BULOG “Macan Logistik” Bukan “Ayam Sayur”

Tentu sungguh disayangkan dan sangat tidak pantas ketika seorang Pejabat Negara dalam hal ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Lampung Sumarju Saini, menyebut Bulog sebagai “ayam sayur” dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.

Pada kesempatan itu dia menceritakan, pihaknya beberapa bulan lalu sudah sosialisasi kepada Kepala Dinas Sosial se-Kabupaten/Kota Lampung tentang manajer suplayer yang saat ini dipegang Bulog.

Namun demikian sampai hari ini, program itu juga masih di awang-awang, karena tanpa ada Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Sosial (Kemensos) semua itu tidak berlaku.

Namun penggunaan istilah “ayam sayur” sungguh tidaklah tepat ditujukan kepada Bulog sebagai sebuah lembaga. Istilah itu sering dipakai sebagai perumpamaan identik dengan lemah atau ketidakberdayaan.

Bagaimanapun juga Bulog adalah Lembaga pangan yang merupakan institusi negara dan keberadaannya sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia dari tahun 1967.

Jika Bulog benar dikatakan “ayam sayur” maka kita tentu tidak akan merasakan stabilnya harga pangan sampai detik ini. Kita tidak akan dengan tenang menjalani hari raya keagamaan, tahun baru dan momen besar lainnya, karena sibuk memikirkan kelangkaan dan kenaikan harga sembako.

Kita tentu tidak akan merasakan geliatnya perekonomian bangsa karena pemerintah sibuk memikirkan kenaikan harga bahan pangan yang terus terjadi.

Hal itu tentu sangat menganggu dan merugikan dan jelas mengganggu roda perekonomian bangsa. Semua yang kita rasakan selama ini, mulai dari ketersediaan bahan pangan, keterjangkauan harga hingga stabilisasi harga merupakan kinerja Bulog yang merupakan “macan logistik” negeri ini yang sudah mengabdi lebih dari 5 dekade.

Bagaimanapun juga, Menteri Sosial Agus Gumiwang telah mempercayakan kembali penyaluran beras BPNT ke masyarakat kepada Bulog. Kemensos juga siap memberikan 100 persen beras BPNT kepada Bulog untuk disalurkan kepada masyarakat, Bulog tak hanya akan diberi tugas menyalurkan beras BPNT ke daerah terpencil, tapi juga ke tempat yang mudah dijangkau.

Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa kebijakan pangan dalam hal ini beras haruslah dipandang secara komprehensif bukan sepotong-sepotong.

Tugas Bulog tidak hanya melakukan penyerapan gabah beras petani saja, namun juga mendistribusikan ke pelosok negeri. Daerah-daerah defisit seperti daerah timur perlu mendapatkan beras dengan harga, kualitas dan kuantitas yang sama di daerah barat.

Penyerapan beras Bulog juga bertujuan untuk menjaga harga gabah beras petani jangan sampai anjlok. Namun, beras penyerapan Bulog ini harus diberikan outlet penyaluran agar beras tidak menumpuk di gudang sehingga menjadi rusak.

BPNT & Permasalahannya?

Sebenarnya langkah yang sangat tepat, ketika pemerintah sudah menyadari ada yang keliru dalam rantai kebijakan perberasan nasional. Kebijakan itu adalah perubahan pengalihan dari bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Jika bansos rastra identik dengan intervensi pemerintah dalam hal ini Bulog, sedangkan BPNT kental dengan mekanisme pasar dalam hal ini pemasok bisa darimana saja.

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, dengan menggunakan sistem perbankan atau dikenal dengan istilah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif.

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank.

Masyarakat dibebaskan untuk membeli jenis beras yang ada sesuai selera dan terserah untuk membelanjakannya. Selain itu uang Rp 110 ribu per bulan jika tidak dibelanjakan akan terakumulasi atau tidak akan hangus.

Masih ingatkah ketika BPNT ini diujicobakan di 44 kota besar di Indonesia dimana mengalami berbagai kendala dan hambatan?

Keterlambatan BPNT terlihat dari jumlah serapan yang baru 18 persen. Kendalanya antara lain; lambatnya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima BPNT, bantuan Rp 110.000 ke KKS terlambat, lambatnya pendirian e-waroeng, distribusi barang dari Bulog sering mengalami keterlambatan, mesin EDC dari BRI sering mengalami error hingga terdapat beberapa nama yang dobel dan beberapa nama yang salah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*