kasus beras maknyus dan ayam jago

SATGAS Pangan dan Dilema BULOG

Posted on

Masih ingatkah pertanyaan saya pada artikel berjudul “Belajar dari kasus beras PT IBU“. Bayangkan jika perusahaan sebesar PT IBU melakukan pembelian gabah diatas HPP (Harga Pembelian Pemerintah) yaitu RP 4.600. Lantas, kegiatan pembelian yang serupa dilakukan di 11 Provinsi sentra produksi padi, (menurut KPPU perusahaan sejenis ada di 11 Provinsi).

Terus bagaimana dengan nasib penyerapan beras pemerintah yang dalam hal ini BULOG hanya boleh membeli seharga Rp 3.700 sesuai HPP… ?

Nah, jika PT IBU merupakan contoh kasus beras dari pihak swasta, maka saya akan mengambil contoh kasus beras dari pihak pemerintah yang terjadi di BULOG Subdivre Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Dua kasus yang berbeda, namun secara tidak langsung masih mempunyai keterkaitan, dengan syarat kita mau berpikir atau menganalisa sedikit jauh.

Reproses beras oleh pihak BULOG di lahat dinilai Satgas Pangan sebuah tindakan pengoplosan, walaupun sudah dibantah oleh pihak BULOG karena memang sudah sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Sebuah “dilema” memang bagi BULOG sebagai pengawal kedaulatan pangan.

Pembentukan Satgas Pangan

Pembentukan Satgas Pangan
Foto by AntaraNews

Pada kasus BULOG Lahat, Satgas pangan diibaratkan seperti berburu di kebun binatang sendiri. Padahal menurut KPPU, para mafia atau kartel di luar sana sudah memasuki seluruh lini bisnis pangan di negeri ini. Sebuah langkah “mundur”. Kenapa bisa seperti itu.. ? semua orang pasti tahu, bahwa BULOG adalah bagian dari Tim Satgas Pangan itu sendiri.

Hampir setiap hari pegawai BULOG di seluruh Indonesia “mati-matian” melakukan Gerakan Stabilisasi Pangan (GSP) demi tercapainya stabilisasi harga. Mereka rela berpanas-panasan, basah kehujanan, bermandi keringat ditengah terik panas matahari menjual kebutuhan pokok sehari-hari, hanya untuk terciptanya situasi harga yang kondusif ditengah-tengah masyarakat.

Walaupun tidak disebutkan secara ekplisit oleh Presiden Jokowi pihak yang berjasa dalam menstabilkan harga, namun merekalah aktor dibalik layar yang sesungguhnya.

Lalu pertanyaannya, ketika BULOG melakukan operasi pasar ditengah harga pangan yang meroket kemana perusahaan-perusahaan sekelas PT IBU… ? apakah mereka juga turun ke jalan dengan menjual produk-produk premiumnya seharga produk medium… ? apakah mereka rela rugi sedikit untuk membantu rakyat miskin dengan mengeluarkan stock beras di gudangnya, lalu menjual dengan harga di bawah pasar ?

Apakah mereka turut prihatin serta merasa sedih dengan penderitaan rakyat karena merekalah yang telah membesarkan omzet perusahaannya ? atau apakah sebaliknya, justru melakukan penimbunan stock agar barang semakin meroket dan semakin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi… ?

Menurut Kapolri Jend. Tito Karnavian Satgas Pangan Mabes Polri di pimpin Irjen Pol Setyo Wasisto, didalamnya tergabung instansi-instansi terkait seperti Kementan, Kemendag, KPPU, BULOG, Bea Cukai dan Kemendagri. Pembentukan satgas pangan bertujuan untuk menstabilkan harga pangan menjelang bulan suci ramadhan dan lebaran 2017 (m.antaranews.com)

Koordinasi antar lembaga dan pembentukan satgas tersebut merupakan perwujudan dari perintah Presiden Jokowi yang meminta sejumlah menterinya agar menstabilkan harga sembako.

Selain melakukan pengawasan harga dan ketersediaan sembako, satgas ini juga bertugas melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan. Namun belakangan ini Satgas Pangan mendapat banyak sorotan setelah menggerebek pabrik beras PT IBU di Bekasi. Kritikan datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi.

Ia menilai ada yang perlu dibenahi dalam penjelasan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang dibentuk Polri, jangan sampai Satgas Pangan yang baik ini mengganggu dan menjadi moral hazard.

Menurutnya, Satgas Pangan untuk pengawasan, stabilisasi harga dan pasokan, jangan jadi sumber masalah baru soal ketidakpastian. Ia juga mengkhawatirkan sepak terjang satgas pangan malah membuat pengusaha dan petani sektor pertanian ketar-ketir (m.inilah.com).

Kebijakan Gabah Di Luar Kualitas dan Sergap TNI

serap gabah beras petani bulog

Pasti orang banyak bertanya, bingung serta tidak mengerti apa kaitannya kasus beras BULOG di Lahat dengan Kasus Beras di Bekasi oleh PT IBU… ?

Saya disini tidak mencoba untuk memihak pihak manapun, tetapi argumentasi yang saya lontarkan akan berusaha netral dengan berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap, sehingga membentuk sebuah cerita utuh.

Wajar jika saya berargumentasi karena basic saya memang dari Pertanian, tapi bagaimana dengan satgas pangan apakah mereka sarjana pertanian…? tentu karena mereka penegak hukum, sudah pasti latar belakang pendidikannya kebanyakan dari hukum dan sudah dapat dipastikan juga mereka melihat permasalahan dari sisi hukumnya.

Apakah kita masih ingat pernyataan Mentan Amran Sulaiman beberapa waktu lalu di media-media ternama, yang mengatakan “bahwa selama bukan pasir, Gabah petani harus dibeli BULOG” kalau tidak ingat, baca linknya di http://regional.kompas.com/read/2016/04/01/18132411/Menteri.Amran.Selama.Bukan.Pasir.Gabah.Petani.Harus.Dibeli.BULOG.

Artinya apa, tidak ada alasan bagi BULOG untuk menolak hasil gabah petani yang merupakan hasil jerih payah mereka dengan kualitas gabah apapun.

Pertanyaannya sekarang… ? apakah gabah yang dihasilkan oleh petani kita kualitasnya baik semua seperti petani Thailand dan Vietnam… ?

Kalau jawabannya baik, lalu mengapa ada kebijakan dari pemerintah yang memerintahkan BULOG untuk menyerap gabah di luar kualitas atau gabah diluar standar. Ya karena tidak lain dan tidak bukan, gabah petani kita kualitasnya ada yang jelek dan rentan sekali terhadap gangguan iklim.

Kasus di lapangan yang bisa ditemui seperti; gabah basah yang menyebabkan kadar air tinggi, gabah rusak akibat terendam hingga terfermentasi yang disebabkan tingginya intensitas hujan.

Kalau gabah seperti kondisi diatas, basah dan terfermentasi, pertanyaan besar saya adalah dimanakah peran para penggilingan swasta raksasa seperti PT IBU dan teman-temannya yang notabene sudah menguasai di 11 provinsi sentra produksi padi… ?

Apakah mereka tetap mau membeli gabah tersebut dengan harga tinggi diatas HPP seharga Rp 4.600.. ? yang tambah anehnya lagi, justru banyak pihak yang mendukung dan membela bahkan menyuruh presiden agar diberi penghargaan oleh pemerintah karena inovasinya… ?

Andaikata perusahaan tersebut tetap mau membeli gabah rusak dari petani senilai Rp 4.600, berarti benar sekali pendapat para pakar yang berpendapat bahwa petani kita benar-benar sejahtera.

Pasti keadaan ini akan sejalan dengan pemberitaan-pemberitaan di media nasional. Tidak akan ada lagi pemberitaan-pemberitaan negatif yang keluar di media yang menyatakan petani menjerit, melarat, bertambah miskin karena harga gabah dan berasnya anjlok.

Ini artinya pula, pemerintah bisa menghemat uang negara atau APBN. Pemerintah kita tidak perlu repot-repot lagi memberikan asuransi pertanian jika mereka gagal panen yang berdampak pada gabah dan berasnya berkualitas jelek.

Tidak perlu lagi ada subsidi input dari pemerintah kepada petani senilai 39 Triliun tentu hal ini sudah pasti akan menghemat anggaran dan keuangan negara.

Tetapi justru fakta yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika tejadi fuso atau gagal panen yang mengakibatkan gabah dan beras mereka bermutu jelek/rendah pasti petani menjerit karena tidak ada yang membeli. Dalam kondisi seperti inilah pemerintah menugaskan BULOG untuk menyerap hasil gabah petani tersebut.

Mengapa pemerintah tidak menugaskan perusahaan perusahaan swasta seperti PT IBU yang notabene memiliki peralatan modern serta didukung infrastruktur yang lengkap untuk membelinya. Toh logikanya mereka pasti tidak akan kesulitan untuk mengeringkan gabah yang memiliki kadar air tinggi. Mereka juga tidak akan kesulitan dengan gabah yang jelek sekalipun untuk menghasilkan beras bermutu tinggi.

Jawabannya tentu, perusahaan-perusahaan itu sebelum melakukan pembelian akan melakukan sortasi terlebih dahulu atau pilih-pilih. Mereka akan menghargai mahal untuk gabah yang kualitas baik, murah untuk kualitas gabah jelek. Maka berlakulah istilah pasar ” ada rupa ada harga”.

Nah, pada titik inilah biasanya petani pasti menjerit, harga gabah dengan kualitas jelek pasti dibeli oleh perusahaan tersebut dengan harga murah jauh dibawah HPP. Jeritan mereka inilah yang biasanya terdengar di media-media nasional yang mengatakan pemerintah tidak peduli dengan nasib mereka.

Lalu pertanyaannya sekarang, kemana harga gabah atau beras yang bermutu rendah milik petani kalau tidak dibeli oleh pihak swasta..?

Apakah mereka buang ke laut..? Ataukah mereka biarkan saja biar dimakan burung…?

One thought on “SATGAS Pangan dan Dilema BULOG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *