Ahlan wa sahlan ‘Nakhoda’ baru BULOG

Sejak diterimanya Surat KeputusanPemerintah tentang pemberhentian Djarot Kusumayakti  sebagai Dirut BULOG pada tanggal 27 Apr 2018 sebelumnya sempat tertunda, maka BUWAS resmi menjadi Dirut BULOG yg baru.

Publik mafhum bahwa beliau adalah mantan Kepala BNN yg sepak terjangnya sangat ditakuti oleh Mafia atau Gembong Narkoba.

Publik masih bertanya-tanya apa kompetensinya seorang jend purnawirawan polisi bisa mebjadi makhoda BULOG yang baru.

Tentunya mungkin pemerintah bermaksud ingin memberantas atau membongkar mafia pangan yg sejak tiga bulan terakhir tetap mempermainkan harga beras yg masih tetap di level tinggi.

Walau melalui instrumen operasi pasar, pemerintah BULOG, sudah menggelontorkan beras sejumlah 1,2 juta ton utk keperluan stabilisasi harga.

Menurut Agus Saifullah seorang pengamat kebijakan perberasan bahwa angka itu merupakan suatu jumlah yang cukup besar sepanjang sejarah sejak krisis tahun 1997.

Berbagai kalangan bertanya-tanya, pertanyaan ini cukup beralasan.

Akankah BULOG di bawah Buwas menjadi lebih baik akan sangat tergantung dari informasi internal BULOG.

Meski berlatar belakang kepolisian,
Direktur Utama yang baru Perum
BULOG, Budi Waseso, Komisaris Jenderal (Purn) diingatkan oleh para pengamat untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Baca Juga :  Penundaan BPNT, Langkah Tepat Presiden

Perum BULOG bukan instansi kementerian yang memiliki kewenangan seperti REGULATOR, melainkan hanyalah bertindak sebagai OPERATOR .

Kerena itu, para ahli menganjurkan hal pertama yang harus dilakukan Budi Waseso (Buwas) ialah duduk bersama dengan para regulator dan menyamakan data dan persepsi mengenai pangan.

Setelah duduk bersama, diharapkan akan muncul pemahaman yang sama dan kemudian bergerak dengan cara yang sama dalam mengatasi persoalan pangan di Tanah Air.

“Yang jelas beliau (Buwas) perlu belanja informasi sebanyak-banyaknya, terutama dari internal Bulog kemudian ditambah para praktisi perberasan (pelaku) dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain, yaitu: kementrian terkait, DPR RI, Ahli perberasan, Asosiasi, pedagang dan lainnya,”.

Bahwa pemberantasan mafia pangan seperti yang disebutkan Buwas sejatinya tugas kepolisian, sedangkan BULOG bertugas menjaga situasi tetap adil bagi seluruh pihak dan mengamankan stok untuk kepentingan masyarakat, sesuai tugas pemerintah.

“Kalau terbukti ada mafia pangan, ya silakan ditindak tegas dengan sesuai prosedur ‘tanpa pandang bulu’,”.

Di sisi lain, pergantian pimpinan BULOG ditenggarai akibat lambannya BUMN itu mengefektifkan penyaluran beras ke masyarakat akibat kebijakan pemeribtah yang sering dan mudah berubah-ubah.

Baca Juga :  Perum BULOG Bukan Pemadam Kebakaran

Bahkan sebagai langkah antisipasi, Kementerian BUMN telah meminta 35 ribu agen bank yang tergabung dalam program Laku Pandai terlibat aktif menjual beras 5 kilogram sesuai harga eceran tertinggi. Ini juga penyebab yang lainnya.

Perombakan direksi di Perum BULOG merupakan salah satu bentuk penyegaran manajemen perusahaan untuk memperkuat perannya sebagai stabilisator harga pangan serta bahan pangan pokok lainnya di luar beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.

Pemerintah terus mendorong kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya menjelang hari besar keagamaan, bulan Ramada, Lebaran tahun 2018.

Oleh karena itu, pergantian direksi BULOG diharapkan mampu mendorong upaya pemerintah dalam stabilisasi harga dan penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, terutama dalam hari-hari besar keagamaan.

Semoga dengan ‘Nakhoda’ baru BULOG dapat membawa lembaga itu menjadi lebih baik.

Selamat datang Jenderal, karyamu dinanti masyarakat Indonesia.

Johny Marsindang (Koordinator Jaringan Advokasi Pangan Indonesia – JapIndo).

Kompasiana.com

Leave a Reply