Badan Pangan Nasional, Harapan Gerak Cepat Urusan Pangan

Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional. Kehadiran lembaga ini juga dapat menjadi jalan paling realistis dalam memangkas rantai birokrasi antarlembaga urusan pangan.

Badan Pangan Nasional resmi terbentuk seiring keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 66/2021 tertanggal 29 Juli 2021.

Lahirnya lembaga itu tentu menjadi harapan baru menuntaskan berbagai isu pangan, termasuk masalah ketidakstabilan harga.

Sebenarnya, bila mengacu dari Undang-Undang (UU) nomor 18/2012, lembaga itu sudah terbentuk tiga tahun sejak lahirnya UU tersebut, yakni pada 2015.

Namun, mengacu UU Pangan itu terutama Pasal 129 disebutkan, UU itu harus diikuti dengan regulasi lanjutan berupa perpres. UU Pangan sendiri telah diubah juga dan masuk ke dalam UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

“Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden,” bunyi Pasal 1 Ayat 2 regulasi tersebut.

Baca Juga :  Ekonom Sarankan Subsidi Silang Demi Cuan Holding BUMN Pangan

Tak dipungkiri, masalah pangan yang lambat diatasi kerap berimbas pada melambungnya harga kebutuhan pokok yang mendorong inflasi.

Nah, kehadiran lembaga ini diharapkan juga dapat menjadi jalan paling realistis dalam memangkas rantai birokrasi antarlembaga urusan pangan.

Oleh karena itu, lembaga ini sekaligus diarahkan dapat mengakhiri sumbatan koordinasi. Selama ini, urusan pangan di negeri ini dikendalikan oleh sejumlah lembaga.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, tugas menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan kini ada di tangan lembaga baru ini. Badan Pangan Nasional langsung bertanggung jawab kepada presiden.

“Peran pemerintah untuk ketersediaan pasokan tetap ada. Hanya saja, tidak lagi dari Kemendag, tetapi dari Badan Pangan Nasional,” kata Oke, pada Rabu (25/8/2021).

Baca Juga :  Badan Pangan Nasional dan Kebijakan Perberasan

Menurutnya, badan ini akan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berkaitan dengan stabilitas harga dan inflasi, khususnya bahan pokok, tetap akan dijaga oleh Badan Pangan Nasional melalui BUMN di bidang pangan sebagai instrumennya.

“Dengan demikian [pembahasan stabilisasi harga pangan dan inflasi] tidak perlu rapat koordinasi lagi,” tegasnya.

Selama ini, stabilisasi harga pangan yang salah satunya menghasilkan rekomendasi impor pangan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan kehadiran Badan Pangan Nasional, lembaga ini memiliki otoritas untuk memutuskan kebijakan vital ihwal pengendalian bahan kebutuhan pokok seperti penentuan kuota impor pangan, penyaluran cadangan pangan, hingga substitusi pangan.

Sembilan Jenis Pangan

Leave a Comment