kantor bulog jakarta

Pro Kontra Bulog Gandeng TNI/Polri dalam Distribusi Pangan

Posted on

Ini beras masalah perut masyarakat Indonesia. Jadi, harapan saya tidak ada yang mempermainkan perutnya masyarakat Indonesia. Ini kebutuhan pokok, suatu kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.”

Pernyataan itu dilontarkan Komjen (Purn) Polisi Budi Waseso usai dilantik sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog), di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 27 April 2018. Pria yang akrab disapa Buwas itu berjanji akan memberantas mafia pangan.

Buwas berharap dirinya dapat bekerja optimal menstabilkan ketersediaan dan harga pangan dengan mencegah para spekulan yang mengganggu stabilitas pasar. “[…] Kalau ada yang tidak tertib, kami bersihkan, kalau memang harus disingkirkan, kita singkirkan,” kata dia.

Salah satu cara yang dilakukan Buwas untuk merealisasikan tekadnya itu adalah menggandeng TNI dan Polri. “Bulog akan ngedrop beras-beras itu di Polsek, di Koramil, di sentra-sentra masyarakat sehingga tidak ada pembicaraan [spekulasi] dengan harga,” kata Buwas, di kawasan Monas Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengaku, pihaknya sudah membicarakan secara lisan dengan TNI dan Polri.

Kerja sama ini akan dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Bulog dan dua institusi itu. Tujuannya agar stabilitas harga beras di masyarakat dapat terjaga.

Melibatkan aparat penegak hukum dalam distribusi pangan dikhawatirkan akan memunculkan tindakan yang berlebihan kepada pelaku rantai pasok dari tingkat petani untuk sampai kepada konsumen.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengkritik rencana itu. Ia menyebut langkah pemerintah salah besar dalam menyikapi stabilitas harga dan keamanan pangan apabila melibatkan TNI dan Polri terlalu jauh, khususnya dalam distribusi rantai pasok pangan nasional.

Seharusnya, kata Henry, pelibatan aparat cukup dalam ranah penegakan hukum, seperti mengawasi, menindak, dan menyelidiki pelanggaran hukum.

Salah satu contohnya adalah menjaga pelabuhan atau jalur pantai logistik yang rawan penyelundupan bahan pangan, kemudian melakukan penyidikan terkait penimbunan bahan pangan nasional.

“Pihak kepolisian diarahkan untuk mengawasi kalau ada penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan yang berkaitan dengan pangan atau pertanian. Tapi, tidak menjadi aktor langsung dalam mengurus pertanian itu sendiri,” kata Henry kepada Tirto, Minggu (6/5/2018).

Hal senada diungkapkan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah. Menurut dia, jika Bulog menggandeng aparat kepolisian untuk menindak praktik pungli dalam distribusi pangan masih wajar. Akan tetapi, berlebihan bila pelibatan TNI dan Polri itu seperti yang diwacanakan Buwas.

“Bulog jaga harga dan cadangan pangan, pada prinsipnya. Kalau melibatkan hingga level TNI ini agak berbahaya, saya bayangkan begitu karena domainnya jadi beda, dan para aparat ini dalam rangka bukan penindakan,” kata dia.

Said khawatir dengan dilibatkannya para aparat negara tersebut akan muncul tindakan-tindakan berlebihan yang dikenakan kepada pelaku rantai pasok dari tingkat petani untuk sampai kepada konsumen.

“Nanti muncul tindakan-tindakan berlebihan tidak pada tempatnya. Menyamakan kasus distribusi pangan sama seperti kasus pidana biasa. Ini sangat rawan penyalahgunaan kewenangan. Ini perlu dicermati, takutnya yang jadi korban jatuhnya di teman-teman produsen juga,” kata dia.

Menurut Said, selama ini negara kurang hadir dalam tata kelola distribusi pangan nasional. Sehingga, masalah tata niaga pangan pun dikuasai oleh pasar, para tengkulak atau mafia pangan. Begitu pun petani justru bergantung dengan tengkulak.

“Hari ini karena negara kurang hadir, tengkulak itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari rantai distribusi pangan. Bulog selama ini tidak bisa memberikan harga yang cukup bersaing,” kata Said mengkritik.

Jika keberadaan tengkulak atau mafia pangan ini diberhentikan, kata Said, tapi tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas Bulog dalam tata niaga pangan dari hulu, seperti daya serap, daya tawar terhadap petani, maka yang ada semakin menjatuhkan kesejahteraan petani.

“Harusnya pemerintah menguatkan perannya tidak hanya menguatkan aparat. Tapi, bagaimana menguatkan peran dinas perdagangan, Bulog, dan sebagainya hingga level kecamatan. Itu yang harus dilakukan. Kalau bentar-bentar aparat, itu saya agak menyangsikan,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *