BULOG di Tengah Perjudian Kebijakan Perberasan

Buntut dihapuskannya program rastra akhirnya turut merombak sejumlah kebijakan perberasan. ¬†Kebijakan yang selama ini sudah“on the track”,¬†pada tahun 2019 akan mengalami banyak ujian dan goncangan yang sangat signifikan.

Banyak dampak yang akan dirasakan baik Negara dan Bulog akibat imbas perjudian ini. Oleh karena itulah, Negara harus pandai berhitung terkait untung rugi perubahan kebijakan perberasan.

Konsep kebijakan perberasan yang sudah dijalankan pemerintah selama puluhan tahun sebenarnya sudah sangat terintegrasi. Telah terjadi keseimbangan antara dua sisi yaitu hulu dan hilir.

Dari sisi hulu, pemerintah sudah menugaskan BULOG untuk membeli gabah beras petani sesuai dengan harga yang telah diatur dalam Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Sedangkan di sisi hilir, beras yang sudah diserapkan kemudian dibagikan kepada masyarakat miskin melalui program rastra.

Lalu pertanyaannya, dimana bedanya kebijakan perberasan yang sekarang?

Tulisan ini akan mengupas dan membandingkan perbedaan dua kebijakan yang diambil pemerintah sekarang serta bagaimana dampak lanjutan kedepannya.

Kebijakan Hulu

Kebijakan dari sisi hulu dengan menerapkan satu harga sebenarnya sudah membuat keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani.

Dikarenakan tidak adanya perbedaan harga antar daerah, maka aliran pergerakan beras antar daerah menjadi kondusif dan tidak terlalu liar.

Namun kebijakan pemerintah terbaru yang membebaskan BULOG membeli beras pada tingkat harga berapapun tanpa terikat HPP patutlah diwaspadai.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan patut diwaspadai dari kebijakan baru tersebut adalah:

a. HPP selalu dijadikan patokan

Kita harus ingat bahwa harga pembelian pemerintah yang dalam hal ini BULOG, selalu dijadikan patokan bagi pengusaha perberasan untuk membeli gabah beras petani.

Mereka akan mengintip dulu berapa harga yang mau dibeli BULOG, lantas selanjutnya mereka juga akan membeli diatas harga tersebut.

Karena logikanya, jika harga pembelian mereka dibawah HPP maka sudah pasti akan bersaing dengan BULOG. Tentu BULOG mampu membeli banyak, karena terkait dengan kecepatan pembayaran serta sarana dan prasarana.

Cuma masalahnya sekarang adalah jika terjadi persaingan atau perang harga di tingkat petani, maka mau tidak mau dan secara otomatis akan menaikkan harga jual di tingkat konsumen.

Hal inilah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Yang jelas dampaknya akan sangat terasa terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang diperkirakan mencapai 15 juta kepala keluarga.

Dan perlu dicatat, bahwa petani kita kebanyakan adalah petani gurem dengan peguasaan luas lahan rata-rata 0,3 hektar. Dimana, setelah 2-3 bulan panen selesai maka akan berbalik menjadi konsumen beras.

b. Nasib penggilingan kecil

Ketika BULOG dibebaskan membeli, maka sudah dapat dipastikan yang mampu berkompetisi adalah penggilingan besar dengan modal besar.

Bagi BULOG dan penggilingan padi besar soal pendanaan tidak terlalu masalah, sehingga berapapun harganya BULOG mampu membeli.

Namun yang harus dipikirkan pemerintah adalah nasib penggilingan padi kecil.

Apakah mereka sanggup berkompetisi dalam merebutkan gabah dan beras di tingkat petani?

Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi jika mereka kesulitan membeli bahan baku?

Oleh karena itulah, pemerintah seharusnya memberikan porsi yang besar pada titik ini. Harus ada kebijakan turunan yang mampu membuat semua pihak tidak dirugikan akibat kebijakan baru yang diambil.

c. Stok BULOG penentu impor

Harus juga diingat, bahwa stok yang dikuasai BULOG pada akhir tahun menjadi penentu perlu tidaknya impor beras dilakukan.

Ketika BULOG tidak diberi target dalam penyerapan maka hal ini juga menjadi semakin salah kaprah lagi. Jika stock beras yang dikuasai sangat sedikit maka kedepannya akan sangat sulit melakukan kegiatan stabilisasi harga.

Akibatnya justru akan sangat berbahaya karena beras akan menjadi pemicu inflasi kenaikan harga pangan lain bahkan komoditas lainnya. Dan hal ini sangat riskan terutama bagi perekonomian bangsa pada umumnya.

Seharusnya dalam hal ini, pemerintah tetap mentargetkan penyerapan BULOG minimal 10 persen dari jumlah produksi nasional. Hal ini berdasarkan pengalaman panjang selama puluhan tahun terakhir selama ini.

Kebijakan Hilir

Transformasi rastra menjadi BPNT, sudah membuat peta kebijakan perberasan mengalami pergeseran yang berujung pada “keanehan-keanehan” yang bisa kita lihat belakangan ini.

Hal tersebut seakan luput dari perhatian dan seolah tak terjawab baik para ahli maupun pemerintah.

Hal aneh itu adalah mengapa stock beras operasi pasar Bulog sedikit yang terserap oleh pasar maupun konsumen. Padahal Bulog mentargetkan 15.000 ton beras per hari, namun nyatanya hanya terserap 1.000-2000 ton beras saja.

Dampaknya adalah harga beras tidak juga kunjung turun. Selain itu juga menjadi aneh tatkala stock Bulog sekarang hamper diatas 2 juta ton beras.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*