BULOG Hadapi Situasi Dilematis

“Kedua, kan Bulog monopoli impor beras. Kalau memonopoli impor kan itu dia bisa melepas beras dengan harga di bawah pasar. Sehingga harusnya bulog berombak total, profesionalisme Bulog harus ditingkatkan sehingga hal-hal seperti ini Bulog difasilitasi lagi oleh pemerintah kedepan tidak perlu terjadi,” tutupnya.

Pemerintah Jokowi-JK memang tengah mencari jalan keluar agar stok beras di gudang Bulog sebanyak 2,3 juta ton dapat disalurkan. Sebab, apabila terus-terusan ditahan di gudang Bulog, kualitas beras akan rusak.

Baca juga : ”Quo Vadis” Operasi Pasar Beras

Beberapa waktu lalu, Buwas pernah mengatakan, dilepasnya 50 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP), akibat kondisi beras yang sudah rusak disebabkan banyaknya mafia beras.

Tak hanya itu, menurut Buwas, kurangnya sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) terkait kebutuhan beras kerapkali menjadikan beras menjadi komoditas bisnis untuk kepentingan oknum atau institusi tertentu.

Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah justru menyoroti potensi kerugian negara akibat beras yang menumpuk dan berpotensi busuk tersebut.

Dia pun menyarankan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Bulog. Menurutnya, Bulog merupakan lembaga yang turut menerima anggaran dari APBN, sehingga jika berpontesi merugikan negara BPK harus turun tangan.

“Lembaga negara Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja mupun keuangan,” pungkasnya.

Misbah melanjutkan, dari audit itu akan ketahuan seberapa besar dari kinerja dari Bulog itu sendiri. Selain itu, dari audit itu akan terlihat apakah ada temuan kerugian negara dari Bulog. “Sebab, Bulog gagal jual dan distribusi berpotesi merugikan negara. BPK melakukan audit ini,” katanya.

Bahkan, kata dia, selain BPK, inspektorat juga perlu melakukan audit. Tetapi, lanjutnya, lebih naik langsung saja dari pihak eksternal. “Nah, intinya, dari audit itu baru akan ketahuan audit BPK itu apakah dijadikan dasar restrukturisasi atau semacam rekomendasi seperti Ombudmans. Misalnya, Bulog dibubarkan saja dan dijadikan PT,” papar Misbah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*