BULOG Siap Jadi Operator Pangan di Bawah BPN

Perum Bulog siap menjadi operator pangan di bawah kendali atau pengaturan Badan Pangan Nasional (BPN) yang baru dibentuk presiden.

Perusahaan pelat merah itu telah menyiapkan skenario internal dan eksternal untuk menyambut penugasan BPN.

Skenario internal yang disiapkan Perum Bulog di antaranya menyiapkan infrastruktur penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Sedangkan dari sisi eksternal, Bulog menyiapkan sinergi bersama pelaku hulu-hilir pangan.

Hal itu diungkapkan Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Gatot Trihargo dalam diskusi Zooming with Primus (ZwP) bertema Efektivitas Badan Pangan Nasional yang ditayangkan BeritaSatu TV secara live, Kamis (9/9).

Diskusi yang dipandu Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu itu juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin dan anggota Badan Legislasi/Komisi IV DPR, TA Khalid.

BPN dibentuk pada 29 Juli 2021 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2021 tentang BPN. Pembentukan BPN merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan guna melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Perpres No 66 Tahun 2021 menyatakan, fungsi Perum Bulog ke depan adalah sebagai operator pangan di bawah BPN. Sejalan dengan itu, pendelegasian kewenangan kementerian-kementerian teknis, terutama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengalami perubahan.

Dalam struktur lama, menteri-menteri teknis selaku regulator dapat menugaskan Bulog atas persetujuan menteri BUMN.

Dalam struktur baru, penugasan Bulog dilakukan kepala BPN setelah mendapat kuasa dari menteri BUMN untuk melaksanakan kebijakan pangan nasional.

Berdasarkan Perpres No 66 Tahun 2021, menteri perdagangan (mendag) mendelegasikan kewenangan kepada BPN dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan. Juga menyangkut perumusan kebijakan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.

Di sisi lain, menteri pertanian (mentan) mendelegasikan kewenangan kepada BPN dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola BUMN pangan. Juga dalam hal perumusan kebijakan serta penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) dan rafaksi harga.

Sejak 1967 hingga saat ini, Bulog berstatus perusahaan umum (perum). Dengan status tersebut, Bulog merupakan perusahaan pelayanan publik (public services) yang bertugas menjaga kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi pangan.

Dengan status itu, Bulog bertugas dan berfungsi sebagai penyangga stabilitas harga pangan pokok. Karena status itu pula, pemerintah melalui menteri BUMN hanya mengalokasikan Bulog sebagai operator di bawah BPN.

Baca Juga :  Ekonom Sarankan Subsidi Silang Demi Cuan Holding BUMN Pangan

Kualitas Terbaik

Wakil Dirut Perum Bulog, Gatot Trihargo menuturkan, dengan status tersebut, Bulog-lah yang akan ditugasi BPN melaksanakan kebijakan pangan nasional. Begitu Perpres No 66 Tahun 2021 terbit, Bulog telah menyiapkan skenario antisipasi untuk menyambut penugasan BPN.

“Dari kesiapan Bulog sendiri, kami sudah antipasti. Untuk beras, kami itu hampir khatam, termasuk tentang bagaimana dari sisi on farm, kami dari dulu sudah persiapkan. On farm nanti lebih detail lagi dengan menggandeng gabungan kelompok tani (gapoktan) dan kami pastikan kualitas produksinya yang terbaik,” kata dia.

Gatot menjelaskan, terdapat sembilan komoditas yang harus dikelola BPN, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Menurut Gatot Trihargo, skenario internal yang dilakukan Bulog mencakup pemantapan model bisnis sembilan pangan pokok, kesiapan infrastruktur penyimpanan, pengolahan, dan distribusi (pembangunan, pengembangan, dan penguasaan), kesiapan teknologi informasi berbasis enterprise resource planning, serta peningkatan kompetensi karyawan Bulog.

Adapun dari sisi eksternal meliputi kesiapan Bulog bersinergi dengan petani/poktan/gapoktan/koperasi tani/BUMDes, sinergi dengan BUMN bidang pangan, kolaborasi dengan pelaku pasar domestik pada pangan pokok tertentu, dan kerja sama dengan pelaku pasar internasional.

Gatot Trihargo mencontohkan, dari sisi kesiapan infrastruktur, Bulog telah memiliki 1.365 unit gudang yang tersebar merata di seluruh Indonesia dengan kapasitas simpan hingga 4 juta ton beras. Gudang-gudang Bulog memilik kemampuan simpan beras hingga tahunan.

Saat ini, misalnya, Bulog masih menyimpan beras eks impor 2018 sebanyak 300 ribuan ton di gudang dengan kualitas masih baik. Artinya, beras tersebut sudah tersimpan empat tahun di gudang Bulog. “Bulog juga memiliki sejumlah fasilitas rice to rice yang memungkinkan Bulog menyediakan beras dengan kualitas prima tanpa kutu dan tanpa batu,” tegas dia.

Gatot mengungkapkan, BUMN itu sedang menuntaskan pembangunan rice milling unit (RMU) modern yang dilengkapi pengering (dryer) dan silo (penyimpanan) di 13 titik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Dryer merupakan persoalan krusial yang dihadapi para petani saat ini. Anjloknya harga gabah petani pada Maret-April 2021 terjadi karena petani tidak memiliki fasilitas pengeringan, sementara panen raya terjadi saat musim penghujan.

“Akhir tahun ini atau awal tahun depan selesai 13 RMU tersebut, dryer banyak ditambah. Fasilitas ini akan memproses beras hingga mencapai kualitas tinggi sehingga Bulog ke depan menghasilkan beras premium dengan harga jual medium. Soal dana tidak masalah karena ini sumbernya dari penyertaaan modal negara (PMN),” papar dia.

Baca Juga :  Badan Pangan Nasional dan Kebijakan Perberasan

Stabilkan Harga

Gatot Trihargo menegaskan, dari kemampuan menjaga stabilitas harga, kapasitas Bulog tidak perlu diragukan lagi. Bulog sukses menstabilkan harga pangan, khususnya beras tanpa mengimpor beras medium. Impor beras medium dilakukan terakhir pada 2018, dengan volume sekitar 1,50 juta ton untuk kepentingan Bansos Rastra/Raskin.

Per Kamis (9/9), stok beras di gudang Perum Bulog mencapai 1,18 juta ton dan pada akhir tahun bakal dijaga di atas 1 juta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan beras nasional selama lima bulan.

“Saat ini, penyerapan gabah petani mencapai 800 ribu ton dan kami harapkan sampai akhir tahun di posisi 1,30-1,50 juta ton,” ujar dia.

Gatot mengakui, kemampuan Bulog dalam menjaga stok hanya 7-8% dari total kebutuhan beras nasional, bahkan relatif jauh dari kapasitas gudang yang mampu menyimpan beras hingga 4 juta ton.

Namun, dengan sebaran gudang yang merata, Bulog mampu mencadangkan beras di seluruh wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan, lain halnya dengan Tiongkok atau Amerika Serikat (AS) yang berbentuk daratan.

“Jadi, begitu kita punya beras duduk di gudang, itu sudah membuat nyaman para konsumen. Bayangkan seandainya tidak ada satu butir pun beras di gudang Bulog maka harga beras akan bergejolak. Jadi, cadangan beras yang dikelola Bulog selama ini berperan besar dalam menjaga stabilitas harga beras di seluruh Indoensia, meski besarannya hanya 1-1,50 juta ton,” tandas Gatot.

Bisa Selingkuh

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin menjelaskan, konsep regulator dan operator pangan tidak bisa disatukan atau dicampur dalam badan yang sama karena bisa menimbulkan permasalahan dari sisi tata kelola (governance). Hal itu pula yang mendasari BPN tidak diserahkan kepada Perum Bulog.

“Mengapa badan pangan tidak diserahkan ke Bulog, memang esensinya tidak mungkin regulator dan operator berada dalam satu badan, nanti bikin selingkuh. Kalau selingkuh, governance-nya akan bermasalah dan rakyat yang akan banyak dirugikan,” kata dia.

Karena itu, menurut Bustanul, dalam Perpres No 66 tahun 2021 tentang BPN dijelaskan secara gamblang perihal tugas dan kewenangan BPN. BPN adalah regulatornya sektor pangan, sedangkan Perum Bulog adalah salah operatornya.

Leave a Comment