BULOG Pasca Beras Sejahtera

kantor bulog jakarta

Tahun 2017 dan 2018 merupakan tahun penting sekaligus genting bagi BULOG.

Penting karena di dua tahun inilah kebijakan pemerintah terkait dengan tugas pelayanan publik yang diemban BULOG mengalami perubahan mendasar.

Raskin yang berubah menjadi rastra atau beras sejahtera secara gradual diganti menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT).

Jangkauan BPNT diperluas dari 1,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM pada Agustus 2018.

Itu artinya perubahan itu membuat jumlah penerima rastra berkurang dari 14,2 juta rumah tangga tinggal 5,4 juta.

Sejalan dengan perubahan itu, kuota penyaluran rastra berkurang drastis, dari 2,5-3 juta ton pada 2017 hanya tinggal 960 ribu ton pada Agustus 2018.

Pengurangan itu membuat portofolio public service obligation (PSO) yang ditangani BULOG cuma tinggal sepertiga.

Sejalan dengan keinginan pemerintah untuk mengubah semua bantuan jadi transfer tunai secara daring (online).

Di tahun-tahun berikutnya jumlah PSO itu bakal terus menyusut dan hanya menyisakan daerah-daerah 3T: tertinggal, terisolasi, dan terluar. Saat itu terjadi, rastra hanya tinggal cerita.

Bagi BULOG, perubahan itu jadi genting karena tugas-tugas PSO itu menyita hampir seluruh energi BUMN ini.
Sebetulnya, sejak lama BULOG telah merintis usaha komersial. Namun, sampai saat ini divisi tersebut belum bisa jadi andalan.

Perkiraan saya mungkin baru 10%-15% dari seluruh portofolio usaha yang ditekuni.

Kebijakan pemerintah yang ad hoc, dan berubah-ubah, bahkan dalam tempo cepat, membuat manajemen sulit beradaptasi.

Pucuk pimpinan BULOG mungkin pusing mengikuti irama perubahan itu.

Sebetulnya, sejak BULOG berubah menjadi perusahaan umum pada 2003 virus wirausaha mulai disuntikkan.
Sebagai perum, BULOG tidak hanya melaksanakan kebijakan pemerintah dalam fungsi-fungsi sosial yang menyangkut kepentingan publik, tapi sebagai badan usaha BULOG juga harus menghasilkan keuntungan untuk disetorkan ke pemegang saham.

Sayangnya, tuntutan perubahan kultur organisasi, dari organisasi yang birokratis menjadi organisasi yang berorientasi entrepreneur, belum sepenuhnya berhasil.
Kebijakan yang inkonsisten dan bersifat proyek membuat virus wirausaha sulit tumbuh.

Belum tumbuhnya sisi komersial sedikit banyak juga disumbang desain awal BULOG.

Sejak awal berdiri, lembaga itu tidak dirancang untuk bersaing secara terbuka, terutama dengan korporasi swasta.

Dalam pengadaan gabah/beras misalnya, BULOG tidak dirancang bersaing membeli langsung gabah dari petani, tetapi dari koperasi unit desa (KUD) yang sebagian punya penggilingan padi.

Ini agar usaha rakyat tumbuh bersama KUD, dan BULOG. Saat KUD berguguran pada awal 2000-an, BULOG membeli beras dari penggilingan swasta, umumnya berskala kecil yang memproduksi beras kualitas rendah.

Apa pun masalahnya, tidak bisa tidak, BULOG harus mengembangkan sisi komersial apabila ingin tetap eksis.

Dugaan saya, penyertaan modal Rp2 triliun ke BULOG pada 2017 merupakan upaya diam-diam pemerintah untuk menyuntikkan virus wirausaha itu.

Oleh BULOG, dana segar itu dimanfaatkan untuk membangun gudang modern berkapasitas 45 ribu ton dan penggilingan padi modern dengan kapasitas giling 1 juta ton gabah kering giling.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*