BPNT, Program Yang Layak Dikaji Ulang

kartu sejahtera bpnt bulog

Bantuan pangan non tunai (BPNT) yang digembar-gemborkan pemerintah untuk menggantikan rastra tahun depan banyak mengalami hambatan. Tahun 2017, BPNT telah diujicobakan di 44 Kabupaten/Kota. Terungkap, bahwa ujicoba mengalami berbagai kendala dan hambatan.

Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi  (Rakor) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Andi Z.A. Dulung di Hotel Sheraton Bandar Lampung Jum’at 4 Agustus 2017. (www.detiklampung.com).

Keterlambatan BPNT terlihat dari jumlah serapan yang baru 18 persen. Kendalanya antara lain; lambatnya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima BPNT, bantuan Rp 110.000 ke KKS terlambat, lambatnya pendirian e-waroeng, distribusi barang dari BULOG sering mengalami keterlambatan, mesin EDC dari BRI sering mengalami error hingga terdapat beberapa nama yang dobel dan beberapa nama yang salah.

Kesulitan lain dalam penerapan BPNT di lapangan adalah penyalahgunaan kartu. Sangat sulit memastikan bahwa masyarakat pemegang kartu tidak membeli barang-barang kebutuhan lain.  Jika BULOG yang menyediakan seperti tahun ini yaitu komoditas beras 10 kg  dan gula 2 kg, maka pengawasan penggunaan kartu bisa dilakukan.

Namun, tahun 2018 penyedia kebutuhan pokok untuk BPNT ini tidak lagi pemerintah yang dalam hal ini BULOG, tetapi siapa saja bisa (free market). Sehingga, penyalahgunaan kartu seperti yang dikhawatirkan oleh banyak pihak bisa saja terjadi.

Baca juga : BPNT di Tengah Pusaran Mafia Pangan

Bayangkan jika pemegang kartu membeli rokok yang justru bisa membahayakan kesehatan. Alih-alih mau menuntaskan kemiskinan, namun justru pemerintah mengeluarkan banyak anggaran untuk memberi subsidi pada rumah sakit.

Namun, ada beberapa dampak kekhawatiran yang lebih besar lagi dari penerapan BPNT, yang mana imbasnya bisa mempengaruhi kestabilan makro ekonomi secara keseluruhan.

Program ini dinilai begitu kontraproduktif  dengan kebijakan atau program pemerintah yang sudah dicanangkan sebelumnya.  Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

  • Swasembada pangan

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah dalam 3 tahun sudah menggelontorkan anggaran senilai 50 Triliun. Presiden Jokowi memprioritaskan untuk mewujudkan program swasembada pangan dalam waktu tiga tahun. Hasil panen petani tidak semuanya baik, oleh karena itu harus ada yang membelinya yaitu BULOG.

Jika BPNT dilaksanakan tahun depan, artinya akan ada lebih kurang 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin yang tidak akan menerima beras raskin sebanyak 2,78 juta ton.

Sehingga, jika dikaitkan dengan tugas BULOG melakukan pembelian gabah/beras petani, pasti tidak akan berjalan efektif jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertimbangannya adalah hilangya captive market sebagai tempat penyaluran hasil pembelian beras petani dalam negeri selama ini.

Argumentasinya adalah berkaitan dengan target pengadaan yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini yang berkisar di angka 4 juta ton. Jika captive market berupa rastra sebanyak 2,78 juta ton hilang, apakah pemerintah tetap menyuruh BULOG melakukan pengadaan gabah/beras petani sebanyak 4 juta ton.. ? jawabannya tentu tidak.

2 Trackbacks / Pingbacks

  1. Panggil Dirut Perum BULOG, Jokowi Minta Jangan Ada yang Main-main dengan Pangan – Berita BULOG Terkini
  2. Penyaluran BPNT Dinilai Belum Optimal – Berita BULOG Terkini

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*