Biar BULOG Tidak Rugi, Pemerintah Siapkan Skema Baru Penyerapan CBP

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan skema baru penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Langkah ini dilakukan untuk mempermudah Perum Bulog dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan penyerapan gabah ke petani diseluruh Indonesia.

“CBP ini soal pembiayaannya itu tadinya selalu dijumlah semuanya dulu baru diperhitungkan dan disetor uangnya,” demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Dikatakan Darmin, berdasarkan hasil rapat koordinasi, pemerintah akan memperhitungkan selisih biaya dan pendapatan Bulog dalam setiap pembelian dan penjualan serta operasi pasar beras.

Selisih tersebut yang kemudian akan ditutup oleh APBN. Hal ini dilakukan agar Bulog tidak merugi.

Lebih lanjut ia mengatakan, skema baru itu akan berlaku mulai tahun 2019 mendatang. Menurutnya, dengan skema tersebut, diharapkan penyerapan CBP bisa lebih tinggi meski menggunakan jumlah dana yang sama.

“Kalau uangnya Rp2,5 triliun mungkin transaksi Rp30 triliun pun bisa dibiayai dengan ini. Kalau tadinya tidak, ya Rp2,5 triliun saja,” tambahnya lagi.

Demi mendukung skema tersebut, pemerintah juga berencana melonggarkan aturan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang jadi acuan dalam penyerapan Bulog.

Ia menyebut, Bulog merekomendasikan untuk menghapus aturan HPP gabah. Sehingga, Bulog dapat melaksanakan tugas penyerapan CBP meski harga gabah sedang tinggi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*