Cegah Penumpukan Beras di BULOG, Permendag 127 Bakal Dicabut

stok beras bulog

Kementerian Perdagangan akan mencabut peraturan menteri perdagangan No. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga untuk mencegah penumpukan beras di Perum Bulog (persero).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pihaknya akan segera mengeluarkan penyesuaian regulasi bahwa CBP boleh dijual dalam kondisi tertentu.

Tetapi, hal tersebut bisa dilakukan atas permohonan Bulog. Berdasarkan amanat peraturan menteri perdagangan itu, CBP hanya diperuntukkan untuk stabilisasi pasar melalui operasi pasar, bantuan pangan, dan bencana alam.

Baca juga: Tahun 2020, BULOG Alihkan Fokus ke Bisnis Komersial

“Nanti kita bahas nanti karena ada kelebihan pasok dan lain-lain. Yang tahu Bulog nanti nanti Bulog mengajukan. Seharusnya sudah ada kalau kelebihan pasok di PP [peraturan pemerintah] ada jelas aturannya,” katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (4/12/2019).

Namun, dia memastikan penjualan CBP ke pasar tidak akan membuat harga beras jatuh karena pemerintah akan menyesuaikannya dengan permintaan dan penawaran yang ada. “Nanti ada permohonan dari Bulog. Kita analisa, tidak langsung serta merta keluar,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui skema penggantian selisih harga jual beras yang turun mutu.

Seperti diketahui, Bulog ingin melelang 20.000 ton beras yang menumpuk dengan kualitas rendah untuk mengurangi penumpakan di gudang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*