Stok Beras Pemerintah Berkurang, Kementan Tak Ingin Salahkan BULOG

bkp kementan agung

Kementerian Pertanian menyadari ada masalah internal di tubuh pemerintah, sehingga berimbas pada kebijakan impor beras pada akhir tahun 2017. Sebab, selama ini pemerintah justru mampu menyuplai kebutuhan pokok kepada negara-negara lain.

“Saya heran kenapa di akhir justru cadangan kita kurang, ini pasti ada suatu masalah di sela awal hingga akhir tahun. Nah setelah kita pelajari, saat itu memang target yang diberikan kepada Bulog selaku operator adalah 3,2 juta ton, tapi tercapainya hanya 2,1 ton,” ujar Agung Hendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI, saat diskusi bersama Forum Monitor, Rabu (21/3) lalu.

Kendati target melesat, namun Kementan tak ingin buru-buru menyalahkan pihak lain termasuk Perum Bulog. “Kita tidak menyalahkan, tidak bisa saling menyalahkan,” tambahnya lagi.

Mengenai kebijakan impor beras, Agung menjelaskan duduk masalah bermula dari perubahan Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dengan mengurangi volume. Imbasnya, lanjut dia, Bulog kemudian menghentikan kegiatan penyerapan sehingga menyebabkan cadangan beras pemerintah berkurang.

“Ini kemudian yang menyebabkan minimnya cadangan (beras) pemerintah. Maka kemudian di akhir tahun stok kita kurang dari 1 juta ton. Ini bahaya,” tandas Agung.

Berkurangnya stok beras pemerintah, kata Agung, akhirnya berujung pada langkah-langkah penyelamatan termasuk kebijakan impor.

BKP Kementan Minta Pengusaha Penggilingan Padi Komitmen Isi Cadangan Beras Nasional

Untuk mengisi dan memperkuat cadangan beras pemerintah, pengusaha penggilingan padi di Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjual sebagian berasnya kepada Bulog.

“Cadangan beras pemerintah sangat penting, untuk ketahanan pangan nasional. Karena itu, saya minta pengusaha penggilingan padi berkomitmen mau menjual sebagian berasnya kepada Bulog untuk mengisi cadangan beras pemerintah,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, ketika menginisiasi kontrak penjualan beras oleh 3 pengusaha penggilingan padi dengan Divre Bulog Sumatera Selatan, Sabtu (24/3).

Cadangan beras pemerintah sangat penting untuk stabilitasi harga, operasi pasar manakala harga beras naik, maupun untuk bantuan pangan kepada masyarakat yang terkena bencana dan lainnya.

Ketiga perusahaan penggiligan padi yang dikunjungi adalah : PT. Rusna Jaya Putra Pangan, PT. Buyung Poetra pangan, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir dan PT. Karya Jaya Mandiri di Kota Palembang.

Selain mengunjungi ketiga perusahaan penggilingan, Agung juga mengunjungi gudang beras dan gula putih milik Divre Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*