CIPS Menilai HPP Gabah dan Beras Perlu Ditinjau Ulang

beras

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya oleh pemerintah. Sebab, HPP dipandang menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani.

“Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HPP yang tercantum dalam Instruksi presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015,” kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman dalam keterangannya, Jumat (4/1/2019). Ilman mengatakan, pada 2018 pemerintah menargetkan serapan sebesar beras 2,7 juta ton.

Target penyerapan ini dibagi menjadi dua periode yaitu Januari-Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton. Sisanya pada Agustus-September 2018, namun pada akhir tahun realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton.

Dalam Impres itu, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700,00 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10 persen.

”Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP. Banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, musim kemarau yang lalu juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani,” sebut Assyifa.

Karena jumlah produksi lebih sedikit, maka ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya, imbuh dia, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran.

Karena itu, Ilman menyarankan pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli beras. Tak hanya meninjau penerapan HPP, jika perlu pemerintah mencabut skema yang telah diatur dalam aturan tersebut.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*