Badan Pangan Nasional Diharapkan Mampu Harmoniskan Industri Pangan

Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru saja terbentuk, diharapkan mampu mengharmoniskan industri pangan nasional. Harapan ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan (Hergun). Semua lembaga terkait dituntut bersinergi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Dihubungi Parlementaria via Whatsapp, Kamis (26/8/2021), Hergun menuturkan, BPN harus mampu menampilkan data pangan secara akuntabel, sehingga tidak ada lagi “adu” data pangan antarkementerian atau instansi lainnya. Selama ini ketidaksinkronan data pangan menjadi salah satu penyebab terjadinya impor pangan.

BPN, lanjut politisi senior Partai Gerindra ini, bertanggung jawab kepada presiden dan  Presiden akan punya kendali mengontrol permasalahan sembilan bahan pokok pangan hingga end to end, mulai dari petani, hulu, hingga hilir sehingga mudah dikendalikan. Petani hingga pembeli akhir juga terkontrol.

Dijelaskan Hergun, Pasal 128 UU Pangan menyebutkan, BPN dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada BUMN pangan melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok yang ditetapkan pemerintah. BUMN itu salah satunya adalah Bulog.

Baca Juga :  Ekonom Sarankan Subsidi Silang Demi Cuan Holding BUMN Pangan

“Bisa disimpulkan, keberadaan BPN tidak akan mereduksi peran Bulog. Bahkan BPN akan makin meningkatkan peran Bulog di bidang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan, karena di bawah koordinasi BPN diharapkan akan terwujud kolaborasi, sinergi, dan koordinasi yang lebih baik antarlembaga/instansi demi kedaulatan pangan nasional,” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Pembentukan Badan Pangan Nasional Amanat UU Pangan

Sesuai amanat Pasal 126 dan 151 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Badan Pangan Nasional (BPN) harus dibentuk presiden dan didirikan paling lambat tiga tahun sejak UU Pangan diundangkan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan mengemukakan, mestinya sudah berdiri pada 2015, namun keberadaannya adalah amanat UU Pangan.

“UU Pangan diundangkan pada 2012. Seharusnya pada 2015 BPN sudah didirikan. Namun, hingga awal 2021 atau 9 tahun sejak UU Pangan diundangkan, belum ada tanda-tanda BPN akan didirikan. UU Pangan merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Saatnya pemerintah melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai waktu yang ditetapkan,” katanya saat dimintai komentarnya via Whatsapp, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga :  Badan Pangan Nasional dan Kebijakan Perberasan

Dikatakan Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, menyikapi belum dilaksanakannya sebagian amanat UU Pangan, Baleg DPR sudah membentuk Panja Peninjauan dan Pemantauan UU Pangan. Fraksi Gerindra dalam Panja tersebut menyuarakan agar pendirian BPN menjadi salah satu rekomendasi Panja. Pemerintah harus segera mendirikan BPN sebagaimana diamanatkan UU Pangan.

“Pada 5 Juli 2021, Rapat Pleno Baleg DPR secara aklamasi meminta pemerintah segera membentuk BPN dan direspon oleh Presiden Jokowi yang pada 29 Juli 2021 menandatangani Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. DPR pun mengapresiasi atas respon cepat pemerintah atas desakan DPR tersebut. Namun sayangnya, Perpres Nomor 66 Tahun 2021 masih membatasi jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi BPN, yakni hanya pada beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai,” jelasnya, panjang lebar.

Leave a Comment