Bulog dalam Dilema, “Surplus” Versus Beras Busuk di Gudang

PERUM Bulog kini dalam dilema, setidaknya sejak terhentinya penyaluran beras raskin.

Dulu, pengadaan beras bisa dilakukan jor-joran, tapi kini harus disesuaikan dengan kemampuan menjual kembali.

Intinya, kini semua divre harus memutar otak untuk mencari jalan: target pengadaan sukses, penyaluran lancar.

Mungkinkah?

Penugasan penyerapan beras petani oleh pemerintah (Kementerian Pertanian) menjadi dilema yang membuat pusing para pejabat Bulog di daerah-daerah.

Penugasan ini, mirip-mirip seperti mendesak Bulog membelanjakan anggaran pengadaannya, tanpa memikirkan nasib beras pengadaan itu nantinya.

Baca juga : Bulog: Percuma Penugasan Serap Beras Petani Tapi Sulit Disalurkan

Jika diasumsikan Perum Bulog Lampung sukses mengulang pengadaaan sampai 150 ribu ton seperti yang pernah dicapai pada 2016 lalu, hampir bisa dipastikan beras tersebut hanya menumpuk di gudang-gudang.

Penumpukan beras identik dengan risiko beras rusak, susut, dan mungkin juga hilang, meski yang terakhir jarang ada laporannya.

Beras yang menumpuk di gudang harus diurus dengan seksama yang sudah barang tentu menimbulkan biaya, seperti biaya fumigasi yang harus dilakukan berkala agar beras tak diserang kutu maupun rayap.

Dan jika harus menumpuk lama, dan fumigasi terus-terusan, maka tunggulah kehancuran: beras rusak (rasa dan kualitas menurun) serta penyusutan menjadi sulit dikendalikan.

Baca juga : Manajemen Penyaluran Beras Bulog Butuh Pembenahan

Sebagaimana diketahui, Perum Bulog ditugaskan Kementerian Pertanian untuk menyerap setidaknya 10 persen atau sekitar 1,4 juta ton beras di awal 2019 akibat adanya klaim data bahwa potensi produksi beras per Januari hingga Maret mencapai 14,2 juta ton.

Secara rinci, produksi pada Januari diklaim sebesar 2,4 juta ton, Februari 4,5 juta ton dan Maret 7,3 juta ton.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*