Defisit Stok, DPR Minta Pemerintah Bentuk Badan Pangan Nasional

beras bulog
Di luar agenda resmi yang telah dijadwalkan, Presiden Joko Widodo mendadak meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Rabu (18/3/2020) pagi, untuk memastikan ketersediaan beras.(Biro Pers Sekretariat Presiden)

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marwan Jafar, meminta pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional untuk mencegah meluasnya dampak defisit pasokan kebutuhan pokok.

Ia berharap, Badan Pangan Nasional nantinya memiliki tugas yang berbeda dengan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Bulog) sehingga keduanya bisa saling menguatkan fungsi.

“Badan Pangan Nasional berfungsi sebagai regulator, sedangkan Bulog bisa berperan sebagai operator,” tutur Marwan dalam keterangannya, Sabtu, 2 Mei 2020.

Marwan berpendapat, keberadaan Badan Pangan Nasional bakal berpeluang besar membantu Bulog menyelesaikan masalah produksi dan rantai distribusi bahan pokok. Di samping itu, kata dia, Badan Pangan juga bisa mendorong lancarnya arus distribusi bahan baku potensial selain beras seperti jagung dan umbi-umbian.

Saat ini, menurut Marwan, posisi Bulog sangat dilematis. Musababnya, perusahaan negara yang semestinya memperoleh penugasan langsung dari pemerintah itu justru kerap merugi karena pelbagai persoalan.

Di saat yang sama, Bulog wajib menjaga ketahanan pangan sesuai dengan perintah perundang-undangan dan harus bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah tengah menghadapi tantangan liberalisasi pasar pangan. Dalam kondisi ini, pemerintah aka dihadapkan dengan pedagang perantara hingga pelaku kartel dan mafia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*