Tantangan dan Dilema Pengadaan BULOG

Posted on

Ia menambahkan bahwa ketidak akuratan data inilah yang mendasari BPS menggunakan metode baru yang bernama kerangka sampel area untuk meramal luas panen.

Dengan menggunakan metode dan teknologi terkini, data produksi beras lebih akurat.

Ketiga sorotan diatas juga diperkuat dengan pernyataan Kepala BPS, Suharyanto. Ia menilai bahwa ketersediaan pangan yang tercatat dalam data statistik harus sesuai atau mencerminkan kondisi di lapangan.

Hal ini dilakukan agar BULOG tidak selalu jadi sasaran kesalahan lagi. Ia menambahkan, selama ini BULOG kerap menjadi sasaran kesalahan dalam hal produksi beras.

“Orang kan sering bilang produksi beras melimpah tapi kok BULOG tidak bisa menyerap. Padahal pas kami cek di lapangan, memang barangnya tidak ada”.

Oleh sebab itulah, ia melanjutkan bahwa BULOG dan BPS menandatangani kesepahaman tentang data dan informasi  statistik pangan di Jakarta.

Dengan  adanya nota kesepahaman ini, ia berharap kedua lembaga milik pemerintah ini berharap tidak ada lagi data yang keliru mengenai produksi beras.

Pernyataan kedua adalah petani ridho menjual beras ke BULOG sesuai dengan standar kualitas pemerintah. Artinya disini adalah jual beli terjadi jika ada kesepakatan antara dua pihak.

Ada pihak yang menawarkan dan ada pihak yang membeli. Walaupun produksinya banyak dan harganya rendah kalau petani tidak mau menjual, pemerintah juga tidak bisa memaksa.

Apalagi jika harga gabah beras petani lebih tinggi dibeli pedagang dibandingkan dengan harga yang dibeli pemerintah.

Keadaan itulah yang terjadi sekarang ini. Dimana sering kita dengar kabar pemaksaan dari aparat agar petani jangan menjual ke luar daerah, namun harus menjual ke BULOG setempat.

Pada titik ini, ada pemahaman yang sedikit keliru tentang tataniaga perberasan dan salah mentafsirkan makna pembelian dengan harga pemerintah.

Jika beras dilarang untuk diperdagangkan keluar daerah, maka harga beras di daerah tersebut akan anjlok. Sebaliknya harga beras di daerah tujuan yang defisit akan mengalami kenaikan harga tinggi.

Kedua duanya tentu sangat merugikan, baik petani maupun masyarakat dan dapat menimbulkan persoalan ekonomi yang baru bagi negara seperti terjadinya inflasi.

Permasalahan selanjutnya soal harga pembelian pemerintah. Dalam Inpres No 5/2015 yang mengatur tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP), BULOG diberi tugas untuk melakukan pengadaan gabah dan beras.

Harga beli  dan kualitas sudah ditentukan. HPP untuk gabah kering panen sebesar Rp 3.700 per kg sementara harga beras Rp 7.300 per kg dengan kriteria yang telah ditentukan.

Namun ketika harga gabah melebihi HPP dan fleksibilitas 20 persen, maka dalam konteks menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pemerintah dalam hal ini BULOG dianggap berhasil.

Mengapa? ya, karena filosofi HPP adalah sebagai pengaman harga agar harga ditingkat petani tidak anjlok dan mengalami kemiskinan.

Ketika harga mereka sudah diatas HPP berarti tidak ada petani yang rugi dan kesejahteraan dipastikan meningkat. Sehingga salah besar jika pemerintah tetap memaksakan petani harus menjual gabah berasnya sesuai HPP.

Selain itu, dalam Inpres juga mensyaratkan kualitas beras yang harus diserap oleh BULOG. Kasus harga jatuh dibawah HPP yang banyak terdengar di pemberitaan, sebenarnya banyak terkait dengan kualitas.

Gabah yang terfermentasi atau busuk serta beras dengan kadar air tinggi dan banyak menir jelas sangat bertentangan dengan syarat yang diberlakukan di Inpres.

Sehingga wajar jika BULOG melakukan seleksi ketat dan menolak menerima jika bertentangan dengan syarat yang telah ditentukan.

BULOG merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan melakukan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Dalam tugas menjaga ketahanan pangan, posisi BULOG hanya sebagai operator dan seluruh regulasi ada di kementerian terkait. Dalam melakukan pembelian gabah beras petani, BULOG  menggunakan pinjaman Bank bukan dari APBN.

Dimana BULOG harus menanggung bunga lebih dari satu triliun rupiah setahun. Semuanya dilakukan secara transparan karena akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pernyataan ketiga adalah kesiapan BULOG untuk membeli. Semenjak BULOG didirikan, tugas utamanya adalah menyerap gabah dan beras petani.

Artinya, sudah setengah abad atau 50 tahun tugas tersebut sudah diemban oleh pegawainya. Artinya pula, tidak ada lembaga lain di negeri ini yang lebih berkompeten untuk urusan penyerapan gabah beras petani.

Disini juga tersirat bahwa pegawai BULOG tidak perlu diajari lagi bagaimana cara melakukannya. Dalam situasi seperti itu, tim satuan tugas dari BULOG dipastikan langsung menjemput bola ke lapangan dengan mendatangi persawahan petani dan gudang penggilingan.

Jikalau kondisinya normal dalam hal ini produksi memang tersedia, maka pegawai BULOG tidak akan mengalami kesulitan. Bukti otentik dan sejarah menunjukkan bahwa BULOG pernah melakukan pengadaan sebanyak 4 juta ton beras.

Dimana pada saat itu, harga beras diluar negeri lebih mahal ketimbang dalam negeri serta dibarengi dengan krisis ekonomi global yang melanda dunia.

Selain itu, kesiapan Perum BULOG membeli gabah beras petani bisa terlihat dari dukungan gudang penampungan. Sampai saat ini BULOG satu satunya lembaga yang memiliki gudang diseluruh Indonesia dengan kapasitas hampir 4 juta ton dan tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian panjang diatas, ternyata tugas penyerapan gabah beras petani begitu berat dan memang harus dilakukan oleh ahlinya.

Bisa dipastikan lembaga lain tidak akan sanggup melakukannya.  Tinggi rendahnya serapan gabah beras petani sangat dipengaruhi oleh banyak faktor di lapangan.

Sehingga, tidak tepat jika banyak pihak selama ini mengatakan bahwa pegawai BULOG pasif dan malas untuk menyerap gabah beras petani di lapangan pada praktiknya.

Namun sebagai operator, BULOG dipastikan selalu siap untuk menjaga ketersediaan pangan dengan melakukan pembelian gabah beras petani sesuai dengan penugasan pemerintah.

Julkhaidar Romadhon, Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *