Bansos Rastra Siap Bertransformasi ke BPNT

bpnt bulog pkh

Hasil evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan berupa Bansos Rastra dan BPNT pada tahun 2018 dinilai efektif dan membantu kebutuhan keluarga kurang mampu.

Hal itu terungkap dalam seminar Hasil Evaluasi Bantuan Sosial Pangan 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, di Hotel Merapi Merbabu, Yogyakarta, Rabu (12/12).

“Hasil di lapangan cukup baik, masyarakat puas. Masalah ketepatan sasaran, kuantitas, harga, manajemen, dan waktunya sudah bisa teratasi,” kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Andi ZA Dulung.

Menurut Dirjen PFM Kemensos, evaluasi yang dilakukan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta akan menjadi bahan pelaksanaan Bansos Pangan 2019.

Pada seminar tersebut, hadir sebagai pembahas Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Kemensos Mumu Suherlan, Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Kemensos Naziarto, Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kemensos Hasbullah, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono dan Istiana Herawati selaku peneliti.

Evaluasi Bansos Rastra

Istiana yang juga Ketua Tim Evaluasi Bansos Pangan 2018 menjelaskan, kegiatan evaluasi Bansos Rastra tahun 2018 dilaksanakan di 15 Provinsi dengan sampel 16 kota/Kabupaten yang meliputi Wilayah I (Provinsi Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat).

Wilayah II (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur), dan wilayah III di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Evaluasi program Bansos Rastra melibatkan 720 responden terdiri dari unsur koordinator, pelaksana, dan KPM. Unsur koordinator atau lebih dikenal dengan Tim Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan kabupaten/kota terdiri dari Penanggungjawab (Bupati/Wali kota), Ketua (Sekretaris Dae-rah), Sekretaris (Kepala Dinas Sosial) dan beberapa unit kerja terkait, seperti pimpinan Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK),  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  membidangi  urusan  pangan,  Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lain.

Secara umum, ucap Istiana, program Bansos Rastra 2018 berjalan bagus dan tergolong efektif karena benar-benar bisa langsung dirasakan masyarakat.

“Secara umum program Bansos Pangan bagus, hasilnya di atas 90%,” katanya.

Istiana menjelaskan, skor penilaian dalam kisaran 40%-100% dengan rincian: 86%-100% (sangat efektif), 70%-85% (efektif), 55%-70% (cukup efektif), 40%-55% (tidak efektif), dan di bawah 40% (sangat tidak efektif).

Dari sisi aspek input, menyangkut sumber daya manusia (SDM), prosedur, sarana, dan anggaran, baik Bansos Rastra di wilayah I, II, dan III, secara umum sudah sangat efektif.

“Program sudah didukung SDM yang kompeten, sarana, dan prasarana memadai, tapi aspek pendanaan masih perlu mendapat perhatian lebih,” katanya.

Sementara itu, ketercapaian indikator kinerja utama (IKU) Bansos Pangan 2018, menurut Istiana, sudah memenuhi harapan ketepatan sasaran, harga, jumlah, kualitas, waktu, administrasi, dan manfaat dengan baik.

Hal itu ditunjukkan dengan nilai yang tinggi pada Bansos Rastra 80,03% KPM puas.

Evaluasi BPNT

Terkait BPNT, B2P3KS juga melakukan penelitian. Disebutkan bahwa hasil penelitian dari aspek context (kebijakan, tujuan dan dukungan daerah serta pihak terkait), program BPNT tergolong dalam kategori efektif.

Penyebabnya, karena secara umum program BPNT memiliki payung hukum dan tujuan yang jelas serta diterima di semua daerah yang menjadi sasaran program.

Evaluasi BPNT melibatkan 34 kota/kabupaten dengan rincian: Wilayah I yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Medan, Kota Bengkulu, Kota Solok, Kota Palembang, Kota Tanjung Pinang, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Garut, dan Kota Cirebon;

Wilayah II meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabalong, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, dan Kota Kupang;

dan Wilayah III meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bojonegoro, Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kota Ternate. Evaluasi program BPNT ini melibatkan 1.529 responden.

Dari sisi input, program BPNT memiliki SDM, sarana-prasarana, dan prosedur serta aturan yang secara umum sangat efektif, namun pada dari sisi pendanaan masih kurang optimal.

Aspek pendanaan pada ketiga wilayah tidak ada yang tergolong sangat efektif, pendanaan di wilayah II berada di kategori efektif, sedangkan di wilayah I dan III cukup efektif.

Kendala khusus pada aspek input antara lain kurangnya koordinasi antara tim koordinasi dan pendamping serta pihak bank terkait penyaluran BPNT dan adannya kekurangan sarana E-warong, khususnya mesin EDC dan ketersediaan kertas struk transaksi untuk bukti penyaluran bantuan.

Sementara dari aspek proses, pelaksanaan program BPNT secara keseluruhan sudah sesuai dengan pedoman umum dengan wilayah II dalam kategori sangat efektif dan wilayah I dan III tergolong kategori efektif.

Namun, masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih yakni pada proses persiapan (koordinasi), pemutakhiran data, edukasi dan sosialisasi, dan layanan pengaduan dari beberapa pihak terkait.

Sedangkan dari aspek produk, Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di semua wilayah tergolong sangat tinggi (sangat efektif), yakni rerata 89,78%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*