Serapan BULOG Kecil Jadi Alasan Pemerintah Tambah Impor Beras 500.000 Ton

Pemerintah Jokowi-JK kembali menerbitkan izin impor beras tahap kedua sebesar 500.000 ton. Adanya tambahan tersebut membuat jumlah beras impor masuk ke dalam negeri hingga pertengahan tahun sebanyak 1 juta ton. Setelah sebelumnya pada Februari lalu pemerintah telah melakukan impor beras sebesar 500.000 ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menjelaskan alasan pemerintah menambahkan kembali kuota beras impor. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harga beras yang masih di atas target.

“Harga masih di atas. Serapan Bulog kecil. Kenapa serapan Bulog kecil, karena petani mungkin menjualnya tidak ke Bulog karena Bulog dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah),” ujar Oke di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/5).

Oke menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menaikkan HPP hingga 20 persen. Namun kenyataannya, langkah ini masih kurang menarik jika dibandingkan dengan harga pembelian di luar Bulog.

“Dengan HPP dikenakan 10 persen saja masih enggak bisa nyerap karena keluar. Dinaikkan jadi 20 persen juga enggak bisa nyerap karena harga gabah tinggi. Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang. Gampang logikanya,” jelas Oke.

Untuk itu, Oke menambahkan, pemerintah tidak mungkin lagi menaikkan HPP. Sebab, jika dinaikkan melebihi 20 persen maka Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada konsumen harus dinaikkan. “Kalau HPP naik lagi nanti mempengaruhi HET. Berarti saya harus naikin HET,” tandasnya.

Berita sebelumnya menyebutkan bahwa Pemerintah klaim impor 500.000 ton beras jilid II tak akan ganggu produksi petani.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan izin impor beras sesi kedua pada tahun ini, kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) sebanyak 500.000 ton. Izin impor kedua tersebut diberikan dalam rangka stabilisasi harga beras di pasar.

“Jangan tanya (dapat menjaga pasokan beras) berapa lama, kita lihat harga sudah turun belum. Artinya yang medium itu masih Rp 10.500, padahal HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 9.450,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/5).

Dia pun menegaskan kedatangan 500.000 ton beras impor jilid II tersebut, tidak akan mengganggu produksi beras dalam negeri dari panen raya. “Panen itu September-Oktober. Kemarin (impor 500 ribu ton beras yang pertama) ini waktu datang bulan April tidak ada apa-apa,” jelas mantan Gubernur BI ini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*