan gabah rusak dengan gabah yang sudah mempunyai standar sesuai HPP.

Namun, maksud yang baik ini jika tidak dilakukan sosialisasi serta pendampingan takut akan menjadi “kebablasan”. Jika dimaknai secara tersirat, hal ini bisa dilihat sebagai kegagalan Kementerian Pertanian dalam melakukan pembinaan serta pendidikan petani. Petani kedepannya akan menjadi manja dan berkurang motivasinya untuk meningkatkan kualitas hasil panen padi mereka.

Pengamat Ekonomi Politik Faisal Basri menilai bahwa program pemberian benih gratis, traktor gratis bagi petani merupakan tindakan yang salah. Ia mengatakan bahwa hal itu dapat mematikan dari sisi kewirausahaan.

Dimana nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti; usaha, kreativitas, inovasi, jujur, ulet serta pantang menyerah. Dengan diberikan secara gratis, akan membuat petani menjadi terlena dan dapat menjadi kebiasaan dengan tangan yang selalu ke bawah.

Sarana Produksi (saprodi) bantuan Kementan, selama 3 tahun terakhir sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Baik dari sisi manfaat, spesifikasi lokasi, hingga daya tahan infrastruktur (Dryer, RMU, hand tracktor, combine harvester dll) ataupun peralatan yang sudah digelontorkan kepada petani.

Bisa saja alat tersebut tidak bermanfaat sehingga menjadi besi tua, bisa saja alat tersebut tidak bisa digunakan karena tidak cocok digunakan pada wilayah tersebut dan bisa saja sudah digunakan namun baru 1-2 kali pakai sudah mengalami kerusakan.

Evaluasi holistik mutlak dilakukan jika mengingat hasil yang ditampakkan sampai sekarang belum kelihatan. Seharusnya jika bantuan-bantuan tersebut yang selama ini sudah digelontorkan dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka seharusnya kebijakan penyerapan gabah diluar kualitas tidak akan terjadi.

Andaikan dryer (pengering gabah) yang diberikan Kementan kepada seluruh Provinsi dengan menggunakan APBN berfungsi secara maksimal, maka petani pasti tidak akan kesulitan untuk mengeringkan gabahnya walaupun kadar airnya tinggi.

Andaikan juga RMU (mesin penggilingan) yang diberikan kepada petani berfungsi maksimal, maka petani tidak juga kesulitan untuk melakukan penggilingan gabah mereka dengan kualitas yang baik.
Andaikan juga Combine Harvester (mesin pemanen padi) berfungsi maksimal, maka petani juga akan cepat melakukan panen sehingga gabah mereka tidak terendam terlalu lama, terfermentasi hingga menguning jika digiling menjadi beras.

Sehingga wajar banyak pihak yang mempertanyakan kinerja Kementan 3 tahun terakhir, jika mengingat perbandingan dana kucuran dengan hasil tidak sebanding.

Seharusnya Kementan lebih bijaksana dalam menyikapi kritikan-kritikan tersebut. INDEF tidak mungkin merelease data serampangan serta tidak berdasar karena akan menjadi bumerang dan merusak kredibilitas lembaganya sendiri. Yang pasti orang-orang INDEF bukan orang politik yang ingin sekedar mencari popularitas semata.

Artikel by Julkhaidar Romadhon